Resiliensi ekonomi domestik yang terjaga menopang pendapatan negara pada paruh pertama tahun 2025 di tengah harga komoditas yang termoderasi.
MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Kinerja pendapatan negara yang di awal tahun mengalami tekanan tumbuh semakin baik pada Triwulan II 2025. Secara akumulatif, realisasi pendapatan negara Semester I tahun 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40,3 persen terhadap APBN tahun 2025.
Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.
Kinerja pendapatan negara pada Semester I tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja sepanjang Semester I tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan pengenaan tarif PPN 12 persen secara terbatas untuk barang mewah, implementasi tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21, peningkatan restitusi PPh dan PPN, fluktuasi harga beberapa komoditas (seperti harga minyak mentah Indonesia/ICP, harga minyak kelapa sawit mentah/ CPO, dan harga batubara), relaksasi ekspor, serta kebijakan pelunasan cukai hasil tembakau.
Di sisi lain, kinerja PNBP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan volume produksi sumber daya alam.
Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) turut memengaruhi kinerja PNBP. Adapun penerimaan hibah dikontribusikan baik penerimaan hibah dalam negeri maupun luar negeri.
Selanjutnya, realisasi Belanja Negara pada semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2025, atau tumbuh 0,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.006,5 triliun (37,3 persen dari pagu APBN tahun 2025) dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp400,6 triliun (43,5 persen dari pagu APBN 2025).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada semester I tahun 2025 antara lain untuk meningkatkan kualitas belanja melalui kebijakan yang antara lain berfokus pada: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) efisiensi pada belanja operasional dan non operasional pemerintahan khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK; (3) belanja modal untuk mendukung mobilitas dan produktivitas dalam rangka percepatan transformasi ekonomi; (4) peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan Sekolah Unggulan, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah dan makan bergizi gratis (MBG); dan (5) penguatan reformasi Subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Adapun untuk Transfer ke Daerah, realisasi pada semester I tahun 2025: (1) peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH; (2) peningkatan alokasi DAU; dan (3) kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pengelolaan pembiayaan anggaran dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Berbagai tantangan global tetap perlu diwaspadai dan Pemerintah tetap harus pruden dalam melaksanakan APBN agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.
Seiring dengan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara maka postur APBN sampai dengan semester I tahun 2025 mengalami defisit sebesar 0,81 persen terhadap PDB.
Situasi perekonomian global yang sangat dinamis memerlukan antisipasi yang cermat terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Dalam World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya mencapai 2,8 persen, turun 0,5 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya di bulan Januari 2025.
Arah kebijakan tarif dan dampaknya pada arus perdagangan global akan terus menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global.
Selain itu, eskalasi konflik geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, serta konflik Iran-Israel turut menambah kompleksitas yang berdampak pada volatilitas harga komoditas dan sektor keuangan global.
Selain risiko eksternal, tantangan struktural juga membayangi prospek jangka menengah. Perubahan iklim dan demografi di sejumlah negara berpotensi menekan pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan tekanan fiskal.
Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membuka peluang peningkatan produktivitas, namun juga menimbulkan tantangan berupa disrupsi pasar tenaga kerja.
Prospek pertumbuhan yang lemah serta tingginya beban bunga utang di tengah kondisi keuangan global yang ketat meningkatkan risiko instabilitas sosial, khususnya di negara berkembang.
Dalam konteks ini, menjaga kesehatan APBN menjadi sangat penting sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, menopang daya tahan perekonomian nasional, serta mendorong pencapaian target pembangunan di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.
Kinerja perpajakan tahun 2025 dipengaruhi oleh proyeksi ekonomi nasional, fluktuasi harga komoditas utama, implementasi reformasi perpajakan, kebijakan perbaikan administratif, serta upaya pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, baik dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, serta edukasi.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan akan tumbuh positif didukung oleh kebijakan penguatan basis penerimaan dan extra effort pengawasan.
Kinerja PNBP pada semester II tahun 2025 diperkirakan akan didorong oleh pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dari setoran dividen BUMN serta pendapatan layanan dari beberapa K/L.
Sementara itu, pendapatan SDA masih akan mengalami tekanan terutama pada PNBP SDA Migas dan Nonmigas. Namun demikian, secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2025, PNBP diperkirakan masih mampu melebihi target APBN 2025.
Pada prognosis Belanja Negara semester II tahun 2025 diperkirakan akan mencapai Rp2.120,4 triliun atau 58,6 persen dari alokasinya di dalam APBN 2025.
Hal ini dipengaruhi terutama oleh rangkaian pelaksanaan kebijakan yang suportif dan antisipatif antara lain dengan melanjutkan berbagai progam prioritas Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, pembangunan dan pelaksanaan sekolah rakyat, melanjutkan pemberian bantuan dan subsidi, serta pemberian Dana Insentif Fiskal TA berjalan untuk pengendalian inflasi daerah (ketahanan pangan, penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrem).
Dengan memperhatikan strategi fiskal serta outlook Pendapatan Negara dan Belanja Negara, maka defisit anggaran sampai akhir tahun 2025 diperkirakan akan berada pada level 2,78 persen terhadap PDB atau lebih tinggi dari target APBN.
Kebijakan defisit tersebut diikuti kebijakan Pembiayaan Anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (volatile).
Penulis: Ismadi Amrin
Redaktur: Untung S
Sumber: Indonesia.go.id
