Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Apa artinya Indonesia berbicara tentang hilirisasi, digitalisasi, kendaraan listrik, data center, dan pertumbuhan ekonomi tinggi jika listrik sebagai urat nadi paling dasar masih padam bergilir dan masyarakat tidak memperoleh kepastian layanan?
Pertanyaan ini penting karena pemadaman listrik bukan sekadar gangguan teknis.
Ia adalah ujian terhadap kualitas pelayanan publik, ketahanan energi, dan tata kelola negara.
Listrik adalah infrastruktur kehidupan sehari-hari.
Di rumah tangga, ia menjaga makanan, obat, komunikasi, belajar anak, pekerjaan daring, dan rasa aman.
Di sektor usaha, ia menentukan apakah mesin produksi berjalan, freezer tetap menyala, transaksi digital berlangsung, dan pekerja harian tetap memperoleh pendapatan.
Ketika listrik padam berulang, dampaknya langsung terasa dalam dua lapis.
Pertama, aktivitas ekonomi terganggu. Pelaku UMKM kehilangan jam operasional, toko kelontong kehilangan transaksi, pedagang makanan menghadapi risiko stok rusak, laundry gagal memenuhi pesanan, dan industri menanggung biaya tambahan untuk genset atau kehilangan output produksi.
Kedua, kehidupan sehari-hari masyarakat ikut goyah. Anak tidak bisa belajar, pekerja rumah tangga produktif kehilangan waktu kerja, fasilitas kesehatan kecil terganggu, dan rumah tangga harus menanggung ketidakpastian yang seharusnya tidak terjadi pada layanan dasar.
Yang Paling Rentan Menanggung Kerugian
Kelompok paling terdampak bukan selalu yang paling keras bersuara. Mereka adalah rumah tangga berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, pedagang makanan, pekerja informal, pasien yang bergantung pada alat listrik, serta warga di kawasan padat yang tidak memiliki cadangan energi.
Rumah tangga kaya bisa membeli genset, baterai cadangan, atau pindah sementara ke tempat lain. Usaha besar mungkin punya sistem back-up power.
Akan tetapi warung kecil, penjual frozen food, pekerja daring, dan keluarga miskin tidak punya bantalan yang sama.
Di sinilah pemadaman listrik memperlihatkan wajah ketimpangan. Gangguan yang secara teknis sama dapat menimbulkan beban ekonomi yang berbeda.
Satu jam listrik padam bagi rumah tangga mapan mungkin hanya berarti pendingin udara mati. Bagi pedagang kecil, satu jam itu bisa berarti pendapatan harian hilang.
Dalam perspektif kebijakan publik, dampak pemadaman harus dibaca bukan hanya dari durasi gangguan, tetapi juga dari siapa yang menanggung kerugian terbesar.
Secara statistik, ketergantungan masyarakat terhadap listrik sudah sangat besar. Kapasitas terpasang pembangkit nasional pada akhir 2025 dilaporkan sekitar 107,51 gigawatt.
Konsumsi listrik per kapita meningkat dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh pada 2025. BPS mencatat pelanggan PLN pada 2024 mencapai 92,87 juta, dengan pelanggan rumah tangga sekitar 84,66 juta.
Angka ini menunjukkan bahwa listrik bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan fondasi utama kehidupan sosial ekonomi.
Bukan Sekadar Masalah Teknis
Pemadaman bergilir memang bisa dipicu gangguan pembangkit, beban sistem, pemeliharaan jaringan, atau persoalan pasokan energi primer.
Namun jika pemadaman terjadi berulang dan berdampak luas, ia tidak boleh berhenti disebut sebagai masalah teknis.
Dalam sektor vital, gangguan teknis yang berulang adalah gejala dari masalah tata kelola.
PLN berada dalam struktur monopoli alamiah yang ditopang negara.
Konsumen tidak dapat dengan mudah berpindah ke penyedia listrik lain ketika layanan buruk. Oleh sebab itu, akuntabilitas PLN dan pemerintah harus lebih tinggi daripada perusahaan biasa.
Jika disiplin pasar tidak tersedia, maka disiplin regulasi, transparansi, audit, dan kontrak kinerja harus diperkuat.
Masalah pasokan batu bara memperjelas hal ini. Kebutuhan batu bara PLN pada 2026 diproyeksikan sekitar 154 juta ton, sementara kontrak yang tersedia sekitar 134 juta ton.
Selain volume, kualitas batu bara juga penting karena sebagian pembangkit membutuhkan spesifikasi tertentu, termasuk batu bara kalori menengah.
Ini artinya, pasokan amandi tingkat nasional belum tentu berarti aman di pembangkit tertentu. Ibarat dapur besar, memiliki beras di gudang tidak menjamin makanan matang jika beras yang datang salah jenis, terlambat, atau tidak sesuai kebutuhan dapur.
Transparansi Masih Menjadi Titik Lemah
Masalah terbesar dalam pemadaman bukan hanya lampu mati, tetapi ketidakpastian. Masyarakat sering tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penyebab, durasi, wilayah terdampak, estimasi pemulihan, dan hak kompensasi.
Informasi kerap datang terlambat, tidak seragam, atau tersebar melalui kanal informal. Bagi pelaku usaha, ketidakpastian waktu sering lebih merusak daripada pemadaman itu sendiri, karena mereka tidak bisa menyusun keputusan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan.
Transparansi seharusnya menjadi standar minimum. PLN perlu membuka dashboard pemadaman real time yang mudah diakses publik.
Di dalamnya harus terlihat wilayah terdampak, penyebab gangguan, estimasi pemulihan, durasi aktual, dan status kompensasi.
Tanpa transparansi, permintaan maaf akan terdengar seperti rutinitas korporasi, bukan akuntabilitas pelayanan publik.
Tanggung Jawab Tidak Berhenti di PLN
Dalam perspektif kebijakan publik, tanggung jawab atas kerugian masyarakat tidak boleh hanya diletakkan pada PLN.
PLN memang operator utama dan harus bertanggung jawab atas mutu layanan. Namun pemerintah sebagai regulator, pemegang saham, pembuat kebijakan energi, pengawas pasokan batu bara, dan penentu arah investasi kelistrikan juga memikul tanggung jawab besar.
Jika akar masalahnya menyangkut energi primer, desain pasar, investasi jaringan, atau standar pelayanan, maka jawabannya tidak bisa hanya menyalahkan operator.
Regulasi ketenagalistrikan telah mengakui hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang baik, tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta ganti rugi dalam kondisi tertentu.
Oleh karena itu, kompensasi tidak boleh menjadi hak yang sulit ditagih. Pelanggan tidak boleh dibebani untuk membuktikan kegagalan layanan yang datanya justru dimiliki PLN.
Kompensasi harus otomatis, masuk dalam tagihan atau token, dan dapat dilihat secara terbuka.
Jika pemadaman bergilir terus berlangsung, dampak jangka panjangnya serius.
Biaya produksi meningkat, daya saing industri menurun, UMKM makin rentan, investasi kehilangan kepastian, dan kepercayaan publik terhadap layanan dasar negara ikut merosot.
Negara yang tidak mampu menjaga listrik tetap menyala akan sulit meyakinkan investor bahwa iklim usahanya stabil.
Lebih berbahaya lagi, masyarakat akan mulai memandang gangguan layanan dasar sebagai sesuatu yang biasa. Itu tanda mundurnya kualitas negara pelayanan.
Pelajaran kebijakan paling penting dari peristiwa ini adalah bahwa ketahanan energi tidak boleh diukur hanya dari kapasitas pembangkit atau total pasokan.
Ketahanan energi harus diukur dari keandalan layanan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Pemerintah perlu melakukan audit independen atas pemadaman, memperkuat cadangan sistem, memperbaiki rantai pasok energi primer, mempercepat investasi jaringan dan storage, serta menjadikan indikator keandalan sebagai ukuran utama kinerja PLN.
Pemadaman bergilir adalah alarm keras. Ia mengingatkan bahwa pembangunan energi bukan sekadar menambah megawatt, tetapi memastikan listrik menyala sampai ke rumah, warung, sekolah, puskesmas, pabrik, dan kantor kecil.
Listrik adalah janji negara yang paling konkret. Ketika ia padam tanpa kepastian, kepercayaan publik ikut meredup.
Oleh karena itu, tata kelola PLN harus diperbaiki, kompensasi konsumen harus otomatis, dan ketahanan energi harus dikembalikan kepada tujuan paling dasarnya: melayani rakyat secara andal.
END
