Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran
Lebaran 2026 tidak datang dalam suasana ekonomi yang sepenuhnya ramah bagi dompet rakyat.
Di permukaan, roda konsumsi tetap berputar. Pusat perbelanjaan tetap ramai, arus mudik tetap besar, transaksi ritel tetap bergerak.
Namun, di bawah permukaan itu, ada cerita yang jauh lebih penting: konsumsi masyarakat memang belum ambruk, tetapi semakin ditopang oleh daya tahan yang menipis, kompromi belanja, dan pembiayaan jangka pendek yang makin riskan.
Itulah sebabnya analisis tentang Lebaran 2026 tidak cukup berhenti pada pertanyaan klasik, “apakah belanja naik saat Lebaran?”
Pertanyaan yang lebih relevan justru: belanja itu naik dengan fondasi apa?
Apakah didorong oleh kenaikan pendapatan riil yang sehat, atau sekadar oleh kewajiban sosial, promosi musiman, dan kredit konsumtif yang menutup lubang likuiditas rumah tangga?
Saya sebelumnya menulis pada menjelang lebaran 2026 ada fenomena penting bahwa rakyat tidak sedang menghadapi satu krisis besar, melainkan tumpukan tekanan kecil yang datang bersamaan: harga pangan, ongkos mudik, tekanan kurs, hingga bantuan sosial yang tidak selalu cukup menutup beban riil di lapangan.
Narasi itu bukan kesan semata. Data BPS menunjukkan inflasi tahunan Februari 2026 mencapai 4,76 persen, lalu melunak menjadi 3,48 persen pada Maret 2026.
Artinya, tekanan harga memang sedikit mereda menjelang Lebaran, tetapi level harga tetap tinggi dan beban hidup belum sungguh-sungguh ringan.
Di sinilah letak paradoks konsumsi Lebaran 2026. Belanja tetap terjadi, tetapi rasa aman ekonomi tidak ikut pulih.
Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen Februari 2026 masih berada pada level optimistis, yakni 125,2. OJK juga menilai konsumsi domestik pada awal tahun tetap kuat, tercermin antara lain dari estimasi pertumbuhan penjualan ritel sebesar 6,89 persen secara tahunan.
Jadi, secara agregat, masyarakat masih belanja. Namun, optimisme itu tidak boleh dibaca secara naif sebagai tanda bahwa kondisi rumah tangga sedang baik-baik saja. Sering kali, dalam budaya konsumsi Lebaran, belanja bukan semata pilihan ekonomi, melainkan kewajiban sosial.
Orang tetap pulang kampung, tetap memberi bingkisan, tetap menjamu keluarga, tetap membeli kebutuhan hari raya, meski kualitas belanjanya turun, kuantitasnya ditekan, atau pembayarannya ditunda.
Tekanan itu datang dari dua arah sekaligus: eksternal dan internal. Dari luar negeri, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan harga energi, komoditas, biaya logistik, dan volatilitas pasar keuangan global.
OECD secara eksplisit menilai konflik ini sebagai sumber tekanan baru terhadap harga energi dan komoditas dunia.
Pada saat yang sama, The Fed pada Maret 2026 mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,5–3,75 persen, yang berarti kondisi global masih cenderung ketat. Dampaknya bagi Indonesia jelas: dolar AS tetap kuat, tekanan terhadap rupiah berlanjut, dan ruang pelonggaran moneter menjadi terbatas.
Kurs referensi JISDOR BI menunjukkan rupiah sempat berada di kisaran Rp17.009 per dolar AS pada 8 April 2026.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia juga belum punya keleluasaan besar untuk bersikap longgar. BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen sepanjang Januari hingga Maret 2026, dan BI menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah serta mengendalikan inflasi dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026–2027.
Dengan kata lain, rumah tangga menghadapi kombinasi yang tidak nyaman: biaya hidup masih tinggi, bunga belum murah, dan sentimen global masih rawan.
Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Paket stimulus Lebaran dirancang untuk menahan tekanan itu, mulai dari PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi pada periode tertentu, diskon tarif kereta dan kapal, fleksibilitas kerja melalui FWA, hingga bantuan pangan bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat.
Kementerian PU juga menyiapkan diskon tarif tol 30 persen. Tetapi justru di sini terlihat realitas yang menarik: negara merasa perlu turun tangan cukup dalam untuk menjaga konsumsi dan mobilitas Lebaran.
Itu sendiri merupakan sinyal bahwa daya beli alami masyarakat sedang tidak cukup kuat untuk menopang musim belanja besar tanpa bantuan intervensi fiskal dan diskon terarah.
Kelas menengah: masih belanja, tetapi pola belanjanya berubah
Kelompok yang paling menarik dicermati dalam Lebaran 2026 adalah kelas menengah. Bukan karena mereka paling miskin, melainkan karena merekalah “peredam kejut” utama dalam ekonomi konsumsi Indonesia.
Kelompok bawah mendapat bantalan dari bansos, kelompok atas relatif lebih tahan terhadap guncangan.
Sementara kelas menengah harus menanggung kewajiban sosial Lebaran dengan daya beli yang mulai tergerus. Karena itu, gejala utama yang muncul bukan “kelas menengah berhenti belanja,” melainkan kelas menengah mengubah cara belanja.
Perubahan pertama adalah makin kuatnya orientasi pada value for money. Kelas menengah tetap berbelanja, tetapi jauh lebih sensitif terhadap diskon, bundling, promo digital, dan pilihan moda transportasi yang lebih hemat.
Ini terlihat sejalan dengan desain kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada potongan biaya perjalanan dan mobilitas.
Artinya, persoalan utama bagi kelas menengah bukan hilangnya keinginan berbelanja, melainkan kebutuhan untuk menekan biaya agar kewajiban konsumsi tetap bisa dijalankan.
Perubahan kedua adalah pergeseran komposisi belanja. Belanja yang bersifat esensial dan sosial, makanan, perjalanan mudik, hadiah keluarga, kebutuhan perayaan, dipertahankan.
Sebaliknya, belanja barang tahan lama atau pengeluaran diskresioner yang besar cenderung lebih selektif.
Data OJK menunjukkan kredit perbankan total pada Februari 2026 masih tumbuh 9,37 persen secara tahunan menjadi Rp8.559 triliun, tetapi kredit konsumsi hanya tumbuh 6,34 persen, lebih lambat daripada kredit investasi. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga belum kolaps, namun mulai menahan diri untuk pengeluaran besar yang bisa ditunda.
Perubahan ketiga, dan ini yang paling penting, adalah pergeseran sumber pembiayaan konsumsi. Belanja Lebaran makin banyak “dihaluskan” melalui kredit jangka pendek. Outstanding BNPL (Buy Now Pay Later) perbankan mencapai Rp27,8 triliun pada Februari 2026, dengan 30,55 juta rekening dan pertumbuhan 26,41 persen secara tahunan.
Di sisi perusahaan pembiayaan, pembiayaan BNPL (Buy Now Pay Later) mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh 53,53 persen secara tahunan.
Ini bukan sekadar statistik industri keuangan. Ini adalah cermin bahwa sebagian kelas menengah kini tidak lagi membiayai puncak konsumsi musiman sepenuhnya dari pendapatan tunai, melainkan dari skema “beli sekarang, bayar kemudian.”
Dengan kata lain, kelas menengah Indonesia pada Lebaran 2026 masih tampak konsumtif, tetapi sesungguhnya sedang melakukan tiga penyesuaian sekaligus: menggeser prioritas belanja, mengejar promosi, dan menambah lapisan utang jangka pendek. Dari luar, semuanya terlihat normal. Dari dalam, fondasinya makin tipis.
Risiko sesungguhnya: bukan konsumsi yang langsung jatuh, melainkan kemampuan bayar yang memburuk
Di sinilah catatan tentang risiko kredit bermasalah menjadi sangat penting. Jika kita hanya melihat keramaian belanja Lebaran, kita bisa keliru menyimpulkan bahwa ekonomi rumah tangga masih cukup tangguh. Padahal, indikator kemampuan bayar menunjukkan peringatan yang tidak boleh diabaikan.
Di sektor perbankan, kualitas aset memang masih disebut terjaga, tetapi arahnya mulai memburuk.
OJK mencatat NPL gross naik menjadi 2,17 persen pada Februari 2026, dari 2,14 persen pada Januari. NPL net berada di 0,83 persen. Yang lebih penting, Loan at Risk naik menjadi 9,24 persen dari 9,01 persen. LaR (Loan at Risk) sering kali lebih berguna sebagai alarm dini karena ia menangkap tekanan pembayaran yang belum sepenuhnya muncul sebagai kredit macet formal.
Jadi, walau sistem perbankan belum berada dalam kondisi genting, tanda-tanda tekanan pembayaran sudah mulai bergerak naik.
Namun, tekanan paling nyata justru terlihat pada pinjaman daring. OJK mencatat outstanding pinjaman daring mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026, tumbuh 25,75 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, rasio TWP90 naik menjadi 4,54 persen dari 4,38 persen pada Januari.
Ini penting: TWP90 menggambarkan proporsi pinjaman yang menunggak lebih dari 90 hari. Kenaikan rasio ini menunjukkan makin banyak peminjam yang mulai kehilangan kemampuan bayar.
Bagi ekonomi rumah tangga, ini adalah sinyal bahwa sebagian konsumsi yang tampak berjalan lancar sesungguhnya sedang dibeli dengan risiko yang ditunda ke belakang.
Tambahan lagi, pembiayaan gadai tumbuh 61,78 persen secara tahunan menjadi Rp152,40 triliun pada Februari 2026. Tentu tidak semua aktivitas gadai identik dengan distress.
Namun, bila lonjakan gadai dibaca bersamaan dengan kenaikan tunggakan pinjaman daring dan ekspansi BNPL, maka gambarnya menjadi cukup terang: rumah tangga mencari likuiditas dari semakin banyak saluran untuk mempertahankan konsumsi dan menutup kebutuhan kas jangka pendek.
Oleh Karena itu, saya melihat persoalan utama Lebaran 2026 bukan pada apakah masyarakat belanja atau tidak.
Persoalan utamanya adalah belanja tetap berlangsung ketika neraca rumah tangga justru makin rapuh. Konsumsi tidak runtuh, tetapi kualitas konsumsi memburuk.
Ia lebih bergantung pada kredit jangka pendek, lebih rentan terhadap kenaikan harga, dan lebih mudah berubah menjadi masalah pembayaran beberapa bulan sesudah musim hari raya berakhir.
Ke depan: kelas menengah akan makin adaptif, tetapi juga makin defensif
Kalau gejolak geopolitik tetap panas, harga energi tetap sensitif, dolar tetap kuat, dan bunga global masih tinggi, maka kelas menengah Indonesia akan masuk ke fase adaptasi baru.
Adaptasi ini bukan berarti mereka berhenti mengonsumsi, melainkan mereka akan menjadi lebih defensif dan lebih strategis.
Pertama, akan muncul tren belanja yang makin rasional tetapi tetap simbolik. Artinya, kelas menengah tetap memenuhi kewajiban sosial—mudik, memberi hadiah, menjamu keluarga—namun dengan standar yang lebih dikalkulasi ketat.
Mereka tidak mengejar barang termurah semata, tetapi barang yang dianggap paling layak untuk harga tertentu.
Promo, bundling, cashback, dan pembelian lebih dini akan menjadi bagian dari strategi bertahan, bukan sekadar gaya belanja modern.
Kedua, akan terjadi normalisasi kredit sebagai alat manajemen arus kas rumah tangga. BNPL, (Buy Now Pay Later), pinjaman daring, dan berbagai bentuk cicilan pendek akan makin sering dipakai bukan hanya untuk konsumsi mewah, tetapi untuk menjembatani kebutuhan musiman.
Ini berbahaya bila tidak diimbangi penghasilan yang cukup stabil. Sebab ketika guncangan harga datang lagi, misalnya dari energi, pangan, atau pelemahan rupiah, maka kelompok peminjam paling tipis bantalan kasnya akan menjadi yang pertama jatuh ke tunggakan.
Ketiga, mobilitas kelas menengah akan semakin dioptimalkan.
Mereka kemungkinan tetap mudik, tetapi lebih sering menggeser waktu keberangkatan, memilih moda yang lebih murah, memperpendek durasi perjalanan, atau mengurangi pengeluaran pendukung selama perjalanan.
Dengan kata lain, bukan mudiknya yang hilang, tetapi struktur pengeluarannya yang berubah. Ini sejalan dengan logika kebijakan diskon transportasi dan FWA yang diberikan pemerintah.
Lebaran 2026 menunjukkan satu hal penting: konsumsi masyarakat Indonesia masih hidup, tetapi tidak lagi setangguh kelihatannya.
Kelas menengah belum berhenti belanja, namun mereka sudah mulai berbelanja dengan rasa waswas.
Mereka tetap bergerak, tetapi semakin bergantung pada promosi. Mereka tetap memenuhi kewajiban sosial, tetapi semakin menunda pembayaran lewat BNPL dan pinjaman daring. Mereka masih menjadi mesin konsumsi, tetapi mesin itu kini bekerja dengan oli yang makin tipis.
Karena itu, membaca Lebaran 2026 hanya dari ramainya transaksi adalah kekeliruan. Ukuran yang lebih jujur justru ada pada indikator kemampuan bayar: naiknya TWP90 pinjaman daring, merambatnya LaR (Loan at Risk) perbankan, meluasnya penggunaan BNPL (Buy Now Pay Later) , dan bertumbuhnya pembiayaan gadai.
Semua itu memberi pesan yang sama: di balik konsumsi yang masih terlihat kuat, tekanan pada rumah tangga sedang menumpuk. Bila konflik geopolitik terus memanaskan harga global dan tekanan domestik tak cepat mereda, maka tren baru kelas menengah Indonesia bukanlah konsumsi yang ekspansif, melainkan konsumsi yang adaptif, defensif, dan makin berutang.
END
