JAKARTA, MAJALAH CEO, (09/11). — Pesatnya transformasi layanan keuangan digital di Indonesia mendorong perbankan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai bentuk kejahatan siber. Penggunaan aplikasi perbankan, transaksi elektronik, dan layanan keuangan berbasis internet yang semakin luas membutuhkan infrastruktur teknologi dengan sistem perlindungan yang mampu mengantisipasi ancaman secara cepat dan berkelanjutan.
Ancaman terhadap sektor keuangan semakin mendapat perhatian setelah pemantauan keamanan digital menunjukkan tingginya aktivitas serangan yang menyasar industri perbankan. Pada 9 November 2026, sekitar 761 ribu aktivitas ancaman tercatat mengarah ke sektor tersebut dalam kurun waktu 24 jam. Angka ini menjadi gambaran besarnya tekanan keamanan yang harus dihadapi industri keuangan di tengah perkembangan ekosistem digital.
Peningkatan aktivitas kejahatan siber tidak terlepas dari semakin besarnya nilai transaksi dan jumlah informasi sensitif yang dikelola lembaga keuangan. Data identitas nasabah, informasi rekening, riwayat transaksi, serta kredensial akses menjadi sasaran yang berpotensi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pencurian data maupun penipuan finansial.
Salah satu metode yang perlu diwaspadai adalah phishing, yaitu upaya memperoleh informasi pribadi melalui pesan, situs web, atau aplikasi palsu yang menyerupai layanan resmi. Pelaku biasanya menggunakan berbagai cara untuk membuat korban menyerahkan informasi rahasia, termasuk PIN, kata sandi, dan kode verifikasi transaksi.
Selain itu, serangan malware dan ransomware juga menjadi tantangan bagi perusahaan yang mengandalkan sistem digital. Malware dapat digunakan untuk mencuri informasi, memantau aktivitas pengguna, maupun memperoleh akses tidak sah ke perangkat. Sementara ransomware berpotensi mengunci data atau sistem sehingga mengganggu operasional perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial.
Kerentanan perangkat lunak turut menjadi perhatian dalam pengamanan infrastruktur perbankan. Sistem yang tidak memperoleh pembaruan keamanan secara berkala dapat memberikan kesempatan kepada pihak tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi kelemahan teknologi. Karena itu, pengelolaan aplikasi, server, jaringan komunikasi, dan perangkat pendukung harus dilakukan melalui prosedur keamanan yang terukur.
Industri perbankan juga perlu memperhatikan risiko yang berasal dari pihak ketiga. Penggunaan layanan komputasi awan, penyedia teknologi, dan integrasi sistem pembayaran dapat memperluas konektivitas operasional. Namun, hubungan antarsistem tersebut harus disertai pengawasan ketat agar kelemahan pada satu bagian tidak memengaruhi keamanan keseluruhan jaringan.
Penguatan keamanan perlu dilakukan melalui pendekatan berlapis, mulai dari perlindungan jaringan, pengamanan basis data, pengendalian akses pengguna, hingga pemantauan aktivitas transaksi. Teknologi kecerdasan buatan juga dapat dimanfaatkan untuk mengenali pola transaksi tidak biasa, mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan membantu mempercepat respons terhadap potensi serangan.
Di samping penerapan teknologi, kesiapan sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam membangun ketahanan digital. Pegawai perbankan perlu memperoleh pelatihan berkala mengenai keamanan informasi, pengelolaan akses, dan prosedur penanganan insiden. Kesalahan manusia dalam mengelola informasi atau membuka akses kepada pihak yang tidak berwenang masih dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan.
Regulator juga memiliki peran dalam memastikan industri keuangan menerapkan tata kelola teknologi informasi yang memadai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga jasa keuangan memperkuat manajemen risiko teknologi, pengawasan keamanan sistem, serta kesiapan menghadapi gangguan operasional. Penguatan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan dan melindungi kepentingan nasabah.
Sementara itu, Bank Indonesia terus memperhatikan aspek keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran. Seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital, penyelenggara sistem pembayaran dituntut menjaga integritas data, memastikan kelancaran transaksi, serta memiliki mekanisme pemulihan apabila terjadi gangguan teknologi.
Risiko kejahatan digital juga tercermin dari tingginya laporan penipuan keuangan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre. Hingga 28 Oktober 2026, tercatat 737.686 laporan penipuan dengan 1.471.112 rekening dilaporkan. Sebanyak 743.589 rekening telah berhasil diblokir, sedangkan dana korban yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp967,5 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sektor keuangan tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan internal bank. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan melalui peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan. Nasabah harus memastikan setiap komunikasi berasal dari saluran resmi lembaga keuangan dan tidak memberikan informasi rahasia kepada pihak yang mengatasnamakan petugas bank.
Ke depan, penguatan ketahanan siber perlu menjadi bagian utama dari strategi transformasi perbankan nasional. Investasi pada teknologi keamanan, peningkatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan penyedia layanan pihak ketiga, serta koordinasi antarlembaga menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.
Keberhasilan transformasi perbankan digital tidak hanya diukur dari kecepatan layanan dan kemudahan akses transaksi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keamanan dana serta informasi masyarakat. Dengan infrastruktur yang tangguh dan tata kelola risiko yang semakin baik, industri perbankan Indonesia diharapkan mampu memperluas inovasi keuangan digital tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.(arfi)
