MajalahCEO.co.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendukung penuh terhadap penguatan implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip).
Menurut Anas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran yang krusial.
Anas menyampaikan dukungan tersebut saat pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Kata Anas, nilai Sakip TNI pada 2023 sudah semakin baik. Olehnya itu, pihaknya mengapresiasi apa yang dijalankan seluruh jajaran TNI.
“ Kami yakin, ini ke depannya bisa lebih diperkuat lagi. Demikian indeks reformasi birokrasi TNI juga akan semakin baik. Mudah-mudahan ini hasilnya semakin berdampak kepada masyarakat,” kata Anas melalui siaran pers, dikutip MajalahCEO.co.id, dari Kompas.com, Kamis.
Anas pun meyakini, TNI di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, nilai Sakip TNI akan terus berkembang, dan implementasi Reformasi Birokrasi akan lebih berdampak kepada masyarakat.
Mantan Bupati Banyuwangi dua periode ini menjelaskan, bahwa penerapan RB Tematik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan nilai RB.
Penerapan RB Tematik tersebut, kata Anas, dapat diwujudkan melalui tiga hal. Pertama, RB penanggulangan kemiskinan.
“ Komitmen pemimpin lembaga terhadap penurunan kemiskinan. TNI sudah berperan banyak, misalnya ikut bergotong royong dalam pembangunan di desa,” ujar Anas.
“Melalui struktur sampai Bintara Pembina Desa (Babinsa), TNI dapat berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk stunting, bersama dengan berbagai perangkat desa lainnya. Ini sudah dilaksanakan selama ini dan dapat terus ditingkatkan, karena merupakan bagian dari reformasi birokrasi tematik sesuai arahan presiden,” sambungnya.
Anas menjelaskan, penerapan kedua adalah RB peningkatan investasi. Sementara penerapan ketiga adalah RB percepatan prioritas aktual presiden, seperti belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.
“Jadi, kalau di TNI belanja produk lokal, itu langsung menjadi poin untuk peningkatan nilai reformasi birokrasi,” ucap Anas.
Pada 2023, TNI juga menerima apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) karena menjadi salah satu instansi yang sangat aktif dalam mendorong penerapan zona integritas, dan berhasil mendapatkan 10 unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Untuk diketahui, TNI telah mengimplementasikan program RB Nasional sejak 2010.
Beberapa langkah yang telah diambil oleh TNI melibatkan pembentukan Pengelola RB di Markas Besar (Mabes) TNI (Pusat RB TNI) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Angkatan yang melekat pada Srena Angkatan.
Sumber: Kompas.com
[nug/red]
