Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Masihkah kita membiarkan korban jatuh hanya untuk membuktikan bahwa calon pengelola koperasi desa harus tahan ditempa seperti peserta latihan militer?
Pertanyaan ini kini tidak bisa lagi diajukan dengan nada biasa.
Awalnya publik dikejutkan oleh kabar dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia meninggal saat mengikuti pelatihan. Jumat lalu disebutkan menjadi empat
Kini Sabtu ini jumlah itu bertambah menjadi lima orang. Lima nyawa hilang dalam program yang seharusnya melahirkan penggerak ekonomi rakyat, bukan mengantar anak-anak bangsa pulang dalam duka.
Mereka bukan sekadar angka dalam laporan birokrasi. Mereka adalah warga negara, anak keluarga Indonesia, calon penggerak pembangunan desa, dan generasi muda yang datang ke program negara dengan harapan memperbaiki masa depan.
Ketika lima peserta meninggal dalam satu rangkaian pelatihan, negara tidak boleh lagi berlindung di balik kalimat “akan dievaluasi”. Evaluasi saja tidak cukup. Sumber risikonya harus dihentikan.
Koperasi Desa Bukan Barak
Koperasi desa adalah instrumen ekonomi rakyat. Ia seharusnya memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat desa dalam menghadapi rantai pasok yang timpang, harga yang tidak adil, akses modal yang mahal, dan ketergantungan kepada tengkulak.
Koperasi membutuhkan manajer yang paham akuntansi, logistik, tata kelola anggota, pengadaan barang, pemasaran hasil produksi, dan integritas kelembagaan.
Apa hubungan semua itu dengan latihan fisik yang berisiko tinggi?
Apakah kemampuan mengelola gudang pangan, simpan pinjam, sembako, apotek desa, cold storage, dan distribusi hasil nelayan dapat diukur dari ketahanan tubuh di lapangan latihan?
Masalah koperasi Indonesia bukan kurang disiplin baris berbaris.
Masalah koperasi adalah tata kelola yang lemah, laporan keuangan yang tidak transparan, pengawasan yang longgar, kemampuan bisnis yang terbatas, dan risiko koperasi berubah menjadi alat rente elite lokal. Semua itu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan komando.
Koperasi bukan barak. Koperasi adalah rumah ekonomi anggota. Ia hidup dari partisipasi, musyawarah, transparansi, dan kepercayaan.
Cukup Sudah Pelatihan Fisik
Setelah korban menjadi lima, negara harus mengambil keputusan tegas. Cukup sudah pelatihan fisik. Cukup sudah pendekatan semi-militer untuk program sipil.
Cukup sudah anggapan bahwa kedisiplinan hanya bisa dibentuk melalui tekanan tubuh.
Bila tujuan program adalah mencetak pengelola koperasi, maka kurikulumnya harus kembali kepada koperasi.
Bila tujuan program adalah membangun karakter, maka karakter bisa dibangun melalui pendidikan etika publik, antikorupsi, simulasi krisis usaha, studi kasus koperasi gagal, dan pelatihan tata kelola.
Tidak perlu menempatkan peserta sipil dalam situasi fisik yang berisiko tinggi.
Negara harus memahami bahwa peserta berada dalam relasi kuasa yang tidak setara. Mereka mengikuti instruksi, jadwal, dan sistem yang disusun dari atas.
Mereka mungkin takut dianggap lemah. Mereka mungkin enggan mengeluh. Mereka mungkin bertahan meski tubuh sudah memberi tanda bahaya.
Dalam situasi seperti ini, tugas negara bukan menguji seberapa kuat mereka bertahan, melainkan memastikan tidak ada satu pun peserta yang dipaksa melewati batas aman.
Jangan sampai penjelasan medis atas kematian peserta menjadi cara halus untuk memindahkan tanggung jawab kepada tubuh korban.
Dalam program negara, keselamatan peserta adalah tanggung jawab penyelenggara. Bila ada lima korban, maka yang harus diperiksa bukan hanya kondisi kesehatan individu, tetapi desain pelatihan, standar keselamatan, beban fisik, respons medis, dan logika kebijakan yang melatarinya.
Yang Dirugikan adalah Rakyat
Yang paling dirugikan tentu keluarga korban. Mereka mengirim anggota keluarga ke program negara dengan harapan pulang membawa masa depan, bukan kabar duka.
Tidak ada santunan yang dapat mengganti kehilangan. Tetapi negara tetap wajib memberi pertanggungjawaban penuh, kompensasi layak, dan akses kebenaran kepada keluarga.
Peserta lain juga menjadi korban ketidakpastian. Mereka mungkin masih berharap menyelesaikan program, tetapi menyaksikan rekan-rekannya meninggal.
Melanjutkan latihan fisik seolah semuanya normal adalah bentuk kekerasan kebijakan.
Masyarakat desa, petani, dan nelayan pun dirugikan. Mereka membutuhkan koperasi yang bekerja, bukan program yang sibuk membela metode pelatihan bermasalah.
Mereka butuh lembaga ekonomi yang mampu menurunkan biaya distribusi, memperbaiki harga jual, memperluas akses modal, dan melindungi warga kecil dari tengkulak.
Bila program koperasi tenggelam dalam kontroversi pelatihan fisik, maka tujuan ekonomi rakyat justru menyimpang.
Hentikan, Audit, Rombak
Pemerintah harus segera menghentikan sementara seluruh latihan fisik dan latihan dasar kemiliteran bagi peserta sipil SPPI.
Penghentian ini bukan tanda kelemahan. Justru ini tanda negara masih punya nurani.
Setelah itu, lakukan audit independen terhadap seluruh penyelenggaraan pelatihan.
Audit harus memeriksa kronologi korban, standar kesehatan, kondisi lapangan, struktur komando, respons medis, dan dasar hukum pelibatan unsur militer dalam program sipil.
Hasilnya harus dibuka kepada publik.
Kurikulum SPPI harus dirombak total. Porsi utama harus diarahkan pada kompetensi manajerial koperasi, akuntansi sederhana, tata kelola anggota, pengadaan barang, rantai pasok pangan, sistem informasi, pemasaran digital, literasi hukum koperasi, dan antikorupsi.
Bila nilai bela negara tetap ingin diajarkan, cukup melalui pendidikan konstitusi, etika pelayanan publik, dan tanggung jawab sosial.
Lima korban adalah batas moral. Jangan tunggu korban keenam.
Negara harus berhenti menyamakan pemberdayaan dengan pengerahan, disiplin dengan tekanan fisik, dan ekonomi rakyat dengan pendekatan barak.
Oleh karena itu, keputusan paling waras hari ini jelas: hentikan pelatihan fisik, audit total penyelenggaraannya, dan kembalikan program koperasi desa ke ruhnya sebagai gerakan ekonomi rakyat.
Koperasi Desa Merah Putih tidak akan kuat karena peserta dipaksa tahan fisik. Ia hanya akan kuat bila dikelola dengan ilmu, integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Cukup sudah. Jangan biarkan satu lagi anak bangsa menjadi korban kebijakan yang salah arah.
End
