JAKARTA, MAJALAH CEO, (10/11). — Penguatan sektor manufaktur nasional membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan dunia usaha. Berbagai hambatan mulai dari ketidakpastian pasokan bahan baku, tingginya biaya operasional, hingga persaingan perdagangan internasional menjadi pekerjaan penting yang perlu diselesaikan agar industri dalam negeri mampu berkembang secara berkelanjutan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan ini menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung kondisi yang dihadapi pelaku industri sekaligus menyerap masukan mengenai kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat iklim usaha nasional.
Dalam dialog tersebut, kalangan pengusaha menyampaikan bahwa kepastian regulasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan investasi. Perubahan kebijakan yang tidak terprediksi dapat memengaruhi perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga keputusan perusahaan dalam mengembangkan kapasitas usaha. Oleh sebab itu, dunia usaha membutuhkan aturan yang konsisten, transparan, dan dapat diterapkan secara efektif.
Salah satu sektor yang memerlukan perhatian adalah industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketergantungan tersebut membuat kegiatan produksi rentan terhadap perubahan harga komoditas global, fluktuasi nilai tukar, serta gangguan rantai pasok internasional. Pengembangan industri bahan baku di dalam negeri menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
Selain itu, penguatan industri domestik juga membutuhkan kebijakan perdagangan yang mampu menciptakan persaingan sehat. Produk lokal harus memperoleh kesempatan yang seimbang untuk berkembang di pasar sendiri. Pengawasan terhadap masuknya barang impor, terutama yang berpotensi mengganggu persaingan usaha, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan produsen nasional.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketersediaan energi dan kebutuhan gas industri. Bagi sejumlah sektor manufaktur, energi merupakan komponen utama dalam proses produksi sehingga kepastian pasokan dan keterjangkauan harga sangat menentukan efisiensi perusahaan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi dapat mendukung kegiatan industri sekaligus menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang.
Dari sisi sumber daya manusia, transformasi industri menuju penggunaan teknologi modern menuntut peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perusahaan membutuhkan pekerja yang mampu mengoperasikan mesin berteknologi tinggi, memahami sistem produksi digital, serta beradaptasi dengan perubahan proses manufaktur. Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Persoalan administrasi dan pemenuhan standar usaha juga menjadi perhatian dalam menciptakan iklim industri yang lebih kompetitif. Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta kepastian pelaksanaan regulasi diharapkan dapat mengurangi beban administratif perusahaan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan ekspansi pasar.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, industri pengolahan tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Pada triwulan III 2026, sektor ini tumbuh 5,87 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto mencapai 19,22 persen, memperlihatkan posisi strategis manufaktur sebagai salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi industri. Pengembangan industri bernilai tambah tinggi, peningkatan penggunaan teknologi, penguatan produk dalam negeri, serta perluasan akses pasar ekspor perlu dilakukan secara terarah. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menarik investasi baru dan memperluas kesempatan kerja.
Pertemuan dengan Apindo diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut pada tindak lanjut konkret melalui koordinasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan kementerian terkait. Setiap hambatan yang disampaikan pelaku industri perlu dipetakan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kegiatan produksi.
Dengan terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan dunia usaha, kebijakan industri diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan pasar dan kondisi lapangan. Kepastian berusaha, efisiensi produksi, serta perlindungan terhadap industri domestik menjadi fondasi penting untuk membangun manufaktur Indonesia yang tangguh, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global.(arfi)
