JAKARTA, Majalah CEO. Bagi ribuan pedagang kaki lima, masalahnya bukan hanya tidak punya modal. Masalahnya adalah tidak punya jalan untuk keluar dari rentenir.
Itulah yang coba dijawab APKLI Merah Putih lewat program kerja Bidang Akses Pembiayaan dan Fasilitas Usaha Produktif periode 2026-2031 yang diluncurkan di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Alih-alih sekadar membagikan uang, APKLI menyiapkan skema pendampingan berjenjang. Targetnya besar: menyalurkan Rp175 miliar dalam 24 bulan untuk lebih dari 20.000 PKL dan UMKM, agar mereka bisa naik kelas hingga layak mendapat kredit perbankan atau bank able.
Ketua Umum DPP APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun Atmo menyebut kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Mayoritas PKL belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), belum mencatat transaksi keuangan secara tertib, dan tidak memiliki agunan formal.
Kondisi itu yang membuat mereka terpaksa bergantung pada rentenir dan pinjaman online ilegal yang menetapkan bunga tinggi hingga menggerus margin usaha harian.
“Harus bekerja super cepat. Tidak cukup hanya menjalankan organisasi dari belakang meja, tetapi harus langsung terjun ke lapangan melakukan pendampingan kepada petani, nelayan, dan pedagang,” kata Ali Mahsun dalam pelantikan pengurus APKLI Merah Putih periode 2026-2031.
Program ini tidak berhenti di 20.000 pedagang. Dalam agenda besarnya, APKLI menargetkan mendampingi sekitar 40 juta pelaku ekonomi rakyat di seluruh Indonesia. Untuk pelaku usaha yang sudah berjalan, fasilitasi permodalan didorong hingga Rp20 juta.
Pendampingan itu dibagi dalam empat jenjang, sesuai kondisi usaha masing-masing pedagang.
Jenjang pertama adalah Pemula, untuk PKL ultra mikro dengan lapak berpindah yang belum mencatat keuangan. Mereka mendapat modal awal Rp1 juta hingga Rp3 juta melalui skema Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), hibah produktif, serta qardhul hasan.
Jenjang kedua adalah Tumbuh, untuk pedagang berlapak tetap yang mulai mencatat transaksi. Fasilitasnya berupa dana bergulir koperasi sebesar Rp3 juta hingga Rp10 juta dengan sistem tanggung renteng.
Jenjang ketiga adalah Siap Bank, untuk usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, memiliki NIB, serta menggunakan QRIS. Di tahap inilah pedagang mulai disiapkan untuk masuk ke sistem perbankan formal.
Dengan pola ini, APKLI berharap PKL tidak lagi hanya bertahan dari hari ke hari, tetapi punya tangga yang jelas untuk naik kelas. Program ini juga diproyeksikan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Selain permodalan, APKLI Merah Putih menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan sekolah, serta program Rumah Rakyat.
Bagi PKL, janji ini akan diuji bukan dari besarnya angka Rp175 miliar, melainkan dari apakah pendampingan itu benar-benar sampai ke lapak-lapak mereka. (andif)
Sumber : WE Radio, Karya Post
