BATAM — MAJALAH CEO, (14/10). Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) secara agresif memacu standardisasi kualifikasi angkatan kerja lokal demi merespons masifnya ekspansi sektor industri maritim. Langkah ini diwujudkan lewat pembukaan bauran program pembekalan kompetensi gratis yang diprioritaskan untuk mencetak tenaga kerja terampil khusus (high-skilled.
Langkah penguatan kapasitas profesi ini dikonsentrasikan pada penguasaan keahlian teknis tinggi yang selama ini serapannya masih kerap membentur kendala keterbatasan sertifikasi baku. Fokus utama kurikulum kali ini diarahkan pada pemenuhan kualifikasi industri berat, terutama sektor galangan kapal (shipyard) internasional dan manufaktur fabrikasi baja yang menjadi motor penggerak ekonomi perbatasan.
Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengidentifikasi bahwa ketersediaan tenaga spesialis lokal yang mengantongi sertifikat kompetensi rigid menjadi magnet utama bagi penguatan iklim investasi daerah. Oleh karena itu, skema pengajaran didesain ketat guna mentransformasi pencari kerja murni maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi buruh industri penunjang manufaktur yang tepercaya.
“Seluruh paket pelatihan bersertifikasi ini digulirkan secara murni 100 persen gratis tanpa pungutan komersial sepihak. Kami mendesak para pencari kerja lokal dan korban PHK untuk memanfaatkan momentum emas ini untuk menaikkan nilai tawar keahlian mereka, sehingga mampu mendominasi bursa kerja domestik maupun regional,” ungkap Yudi Suprapto dalam keterangannya di Batam, Rabu (14/10).
Guna menjamin hasil lulusan memenuhi kriteria mutu operasional korporasi multinasional, program ini bertumpu pada empat pilar penguatan standardisasi teknis:
• Akselerasi Pengelasan Lanjutan (Welder): Membuka kelas peningkatan keahlian las khusus dari tingkat dasar 3G menuju level mahir 4G dan 5G yang disesuaikan dengan regulasi konstruksi lambung kapal internasional .
• Klaster Kualifikasi K3 Teknik: Menyediakan program sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3) serta spesialisasi K3 Ruang Terbatas (Confined Space) guna menekan angka kecelakaan kerja pada industri padat modal.
• Standardisasi Operator Alat Berat: Melatih barisan tenaga terampil pengoperasian mesin angkat-angkut berat pelabuhan demi menjamin kelancaran rantai pasok logistik industri hulu.
• Validasi Administrasi Tripartit: Mewajibkan penyertaan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) yang aktif, verifikasi dokumen KTP Batam permanen, serta proses daftar ulang fisik asli guna mengunci akuntabilitas penyerapan kuota untuk 657 peserta.
Di sisi kebijakan inklusif, Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra memastikan adanya keterwakilan berkeadilan dengan mengalokasikan kuota khusus kelas keselamatan kerja bagi kelompok disabilitas.
Melalui realisasi serapan anggaran bauran jaring pengaman sosial ini, Pemko Batam menargetkan penurunan signifikan pada indeks pengangguran terbuka, mengamankan retensi omzet ekonomi daerah, serta memperkokoh kedaulatan industri Batam sebagai hub maritim terdepan yang tangguh melintasi persaingan global secara berkelanjutan.(arfi)
