Jakarta, Majalah CEO — Dunia kerja Indonesia masih menghadapi tekanan. Hingga Agustus 2026, sebanyak 53.490 pekerja tercatat terkena PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan. Jawa Barat menjadi wilayah dengan laporan PHK tertinggi, mencapai 10.880 pekerja.
Di tengah kondisi tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengusaha meminta aturan baru tidak menambah beban biaya usaha yang berpotensi menghambat investasi, perekrutan, dan penciptaan lapangan kerja.
APINDO menilai perlindungan pekerja harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan perusahaan. Jika biaya dan kewajiban perusahaan semakin berat, dunia usaha khawatir perusahaan akan semakin berhati-hati membuka lowongan baru.
Sebaliknya, APINDO mendorong reformasi ketenagakerjaan yang mampu menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja formal baru setiap tahun, sekaligus meningkatkan keterampilan dan perlindungan pekerja.
Bagi masyarakat, persoalan ini menjadi penting karena kondisi dunia kerja berpengaruh langsung terhadap pendapatan keluarga, daya beli, dan peluang mendapatkan pekerjaan. Pemerintah dan DPR kini dituntut mencari titik keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan industri. ( andif)
