Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Pertanyaan utama dari kenaikan harga Pertamax bukan sekadar berapa rupiah harga naik di SPBU, melainkan apakah kenaikan BBM nonsubsidi ini hanya menjadi tekanan terbatas bagi pengguna kendaraan pribadi, atau justru menjalar menjadi inflasi laten yang terasa di dapur, konsumsi harian, dan beban fiskal negara.
Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau sekitar 32,1 persen.
Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Akibatnya, selisih harga Pertamax dan Pertalite melebar tajam dari Rp2.300 menjadi Rp6.250 per liter.
Selisih inilah yang menjadi sumber masalah kebijakan.
Ada tiga hal utama yang menarik. Pertama, apakah dampak inflasi kenaikan Pertamax terbatas karena rantai pasok pangan tidak bergantung pada Pertamax.
Kedua, apakah tekanan utamanya justru memukul konsumsi rumah tangga kelas menengah dan menengah bawah.
Ketiga, seberapa besar risiko pembengkakan subsidi BBM jika pengguna Pertamax bermigrasi ke Pertalite.
Dampak inflasi langsungnya memang tidak sebesar kenaikan BBM subsidi, tetapi sifatnya laten.
Ia tampak terbatas dalam tabel makro, tetapi terasa di dompet, dapur, dan perut kelas menengah.
*Analogi Keran Mahal dan Keran Subsidi*
Kenaikan Pertamax dapat dianalogikan seperti menaikkan tarif air pada satu keran di sebuah rumah besar.
Keran itu bukan keran utama dapur, tetapi ketika tarifnya naik tajam, penghuni rumah akan mencari keran lain yang lebih murah.
Pertamax adalah keran mahal itu. Pertalite adalah keran murah yang dijaga negara melalui subsidi dan kompensasi.
Ketika selisih harga keduanya mencapai Rp6.250 per liter, migrasi menjadi perilaku rasional. Konsumen akan bertanya, mengapa harus membayar Rp16.250 jika masih ada pilihan Rp10.000.
Keputusan ini terlihat individual, tetapi bila dilakukan jutaan pengguna kendaraan, dampaknya menjadi fiskal.
Oleh karena itu, kenaikan Pertamax tidak bisa dibaca hanya sebagai penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Ia juga harus dibaca sebagai ujian perilaku pasar, ketepatan subsidi, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik.
Inflasi Laten: Terbatas di Statistik, Nyata di Dapur
Secara statistik, dampak langsung kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional mungkin terlihat terbatas.
Pertamax bukan bahan bakar utama angkutan umum, bukan BBM utama truk logistik pangan, dan bukan komponen dominan dalam distribusi barang pokok.
Pertamax dan Pertamax Green diperkirakan hanya sekitar 7 persen dari penjualan BBM domestik dan sekitar 7,5 persen dari konsumsi energi transportasi.
Dari sisi rantai pasok, porsinya jauh lebih kecil dibanding Pertalite, Solar, atau Biosolar.
Namun, rumah tangga tidak hidup di dalam tabel statistik. Yang mereka rasakan adalah sisa uang setelah mengisi bensin, membeli beras, membayar listrik, membayar cicilan, dan memenuhi kebutuhan anak sekolah.
Tambahan Rp3.950 per liter bukan angka kecil bagi keluarga yang pendapatannya tidak naik.
Untuk pengguna motor yang mengonsumsi 10 sampai 15 liter Pertamax per bulan, tambahan bebannya sekitar Rp39.500 sampai Rp59.250 per bulan.
Untuk keluarga pengguna mobil kecil dengan konsumsi 50 sampai 80 liter per bulan, tambahan bebannya sekitar Rp197.500 sampai Rp316.000 per bulan.
Bagi kelas atas, angka ini mungkin hanya mengurangi pos hiburan. Bagi kelas menengah bawah, angka ini bisa mengurangi lauk, pulsa, jajan anak, makan di luar, atau tabungan kecil.
Konteksnya makin berat karena inflasi tahunan Mei 2026 sudah mencapai 3,08 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 4,94 persen serta menyumbang sekitar 1,43 poin terhadap inflasi tahunan.
Ini artinya, sebelum Pertamax naik pun, perut rumah tangga sudah menghadapi tekanan. Kenaikan Pertamax datang sebagai lapisan tambahan di atas beban pangan yang sudah ada.
Dengan demikian, menyebut dampak Pertamax hanya terbatas dapat menyesatkan jika yang dilihat hanya angka inflasi umum.
Dampaknya memang terbatas di peta makro, tetapi tidak terbatas di meja makan. Ia mungkin tidak langsung mengguncang indeks harga konsumen secara besar, tetapi dapat mengguncang rasa aman ekonomi kelas menengah.
Pangan Tidak Bergantung pada Pertamax, Tetapi Ekspektasi Bisa Menular
Benar bahwa rantai pasok pangan Indonesia tidak bertumpu pada Pertamax. Distribusi beras, cabai, telur, minyak goreng, ikan, dan daging ayam lebih terkait dengan Solar, ongkos angkut, cuaca, pasokan, biaya distribusi, dan margin pedagang.
Secara mekanis, kenaikan Pertamax tidak otomatis membuat harga pangan melonjak.
Tetapi pasar tidak selalu bergerak secara mekanis. Pedagang, pengemudi, pelaku jasa, dan konsumen sering tidak membedakan secara rinci antara Pertamax, Pertalite, Solar, Dexlite, atau Pertamina Dex.
Yang mereka dengar adalah “BBM naik”. Narasi itu cukup kuat untuk membentuk ekspektasi harga.
Risikonya bukan pada hari pertama kenaikan harga, melainkan pada minggu minggu setelahnya.
Jika masyarakat melihat harga BBM nonsubsidi naik tajam, harga pangan sudah tinggi, dan biaya hidup makin berat, maka ruang psikologis untuk menerima kenaikan harga menjadi lebih besar. Inilah kanal inflasi laten.
Bukan Pertamax yang langsung masuk ke harga cabai, melainkan persepsi biaya hidup yang membuka ruang penyesuaian harga.
Simulasi saya memperkirakan dampak langsung kenaikan Pertamax terhadap inflasi umum dalam tiga bulan ke depan berada di kisaran 0,10 sampai 0,25 poin persentase, selama tidak ada kenaikan BBM lain dan tidak ada guncangan baru pada pangan.
Namun, bila ekspektasi harga ikut bergerak, dampak putaran kedua dapat menambah sekitar 0,10 sampai 0,20 poin persentase.
Kelas Menengah Menjadi Bantalan Pertama
Kenaikan Pertamax paling keras terasa pada kelas menengah. Mereka bukan kelompok paling miskin sehingga tidak selalu menjadi sasaran utama bantuan sosial.
Namun, mereka juga bukan kelompok kaya yang kebal terhadap kenaikan biaya mobilitas. Banyak dari mereka adalah pekerja formal, pegawai muda, keluarga urban, pelaku UMKM, pengemudi kendaraan pribadi, pekerja komuter, atau rumah tangga yang memakai Pertamax karena alasan performa kendaraan.
Respons mereka biasanya bukan protes besar, melainkan penyesuaian sunyi.
Makan di luar dikurangi, belanja barang tahan lama ditunda, rekreasi keluarga dikurangi, rute perjalanan dipersingkat, servis kendaraan ditunda, atau pilihan BBM pindah ke Pertalite.
Dampaknya penting karena konsumsi rumah tangga adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Jika kelas menengah menahan belanja nonprimer, efeknya terasa pada ritel, restoran kecil, kafe, pariwisata lokal, jasa hiburan, dan UMKM perkotaan.
Jadi, kenaikan Pertamax mungkin tidak menciptakan lonjakan inflasi besar, tetapi dapat melemahkan momentum konsumsi.
Risiko Fiskal: Pertalite Menjadi Tempat Pelarian
Pertanyaan fiskal adalah inti persoalan. Ketika Pertamax naik sementara Pertalite tetap Rp10.000, selisih Rp6.250 per liter menciptakan insentif migrasi.
Kuota Pertalite 2026 ditetapkan sekitar 29,27 juta kiloliter. Di sisi lain, subsidi dan kompensasi energi hingga April 2026 sudah mencapai Rp153,1 triliun.
Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN. Artinya, ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi Pertamax ke Pertalite diperhitungkan penuh.
Simulasi saya menggunakan asumsi konsumsi Pertamax tahunan sekitar 6,4 sampai 7 juta kiloliter.
Jika 20 persen pengguna Pertamax bermigrasi ke Pertalite, tambahan volume Pertalite bisa mencapai sekitar 1,3 juta kiloliter per tahun.
Dengan asumsi beban fiskal implisit Rp3.000 sampai Rp5.000 per liter, tambahan beban subsidi dan kompensasi berkisar Rp3,8 triliun sampai Rp6,5 triliun per tahun.
Jika migrasi mencapai 40 persen, tambahan bebannya naik menjadi sekitar Rp7,7 triliun sampai Rp13 triliun per tahun.
Dalam skenario berat, ketika 60 persen pengguna berpindah, tambahan beban dapat menembus Rp11,5 triliun sampai Rp19,5 triliun per tahun.
Untuk sisa 2026, karena kenaikan terjadi pada pertengahan Juni, tekanan fiskalnya kira kira separuh dari estimasi tahunan tersebut.
Jangan Biarkan Kenaikan Harga Menjadi Kebocoran Subsidi
Solusinya bukan sekadar menurunkan kembali Pertamax secara reaktif, juga bukan langsung menaikkan Pertalite tanpa perlindungan sosial.
Pemerintah perlu menggunakan kebijakan berlapis. Ketepatan sasaran Pertalite harus diperkuat melalui data kendaraan dan transaksi. Komunikasi publik harus menjelaskan bahwa kenaikan Pertamax bukan alasan otomatis menaikkan harga pangan.
Bantalan bagi kelompok rentan perlu disiapkan jika inflasi meluas. Transportasi publik dan diversifikasi energi juga harus dipercepat agar masyarakat tidak terus bergantung pada BBM.
Kenaikan Pertamax adalah ujian kecil bagi kemampuan negara membaca perilaku. Secara inflasi, dampaknya mungkin terkendali.
Secara konsumsi, kelas menengah mulai mengencangkan ikat pinggang. Secara fiskal, migrasi ke Pertalite menjadi risiko nyata.
Masalahnya bukan hanya apakah Pertamax naik hari ini. Masalahnya adalah apakah negara mampu mencegah kenaikan itu berubah menjadi kebocoran subsidi besok.
Harga BBM selalu lebih dari angka di papan SPBU. Ia adalah cermin kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga daya beli, disiplin fiskal, dan rasa keadilan dalam kebijakan energi.
END
