JAKARTA MAJALAH CEO, (02/10). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-7 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu poin reformasi fiskal paling krusial dalam pos anggaran baru ini adalah keputusan bersama untuk merasionalisasi total alokasi subsidi energi menjadi Rp261,5 triliun.
Angka kesepakatan tersebut mengalami penyusutan dibandingkan dengan usulan awal pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang sempat menyentuh Rp272,9 triliun. Langkah efisiensi ini diambil melalui pemotongan target volume distribusi komoditas strategis nasional, yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram (kg).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pengurangan nilai pagu anggaran ini sama sekali tidak mencerminkan penurunan komitmen negara terhadap perlindungan kelompok masyarakat miskin. Kebijakan ini murni didorong oleh agenda pembenahan basis data penerima bantuan agar penyaluran anggaran negara berjalan lebih tepat sasaran.
“Penurunan subsidi tersebut disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran subsidi energi kita,” ujar Said Abdullah dalam sela-sela pembacaan laporan di Rapat Paripurna.
Pemerintah dan DPR mengidentifikasi adanya ketimpangan penyaluran horizontal yang telah berlangsung bertahun-tahun, di mana masyarakat pada desil kesejahteraan bawah justru menikmati manfaat yang minim. Sebagai solusinya, pemerintah berkomitmen mempercepat penyempurnaan Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN).
Secara terperinci, berikut adalah pergeseran target volume dan pos alokasi anggaran subsidi energi yang telah dikunci dalam UU APBN 2027:
Alokasi Finansial Spesifik: Total pagu subsidi untuk komoditas BBM dan LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp131 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk subsidi gas LPG 3 kg senilai Rp103 triliun, sedangkan untuk jenis BBM tertentu disepakati sebesar Rp28 triliun.
Penyusutan Kuota Gas Melon: Volume distribusi LPG tabung 3 kg dipangkas menjadi 8 juta Metric Ton (MT), turun dari rencana awal yang dipatok setinggi 8,9 juta MT.
Pembatasan Volume BBM: Kuota pasokan bahan bakar minyak bersubsidi diturunkan menjadi 19,5 juta Kilo Liter (KL) dari usulan awal 20 juta KL. Jumlah ini dibagi menjadi 19 juta KL untuk minyak solar dan 561 ribu KL untuk minyak tanah.
Melalui pengetatan kuota berbasis integrasi data DTSEN ini, otoritas fiskal memproyeksikan kebocoran distribusi energi bersubsidi ke kelompok ekonomi mampu dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, ruang fiskal negara dapat dialihkan untuk membiayai program pembangunan yang memiliki dampak pengganda (multiplier effect) lebih tinggi bagi kesejahteraan rakyat.(arfi)
