JAKARTA, MAJALAH CEO (11/11). — Penguatan infrastruktur pusat data mulai menjadi agenda strategis Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi digital global. Di tengah meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan layanan berbasis data, pemerintah berupaya memastikan pertumbuhan infrastruktur tersebut berjalan seiring dengan penguatan kemandirian teknologi nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menargetkan kapasitas pusat data Indonesia dapat melampaui 2 gigawatt (GW) pada 2029. Target tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan terhadap fasilitas komputasi yang mampu memproses, menyimpan, dan mengelola data dalam skala besar untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan pemerintahan.
Peningkatan kapasitas pusat data dinilai memiliki arti penting bagi kedaulatan digital. Infrastruktur yang memadai memungkinkan pengelolaan data dan pengembangan layanan digital dilakukan dengan dukungan fasilitas yang tersedia di dalam negeri. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai industri teknologi regional.
Namun, besarnya kapasitas pusat data belum secara otomatis menjamin terciptanya kemandirian digital. Indonesia masih perlu memperkuat kemampuan dalam penguasaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem komputasi, serta teknologi pendukung yang selama ini menjadi bagian penting dari industri pusat data global.
Salah satu kebutuhan utama adalah pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, rekayasa perangkat keras, keamanan siber, dan pengelolaan infrastruktur digital. Ketersediaan tenaga profesional menjadi faktor penting karena pusat data membutuhkan pengoperasian yang berkesinambungan dengan standar teknis dan keamanan yang tinggi.
Perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta industri teknologi nasional diharapkan dapat memperluas kerja sama dalam menyiapkan tenaga ahli. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, program sertifikasi, dan peningkatan kemampuan riset dapat membantu memperkecil kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan talenta dalam negeri.
Peluang lain muncul dari berkembangnya perusahaan rintisan dan penyedia layanan teknologi lokal. Dengan dukungan kapasitas komputasi yang lebih besar, pelaku industri dalam negeri berpotensi mengembangkan aplikasi berbasis AI, layanan komputasi awan, analisis data, hingga solusi digital untuk sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan transportasi.
Ketersediaan infrastruktur tersebut juga dapat mengurangi hambatan bagi perusahaan kecil dan menengah dalam mengadopsi teknologi. Mereka dapat memanfaatkan layanan komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus membangun fasilitas sendiri yang membutuhkan investasi besar. Efisiensi tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas jangkauan pasar.
Dari sisi pemerintahan, penguatan pusat data dapat mendukung integrasi layanan publik dan pengelolaan informasi antarinstansi. Sistem digital yang lebih andal memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih cepat, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta membantu pemerintah menggunakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
Meski demikian, peningkatan pemanfaatan data harus diikuti dengan perlindungan informasi yang memadai. Risiko kebocoran data, serangan siber, penyalahgunaan informasi pribadi, dan gangguan layanan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sejak tahap pembangunan infrastruktur. Penguatan tata kelola data dan penerapan standar keamanan harus menjadi bagian dari operasional pusat data.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan industri ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Investasi pusat data diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan gedung dan penyediaan perangkat komputasi, tetapi turut mendorong keterlibatan perusahaan lokal dalam penyediaan peralatan, jasa pemeliharaan, sistem keamanan, konstruksi, dan layanan teknologi pendukung.
Dalam jangka panjang, penguatan industri pendukung dapat membuka lapangan kerja berketerampilan tinggi serta meningkatkan kemampuan perusahaan nasional untuk bersaing di pasar internasional. Transfer pengetahuan dan kerja sama dengan investor global juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat terhadap pengembangan teknologi dalam negeri.
Tantangan pembiayaan dan kesiapan infrastruktur tetap menjadi perhatian. Pembangunan pusat data memerlukan modal besar, kepastian regulasi, pasokan energi yang stabil, serta dukungan jaringan komunikasi berkapasitas tinggi. Pemerintah dan pelaku industri perlu membangun koordinasi agar proyek investasi dapat berjalan sesuai kebutuhan pasar dan tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Selain itu, pemanfaatan energi secara efisien perlu menjadi bagian dari strategi industri. Pertumbuhan fasilitas komputasi yang tidak diimbangi pengelolaan energi berkelanjutan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sistem kelistrikan. Karena itu, penerapan teknologi efisiensi energi dan pemanfaatan sumber energi rendah emisi menjadi penting dalam perencanaan pusat data generasi baru.
Dengan berbagai tantangan tersebut, target kapasitas lebih dari 2 GW pada 2029 perlu dipandang sebagai bagian dari agenda pembangunan ekosistem digital yang lebih luas. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas yang berdiri, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia mengembangkan teknologi, melindungi data, menyiapkan tenaga ahli, dan memperkuat perusahaan nasional.
Penguatan pusat data diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dalam industri digital global. Melalui investasi yang berkualitas, pengembangan talenta, dan kebijakan yang mendukung inovasi lokal, infrastruktur komputasi nasional dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia.(arfi)
