JAKARTA, MAJALAH CEO (11/11). — Pemerintah mendorong pemerintah daerah mempercepat pembenahan tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah nasional. Perubahan sistem pengelolaan dari pembuangan terbuka menuju metode yang lebih terkendali menjadi prioritas, seiring target penghentian praktik *open dumping* secara bertahap hingga 2028.
Langkah tersebut menuntut perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah di tingkat daerah. Pemerintah tidak hanya mengarahkan penghentian praktik pembuangan terbuka, tetapi juga meminta setiap daerah menyiapkan fasilitas pengolahan, sistem pengangkutan, serta mekanisme pengawasan yang mampu menjamin sampah ditangani sesuai standar lingkungan.
Selama bertahun-tahun, keterbatasan sarana dan kapasitas pengolahan menyebabkan banyak daerah masih mengandalkan TPA sebagai tempat penampungan akhir seluruh jenis sampah. Pola tersebut membuat volume timbunan terus meningkat, sementara kemampuan pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah belum berkembang secara optimal.
Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pengelolaan sampah berbasis wilayah. Setiap pemerintah daerah perlu menyusun langkah penanganan berdasarkan karakteristik timbulan sampah, ketersediaan lahan, kepadatan penduduk, serta kemampuan infrastruktur yang dimiliki. Dengan demikian, solusi yang diterapkan tidak harus seragam, tetapi tetap mengikuti standar pengelolaan lingkungan nasional.
Peralihan dari *open dumping* juga membutuhkan peningkatan kualitas operasional TPA. Sistem *controlled landfill* dan *sanitary landfill* menjadi alternatif yang harus dipersiapkan daerah agar penumpukan sampah dapat dikendalikan melalui penataan timbunan, pengelolaan air lindi, serta pengendalian gas yang dihasilkan dari proses pembusukan.
Selain aspek teknis, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi perhatian penting. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota memenuhi kewajiban pengelolaan sampah melalui evaluasi operasional, pembinaan, serta penerapan sanksi administratif bagi daerah yang belum melakukan perbaikan. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan perubahan berlangsung secara nyata dan tidak berhenti pada penyusunan rencana.
Di sisi lain, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL mulai diarahkan sebagai salah satu pilihan untuk mengurangi beban TPA. Teknologi ini memungkinkan sampah tertentu yang telah melalui proses pemilahan dan persiapan diolah menjadi sumber energi, sekaligus mengurangi volume residu yang harus ditangani melalui metode penimbunan.
Namun, keberhasilan fasilitas pengolahan berskala besar sangat bergantung pada kepastian pasokan sampah, kualitas pemilahan, kesiapan teknologi, serta kemampuan pengelola menjaga operasional dalam jangka panjang. Karena itu, pembangunan PSEL perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat kawasan maupun rumah tangga.
Pemerintah juga perlu memperluas keberadaan fasilitas pengolahan skala menengah dan kecil. Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), bank sampah, pusat pemulihan material, dan fasilitas pengomposan dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi sampah yang langsung dibawa ke TPA.
Pengelolaan sampah organik, misalnya, dapat dilakukan melalui pengomposan dan pengolahan biogas. Sementara itu, plastik, kertas, logam, serta material lain yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipilah untuk digunakan kembali atau masuk ke industri daur ulang. Pendekatan ini sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Keterlibatan sektor swasta juga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan teknologi dan investasi. Dunia usaha dapat berperan dalam pengembangan fasilitas pengolahan, pemanfaatan material daur ulang, serta penerapan tanggung jawab produsen terhadap kemasan dan produk yang berpotensi menjadi sampah. Kolaborasi tersebut perlu didukung kepastian regulasi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran, lahan, tenaga ahli, dan sarana pengangkutan. Tanpa dukungan pembiayaan serta perencanaan yang memadai, pembangunan fasilitas baru berisiko tidak diikuti kemampuan operasional yang mencukupi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Perubahan sistem juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Pemilahan sampah sejak dari rumah, pengurangan penggunaan barang sekali pakai, serta kebiasaan memanfaatkan kembali barang yang masih layak dapat membantu menekan timbulan sampah. Pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi publik agar perubahan perilaku tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan pembenahan yang dilakukan secara menyeluruh, pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi bertumpu pada TPA sebagai satu-satunya tujuan akhir. Sistem yang mengutamakan pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan residu menjadi landasan penting untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan.
Target penghentian *open dumping* pada 2028 menjadi ujian bagi kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola persampahan yang lebih efektif. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari perubahan metode pembuangan, tetapi juga dari kemampuan setiap daerah menyediakan layanan pengelolaan sampah yang aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(arfi)
