Pemerintah daerah didorong mengambil peran lebih besar dalam memastikan makanan yang disajikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar kelayakan. Di saat yang sama, program ini berpotensi membuka pasar bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
JAKARTA, Majalah CEO. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan kepada masyarakat. Kualitas bahan pangan, kelayakan dapur, kesesuaian menu, dan ketepatan penerima manfaat juga menjadi faktor penting yang menentukan dampak program tersebut.
Pemerintah mulai memperkuat pengawasan di tingkat daerah melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG dan inspeksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebutkan, berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 223 daerah telah membentuk Satgas MBG. Daerah yang belum membentuknya diminta segera menyelesaikan pembentukan satgas dalam waktu satu minggu, sebagaimana disampaikan Tito pada 28 Oktober 2026.
Pengawasan dapur menjadi kunci
Untuk memperkuat pengawasan, Tito menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah.
Melalui kebijakan tersebut, Satgas MBG daerah diarahkan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memeriksa kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan mengacu pada 14 indikator yang ditetapkan BGN, termasuk kualitas dan kesesuaian menu serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat.
Peran pemerintah daerah menjadi penting karena pelaksanaan program berlangsung di wilayah dengan kondisi, kemampuan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.
Pengawasan yang berjalan baik diharapkan dapat membantu menemukan kekurangan operasional lebih cepat, mendorong perbaikan layanan, serta meminimalkan pemborosan makanan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya seberapa banyak porsi yang disalurkan, melainkan juga apakah makanan tersebut layak, sesuai kebutuhan, dan benar-benar sampai kepada penerima yang dituju.
Peluang ekonomi bagi petani dan nelayan
Di luar persoalan gizi, MBG juga menyimpan potensi ekonomi yang tidak kalah penting. Kebutuhan bahan pangan untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar dapat menciptakan permintaan yang lebih teratur bagi pemasok lokal.
Tito menilai petani dan nelayan berpotensi memperoleh keuntungan karena program tersebut memiliki kebutuhan pembelian bahan pangan yang jelas.
Jika pengadaan dilakukan dengan melibatkan produsen lokal secara efektif, manfaat program dapat mengalir ke lebih banyak pihak. Petani memperoleh pasar untuk hasil panen, nelayan memiliki peluang memasok hasil tangkapan, sedangkan usaha pengolahan dan distribusi pangan berpotensi mendapatkan tambahan aktivitas ekonomi.
Namun, manfaat itu tidak terjadi secara otomatis. Pengadaan harus dikelola secara transparan, harga perlu wajar, dan kualitas bahan pangan harus tetap terjaga. Ketersediaan pasokan serta kemampuan pelaku usaha lokal memenuhi kebutuhan juga menjadi faktor penentu.
Tantangan berikutnya: memastikan manfaat benar-benar dirasakan
Pembentukan satgas dan penerbitan surat edaran merupakan langkah administratif yang penting, tetapi dampak akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa inspeksi tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. Temuan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan yang terukur, sedangkan evaluasi penerima manfaat perlu digunakan untuk memperbaiki ketepatan penyaluran.
Transparansi pengawasan juga penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kualitas layanan dijaga dan bagaimana keluhan ditangani.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan MBG pada akhirnya dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat layanan gizi sekaligus mengembangkan rantai pasok pangan lokal. Sebaliknya, lemahnya pengawasan berisiko membuat tujuan kesehatan dan ekonomi program tidak tercapai secara optimal.
MBG akan lebih bermakna ketika setiap porsi makanan bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga didukung pengawasan yang bertanggung jawab dan memberi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. (andif)
Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, pemberitaan mengenai percepatan pembentukan Satgas MBG dan penguatan inspeksi SPPG, 28–29 Oktober 2026; dikonfirmasi melalui pemberitaan detikNews dan Tirto.
