JAKARTA, MAJALAH CEO (05/11). — Menghadapi meningkatnya potensi bencana alam pada penghujung 2026, Korps Sabhara Baharkam Polri memperkuat kesiapan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi melalui pengerahan personel serta perlengkapan khusus. Sebanyak 305 personel gabungan disiapkan untuk mendukung penanganan keadaan darurat, terutama apabila banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Kesiapan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipatif kepolisian dalam menghadapi musim hujan 2026/2027. Selain menyiapkan tenaga operasional, Polri juga mengoptimalkan kemampuan satuan khusus, termasuk unit anjing pelacak K-9 dan kuda Turangga, yang dapat membantu petugas menjalankan misi kemanusiaan di wilayah dengan kondisi geografis sulit.
Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri Irjen Pol Jossy Kusumo memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang berlangsung di Markas Komando Korsabhara Baharkam Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi sarana pemeriksaan kesiapan personel, kendaraan operasional, peralatan penyelamatan, dan dukungan lintas instansi sebelum memasuki periode rawan bencana.
Dari total kekuatan yang disiapkan, 260 personel berasal dari Korsabhara Baharkam Polri. Sementara itu, dukungan masing-masing 15 personel berasal dari Basarnas, pemadam kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Komposisi tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menghadapi bencana yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu.
Salah satu kemampuan yang dipersiapkan adalah pencarian korban menggunakan anjing pelacak K-9. Unit ini memiliki peran penting dalam operasi penyelamatan, khususnya ketika korban diduga tertimbun tanah, puing bangunan, atau material lain akibat bencana. Dengan kemampuan penciuman yang terlatih, anjing pelacak dapat membantu mempersempit area pencarian sehingga petugas lebih mudah menentukan titik yang perlu diperiksa.
Kesiapan satwa juga mencakup kuda Turangga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung patroli dan mobilitas petugas. Dalam kondisi tertentu, seperti jalan terputus atau akses kendaraan terbatas, keberadaan kuda dapat membantu menjangkau kawasan yang sulit dilalui sarana transportasi biasa.
Selain mengandalkan kemampuan personel dan satwa, kesiapan operasi turut ditunjang berbagai kendaraan serta perlengkapan teknis. Kendaraan SAR, *Rescue Carrier*, kendaraan penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta perahu karet menjadi bagian dari sarana yang disiapkan untuk menghadapi beragam karakteristik bencana.
Peralatan tersebut memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan lapangan. Perahu karet dapat digunakan untuk menjangkau permukiman yang terendam banjir dan mengevakuasi warga ke tempat lebih aman. Kendaraan penyelamatan membantu mobilisasi petugas dan perlengkapan, sedangkan sarana penanganan kebakaran diperlukan untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga menjadi perhatian dalam persiapan tersebut. Polri menyiapkan perangkat Watergen yang dapat mendukung penyediaan air bersih ketika pasokan air di wilayah bencana terganggu. Dukungan air bersih diperlukan untuk menjaga kesehatan pengungsi dan membantu memenuhi kebutuhan sanitasi selama masa tanggap darurat.
Penguatan kemampuan penyelamatan ini sejalan dengan kebutuhan mitigasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Intensitas hujan yang tinggi dapat memicu luapan sungai, genangan di kawasan perkotaan, pergerakan tanah di wilayah perbukitan, hingga gangguan terhadap jaringan transportasi dan fasilitas umum.
Karena itu, kesiapan operasional perlu diikuti pemetaan wilayah berisiko dan pemantauan informasi cuaca secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan jalur evakuasi dapat digunakan, tempat pengungsian tersedia, serta perlengkapan darurat dan logistik dapat segera didistribusikan apabila terjadi bencana.
Peringatan dini juga harus tersampaikan secara cepat kepada masyarakat. Informasi mengenai potensi hujan lebat, kondisi sungai, dan ancaman longsor perlu menjadi dasar bagi warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, lereng perbukitan, maupun kawasan rawan genangan perlu memahami langkah penyelamatan sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat.
Di tingkat operasional, koordinasi antara kepolisian, Basarnas, BPBD, pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan. Setiap unsur perlu memiliki pembagian tugas yang jelas agar pencarian korban, evakuasi, pengamanan lokasi, dan distribusi bantuan dapat berlangsung secara efektif.
Kesiapan personel juga harus ditunjang latihan secara berkala. Penguasaan prosedur penyelamatan, penggunaan peralatan, komunikasi lapangan, serta kemampuan bekerja dalam kondisi berbahaya perlu terus ditingkatkan. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus mengurangi risiko keselamatan petugas selama menjalankan operasi.
Dengan menyiapkan kekuatan personel gabungan dan berbagai sarana pendukung, Korsabhara Baharkam Polri berupaya memastikan respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Kesiapan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan masyarakat, terutama ketika sejumlah wilayah memasuki periode dengan potensi hujan dan bencana alam yang lebih tinggi.
Upaya antisipasi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan mitigasi. Kolaborasi seluruh unsur menjadi kunci agar potensi bencana dapat dihadapi dengan lebih terencana serta dampaknya terhadap keselamatan jiwa dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.(arfi)
