JAKARTA, Majalah CEO. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta. Agenda tahunan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi dunia usaha sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Rapimnas KADIN bukan sekadar pertemuan rutin organisasi, melainkan forum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan ekonomi, mengidentifikasi program prioritas, serta merumuskan strategi implementasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan dunia usaha.
Di tengah dinamika perekonomian global dan tantangan persaingan bisnis yang semakin kompleks, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Melalui Rapimnas 2026, KADIN diharapkan dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pelaku usaha, sekaligus memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah agar lebih responsif terhadap kondisi dunia usaha.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas serta menjadi bagian penting dari rantai pasok industri nasional hingga pasar internasional. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026 yang mengusung tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia”.
Dalam pembukaan Rapimnas, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan bahwa ambisi membawa Indonesia semakin kompetitif di tingkat global tidak dapat dipisahkan dari penguatan ekonomi rakyat. UMKM harus memperoleh kesempatan lebih luas untuk terhubung dengan industri, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas akses pasar.
Menurutnya, penguatan ekonomi nasional harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Model pengembangan yang didorong Kadin adalah menghubungkan pelaku usaha dari desa ke pabrik, kemudian membawa produk dan komponen lokal ke pasar dunia.
Delapan Kelompok Kerja Jadi Langkah Konkret
Untuk memastikan agenda tersebut tidak berhenti sebagai wacana, Kadin menyiapkan delapan kelompok kerja strategis yang akan mengawal berbagai sektor prioritas.
Kelompok kerja tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan rantai nilai dan logistik, hilirisasi energi dan peningkatan nilai tambah, produktivitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi, ketahanan ekonomi dan industri pertahanan, diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan, penguatan kelembagaan Kadin di daerah, serta kedaulatan dan ketahanan pangan.
Kadin juga merencanakan pemantauan terhadap perkembangan program secara berkala dalam periode tiga bulan. Langkah ini diharapkan membuat rekomendasi Rapimnas memiliki tindak lanjut yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi dunia usaha.
891 Peserta dari Berbagai Daerah Hadir
Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin Indonesia 2026, Erwin Aksa, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 891 peserta. Kehadiran perwakilan Kadin dari berbagai provinsi dan asosiasi usaha menunjukkan pentingnya konsolidasi dunia usaha dalam merumuskan arah ekonomi nasional.
Rapimnas juga menjadi forum evaluasi perjalanan organisasi sepanjang 2026 sekaligus merumuskan arah kerja Kadin untuk 2027.
Erwin menjelaskan, persiapan substansi Rapimnas telah dilakukan melalui 12 rapat koordinasi nasional, rapat serentak di 38 provinsi, diskusi bersama para ahli, serta kajian untuk memperkuat rekomendasi kebijakan.
Daya Tahan Ekonomi dan Tantangan Penerimaan Negara
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hasyim Djojohadikusumo, mengangkat persoalan potensi ekonomi nasional yang dinilainya belum sepenuhnya tercermin dalam data resmi.
Ia menyampaikan bahwa menurut paparan yang dikaitkannya dengan Bank Dunia, sekitar 35–40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat pendataan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara.
Hasyim juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia mendorong perbaikan tata kelola penerimaan negara agar potensi ekonomi Indonesia dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan.
Sementara itu, Anindya menyampaikan bahwa Indonesia tetap memiliki fundamental ekonomi yang perlu dijaga di tengah ketidakpastian global. Ia menyoroti pentingnya ketahanan pangan, air, dan energi, sekaligus peningkatan daya saing industri nasional.
Dari Forum Organisasi Menuju Agenda Ekonomi Nasional
Rapimnas Kadin 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi yang berorientasi pada tiga agenda besar, yakni membangun bantalan ekonomi untuk menghadapi krisis, memastikan ketersediaan bahan baku bagi produksi rakyat, serta memperkuat kepastian berusaha agar Indonesia semakin kompetitif di pasar dunia.
Lebih dari sekadar agenda tahunan organisasi, Rapimnas ini menjadi momentum bagi dunia usaha untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar sampai kepada pelaku usaha, terutama UMKM di daerah.
Sebab, Indonesia mendunia bukan hanya ketika produk perusahaan besar berhasil menembus pasar internasional, tetapi juga ketika usaha rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, masuk ke rantai pasok industri, dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi global.
Konsolidasi Dunia Usaha dari Pusat hingga Daerah
Salah satu agenda penting Rapimnas KADIN 2026 adalah mengonsolidasikan peran KADIN di tingkat provinsi serta kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan ekonomi nasional.
Peran KADIN daerah dinilai strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan potensi ekonomi, karakteristik industri, serta kebutuhan pelaku usaha di masing-masing wilayah.
Dengan memperkuat koordinasi organisasi dari pusat hingga daerah, KADIN diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, memperluas kesempatan investasi, memperkuat UMKM, serta menciptakan peluang kerja yang lebih merata.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang lebih terintegrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi dapat dirasakan hingga berbagai daerah di Indonesia.
Membangun Agenda Ekonomi yang Lebih Kolaboratif
Rapimnas KADIN 2026 memiliki arti penting dalam memperkuat posisi dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
Melalui forum ini, berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha diharapkan dapat dibahas secara terbuka, mulai dari iklim investasi, kemudahan berusaha, penguatan industri nasional, pengembangan UMKM, hingga peluang ekspansi pasar.
Sinergi pemerintah dan dunia usaha menjadi semakin penting untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya tersusun di tingkat perencanaan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, Rapimnas KADIN 2026 diharapkan menghasilkan kesamaan pandangan, rekomendasi strategis, dan langkah konkret yang dapat memperkuat daya saing Indonesia.
Bagi dunia usaha, forum ini menjadi kesempatan untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, serta mengambil bagian dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (andif)
sumber : Kadin.id
