Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)
JAKARTA, Majalah CEO. Menguatnya kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian Indonesia mulai tercermin dari besarnya realisasi investasi domestik dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di balik capaian investasi yang hampir menyentuh Rp2.000 triliun, tantangan berikutnya adalah memastikan aliran modal tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata hingga ke daerah.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebut investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang hampir mencapai Rp2.000 triliun menunjukkan meningkatnya kepercayaan pengusaha terhadap prospek ekonomi nasional.
Menurut Anindya, kontribusi pengusaha nasional, termasuk pelaku usaha kelas menengah, menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, pada 31 Oktober 2026, Anindya juga menyoroti peluang pengembangan industri masa depan, seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pusat data yang memiliki potensi penggunaan komponen lokal.
Besarnya peran sektor swasta juga menjadi perhatian. Kadin menilai dunia usaha memiliki ruang kontribusi yang luas untuk memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong lahirnya pengusaha baru di berbagai daerah.
Investasi Mulai Menyebar ke Luar Jawa
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi nasional sepanjang Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, investasi domestik mencapai Rp761,4 triliun atau 49,5 persen, sedangkan penanaman modal asing sebesar Rp777,8 triliun atau 50,5 persen.
Menariknya, investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp779,4 triliun atau 50,6 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp759,8 triliun atau 49,4 persen.
Sejumlah daerah juga mulai menunjukkan posisi strategis dalam peta investasi nasional. Sulawesi Tengah mencatat realisasi investasi Rp116 triliun dan Maluku Utara Rp96 triliun sepanjang Januari–September 2026.
Kedua provinsi tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan investasi di sektor industri pengolahan dan hilirisasi, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya mineral.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa aktivitas investasi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tradisional. Namun, besarnya investasi di luar Jawa masih perlu diikuti dengan penguatan infrastruktur, konektivitas, kualitas tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jadi Ukuran Berikutnya
Tantangan pemerataan menjadi semakin relevan ketika melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi regional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa mencapai 5,65 persen dengan kontribusi sebesar 56,47 persen terhadap perekonomian nasional.
Di sejumlah daerah, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan dinamika yang berbeda. Maluku Utara mencatat pertumbuhan 15,35 persen, sedangkan Kepulauan Riau tumbuh 6,99 persen pada periode yang sama.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari struktur industri, konsumsi masyarakat, aktivitas perdagangan, hingga investasi.
Karena itu, besarnya realisasi investasi belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan. Investasi perlu menghasilkan nilai tambah di daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas industri lokal, dan menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan dengan UMKM.
Pekerjaan Rumah Pemerintah dan Dunia Usaha
Penguatan investasi domestik membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Namun, efektivitas investasi perlu dilihat bukan hanya dari besarnya nilai modal yang masuk, melainkan juga dari kualitas investasi yang dihasilkan.
Ada sejumlah indikator penting yang perlu diperhatikan, seperti jumlah tenaga kerja yang terserap, peningkatan produktivitas, pertumbuhan industri pengolahan, transfer teknologi, serta kontribusi terhadap pendapatan masyarakat daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kadin, dan pelaku usaha menjadi penting untuk memastikan investasi tidak berhenti pada pembangunan proyek berskala besar.
Pelaku usaha lokal juga perlu mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok industri, baik melalui penyediaan bahan baku, jasa pendukung, distribusi, maupun pengembangan produk turunan.
Dengan demikian, manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan pemilik modal.
Menguatnya kepercayaan pengusaha menjadi modal penting bagi perekonomian nasional. Namun, ukuran keberhasilan investasi pada akhirnya bukan semata-mata seberapa besar nilai modal yang berhasil dihimpun, melainkan sejauh mana investasi tersebut mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat daya saing daerah. (andif)
Sumber : presidenri.go.id, bkpm.go.id, rri.co.id, antaranews
