JAKARTA, MAJALAH CEO (10/11). — Upaya memperketat pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak memasuki babak baru setelah sejumlah perusahaan teknologi global menggugat kebijakan perlindungan anak yang diterapkan Pemerintah California, Amerika Serikat. Google, Meta, dan TikTok mempersoalkan sejumlah ketentuan yang mengatur desain serta pengoperasian platform digital, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam mengatur layanan internet.
Perselisihan tersebut mencerminkan semakin kompleksnya tantangan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda. Pemerintah berupaya mengurangi risiko penggunaan media sosial secara berlebihan, sementara perusahaan teknologi mempertanyakan dampak pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, inovasi layanan, dan hak pengguna dalam mengakses informasi.
Regulasi California yang menjadi objek gugatan mengatur sejumlah mekanisme digital yang dianggap berpotensi meningkatkan keterlibatan pengguna anak secara berlebihan. Sistem rekomendasi otomatis, pemutaran video tanpa jeda, serta fitur gulir tanpa batas menjadi bagian dari perhatian karena dapat mendorong pengguna terus mengakses konten dalam waktu panjang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian para pembuat kebijakan karena anak-anak dinilai membutuhkan perlindungan lebih kuat dibandingkan pengguna dewasa. Kemampuan mengendalikan waktu penggunaan perangkat dan memilah informasi yang diterima masih berkembang, sehingga desain platform digital turut menjadi faktor yang memengaruhi pengalaman mereka di internet.
Perusahaan teknologi yang mengajukan gugatan menilai pengaturan terhadap sistem penyajian konten dapat menimbulkan persoalan hukum. Mereka mempertanyakan apakah pemerintah dapat membatasi cara platform mengatur informasi tanpa berpotensi melanggar perlindungan kebebasan berbicara sebagaimana diatur dalam konstitusi Amerika Serikat.
Selain itu, perusahaan juga menyoroti kemungkinan dampak regulasi terhadap pengembangan produk digital. Sistem algoritma dan rekomendasi merupakan bagian penting dari operasional berbagai platform, mulai dari layanan video hingga jejaring sosial. Pembatasan terhadap mekanisme tersebut dinilai perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pengembangan teknologi.
Namun, pemerintah California memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan digital tidak mengabaikan risiko yang dapat dialami pengguna anak. Perlindungan terhadap kelompok usia muda menjadi alasan utama penerapan kebijakan tersebut, terutama dalam menghadapi meningkatnya persoalan keamanan daring, paparan konten berbahaya, dan perilaku penggunaan internet yang tidak sehat.
Perdebatan ini juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada orang tua. Perusahaan penyedia layanan digital memiliki kendali terhadap desain aplikasi, sistem pengumpulan data, serta mekanisme distribusi konten. Karena itu, penerapan standar keamanan sejak tahap pengembangan produk menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola teknologi.
Di Indonesia, persoalan serupa telah direspons melalui penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah menerapkan PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak ketika menggunakan layanan digital. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan internet yang lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.
Pelaksanaan aturan tersebut diperkuat melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Regulasi ini mengatur penerapan kewajiban perlindungan berdasarkan tingkat risiko platform, termasuk pembatasan kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada layanan yang masuk kategori berisiko tinggi.
Penerapan kebijakan tersebut menuntut perusahaan teknologi meningkatkan sistem verifikasi usia, pengawasan konten, serta pengamanan data pribadi. Platform digital juga perlu memastikan bahwa fitur yang disediakan tidak membuka peluang bagi anak untuk mengakses layanan atau materi yang tidak sesuai dengan batasan usia.
Di samping regulasi, peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. Anak-anak perlu dibekali kemampuan memahami risiko penggunaan internet, menjaga informasi pribadi, dan mengenali berbagai bentuk manipulasi maupun penipuan daring. Pendampingan keluarga dan pendidikan mengenai etika digital juga diperlukan agar pemanfaatan teknologi memberikan manfaat positif.
Bagi industri teknologi, perkembangan regulasi di berbagai negara menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk memperbaiki standar keamanan produk. Perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pengguna dan waktu interaksi, tetapi juga memperhatikan dampak layanan terhadap keselamatan serta kesejahteraan penggunanya.
Ke depan, penyelesaian gugatan di California akan menjadi bagian penting dalam perkembangan tata kelola platform digital, khususnya mengenai hubungan antara kewajiban perlindungan anak dan kebebasan berekspresi. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa masa depan industri media sosial tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dan pemerintah membangun ruang digital yang aman, bertanggung jawab, serta menghormati hak pengguna.(arfi)
