Oleh : Salamuddin Daeng
Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara, maka secara resmi ada tiga sumber uang negara, yakni lembaga keuangan bank maupun non bank, kedua fiskal atau APBN dan ketiga adalah Danantara. Ketiganya akan berebut pengaruh siapa yang akan paling bermanfaat buat bangsa, negara dan rakyat. Sebaik baiknya manusia dan lembaga adalah yang bermanfaat buat orang banyak.
Dua diantaranya adalah sumber uang pemerintah yakni fiskal atau APBN dan uang Danantara. Selama ini pemerintah tidak dapat meminta uang kepada lembaga keuangan bank maupun non bank, karena mereka semua adalah lembaga independen, profesional, non goverment, walaupun sebelum reformasi semua uang bank itu milik pemerintah. Namun sekarang pemerintah kalau kurang uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi makan rakyat maka bisa meminta uang kepada Danantara.
Danantara akan mengelola kekayaan 1 triliun dolar AS atau sekitar 16.500 triliun rupiah. Aset ini selama ini hanya menghasilkan keuntungan sebesar 350 triliunan rupiah setahun atau hanya 2% dari aset tersebut. Kedepan aset tersebut jika dikelola dengan benar maka akan dapat menghasilkan minimal 10 persen yakni 1.650 triliun rupiah setahun. Pemerintahan Prabowo dapat mempelototi dengan benar bagaimana kinerja semua aset BUMN tersebut.
Aset Danantara bisa bertambah dikarenakan banyak aset aset eks BUMN dan aset negara lainnya yang selama ini dikuasai menteri keuangan yakni oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bernilai ratusan triliun. Selama ini semua aset tersebut ditelantarkan, ada yang di sewakan dan bahkan ada yang berpindah tangan ke oligarki. Saya kasih satu contoh di depan mata orang Jakarta adalah aset bandara udara kemayoran tanah ratusan hektar telah berpindah tangan ke oligark.
Semua aset yang selama ini dikuasai dan dimainkan oleh DJKN agar segera diserahkan kepada Danantara sebagai lembaga negara yang membawahi semua BUMN. Dengan demikian seluruh aset aset negara yang dikuasai menteri keuangan dapat segera menjadi aset produktif yang didayagunakan untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia.
Danantara juga diharapkan akan menguasai aset 100 juta hentar hutan tropis Indonesia, yang sangat bernilai secara ekonomis terutama dihadapan isue climate change. Indoensia sebagai climate change super power akan memimpin dunia dalam isue transisi energi. Danantara yang merupakan representasi utama negara akan memiliki aset hutan bernilai puluhan dolar.
Jika kekayaan carbon 100 juta hektar hutan Indonesia telah rampung dinegosiasikan dalam perundingan climate change, maka setiap batang pohon dalam hutan akan bernilai dolar. Maka saat itulah Indonesia tidak membutuhkan menteri keuangan lagi. Rakyat juga tidak membutuhkan menteri keuangan lagi karena telah dipandang sebagai teror yang memburu pajak sampai ke dapur rakyat. Saat Danantara telah menjadi tempat rakyat menyadarkan segala hajat hidupnya.
