JAKARTA, MAJALAH CEO, (09/11). — Ambisi Indonesia mempercepat pertumbuhan ekonomi membutuhkan pembenahan strategi pembangunan yang lebih terintegrasi. Penguatan investasi, peningkatan produktivitas industri, serta kepastian regulasi dinilai menjadi faktor penting agar perekonomian nasional mampu mencapai pertumbuhan hingga 6 persen.
Senior Economist Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menekankan pentingnya kehadiran orkestrator yang dapat mengarahkan berbagai kebijakan ekonomi agar berjalan secara harmonis. Pemerintah perlu memastikan setiap kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Persoalan koordinasi menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan satu sektor atau kebijakan tertentu. Berbagai instrumen pembangunan harus saling mendukung, mulai dari kebijakan investasi, perdagangan, industri, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan keuangan negara.
Dalam kondisi persaingan ekonomi global yang semakin dinamis, Indonesia juga perlu membangun kepercayaan pelaku usaha. Kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Ketika aturan sering berubah atau pelaksanaannya tidak konsisten, investor berpotensi menunda ekspansi maupun realisasi proyek.
Peningkatan investasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Pemerintah perlu membuka lebih banyak peluang bagi investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama pada sektor manufaktur, infrastruktur, energi, teknologi, dan industri pengolahan.
Selain meningkatkan jumlah investasi, kualitas penanaman modal juga perlu diperhatikan. Investasi yang memberikan nilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja, menggunakan bahan baku lokal, serta memperkuat rantai pasok domestik akan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian.
Penguatan sektor industri juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Dukungan pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar dapat membantu sektor tersebut berkembang lebih kompetitif.
Dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat tetap perlu dijaga melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang kuat membutuhkan keseimbangan antara aktivitas produksi dan kemampuan masyarakat menyerap barang maupun jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli.
Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan kontribusi ekspor di tengah ketidakpastian perdagangan internasional. Diversifikasi pasar tujuan ekspor, pengembangan produk bernilai tambah, dan penguatan industri berbasis sumber daya alam dapat menjadi strategi untuk memperluas sumber devisa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di samping itu, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Pengelolaan anggaran negara harus mampu mendukung pembangunan produktif tanpa mengabaikan kesinambungan fiskal. Sementara itu, kebijakan moneter perlu menjaga stabilitas harga dan mendukung iklim pembiayaan yang kondusif bagi dunia usaha.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan reformasi struktural. Salah satu perhatian utama adalah mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen agar kegiatan ekonomi semakin produktif dan mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru.
Keberhasilan mencapai sasaran tersebut membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan badan pengelola investasi. Pemerintah berperan menyiapkan regulasi dan infrastruktur, sementara sektor swasta diharapkan memperluas kegiatan usaha serta meningkatkan inovasi dan daya saing.
Dengan strategi yang lebih terarah, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Orkestrasi kebijakan yang efektif diharapkan tidak hanya mempercepat pencapaian target pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah.(arfi)
