JAKARTA, MAJALAH CEO (06/11). — Percepatan transformasi digital di Indonesia tidak cukup dilakukan melalui pengadaan perangkat maupun penerapan aplikasi baru. Perubahan tersebut membutuhkan pembenahan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama lintas sektor agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam memimpin organisasi di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, pemimpin perlu mampu membaca perubahan kebutuhan masyarakat, menilai efektivitas program, serta memastikan setiap kebijakan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Pandangan tersebut disampaikan Angga dalam sesi pembelajaran Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Nawasena Corporate University Mandiri Wijayakusuma, Jakarta Barat, pada 4 November 2026. Dalam kegiatan itu, ia menekankan bahwa tantangan era digital menuntut pemimpin untuk tidak terpaku pada pola kerja yang sudah berjalan, terutama apabila pendekatan tersebut tidak lagi memberikan hasil yang diharapkan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya mengubah ukuran keberhasilan program pemerintahan. Penyerapan anggaran tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur kinerja. Pemerintah perlu menilai apakah suatu program mampu menyelesaikan persoalan, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Dengan demikian, perencanaan kegiatan harus disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas. Setiap program perlu memiliki sasaran, indikator capaian, serta evaluasi berkala sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan apabila ditemukan kendala atau hasil yang belum optimal.
Di tengah perubahan tersebut, penguatan tata kelola digital menjadi agenda penting. Pemanfaatan teknologi harus dibangun dengan memperhatikan tiga kebutuhan utama, yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri, perlindungan sistem dan informasi, serta penguatan kapasitas teknologi dalam negeri.
Aspek keamanan menjadi perhatian karena semakin luasnya penggunaan layanan digital beriringan dengan meningkatnya risiko kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi. Pemerintah perlu memastikan sistem yang digunakan memiliki perlindungan memadai, disertai aturan pengelolaan data dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat.
Sementara itu, penguatan kedaulatan digital diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan dan mengelola teknologi secara mandiri. Upaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan talenta digital, serta peningkatan kapasitas industri teknologi nasional. Kerja sama dengan negara lain tetap diperlukan, tetapi harus berjalan seiring dengan penguatan kemampuan domestik.
Penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan juga membutuhkan perencanaan yang menyeluruh. Pengadaan perangkat tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung jaringan internet, pemeliharaan, sistem operasional, dan tenaga pengguna yang memiliki keterampilan memadai. Karena itu, setiap investasi digital perlu memperhitungkan kesiapan seluruh ekosistem pendukungnya.
Sektor pendidikan menjadi salah satu contoh penting dalam penerapan pendekatan tersebut. Penyediaan perangkat pembelajaran digital, termasuk layar pintar, harus disertai pemeriksaan terhadap kualitas koneksi internet dan kesiapan tenaga pendidik. Dukungan tersebut diperlukan agar teknologi benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas pembelajaran, bukan hanya fasilitas yang tersedia tanpa pemanfaatan optimal.
Transformasi digital juga memiliki kaitan erat dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran, memperkenalkan produk, serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Namun, perluasan manfaat tersebut membutuhkan dukungan berupa akses infrastruktur, pendampingan, dan peningkatan literasi digital.
Di lingkungan pemerintahan, kolaborasi antarlembaga dapat menjadi langkah untuk mengurangi pengembangan sistem yang tumpang tindih. Penggunaan komponen layanan digital bersama, standar data yang seragam, serta sistem pengaduan yang saling terhubung berpotensi membuat pelayanan lebih efisien. Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi pengeluaran untuk membangun aplikasi dengan fungsi serupa di berbagai instansi.
Perkembangan kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI) turut membuka peluang baru dalam pembaruan layanan publik. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pengolahan informasi, mempercepat proses administrasi, serta mendukung analisis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, penerapannya harus disesuaikan dengan karakter layanan dan tetap berada dalam kerangka pengawasan yang jelas.
Salah satu gagasan yang turut mengemuka adalah pembentukan AI Public Service Lab. Inisiatif tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas untuk mengembangkan serta menguji pemanfaatan AI bagi kepentingan pelayanan publik.
Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kecanggihan teknologi, tetapi juga menjawab persoalan nyata. Pengujian terhadap keamanan, ketepatan hasil, perlindungan data pribadi, dan dampak penggunaan AI perlu menjadi bagian dari proses pengembangan sebelum teknologi diterapkan secara lebih luas.
Selain pembangunan infrastruktur dan sistem, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan keberhasilan transformasi digital. Aparatur pemerintah perlu dibekali kemampuan memahami teknologi, mengelola data, menjaga keamanan informasi, serta menyesuaikan proses kerja dengan sistem baru. Peningkatan kompetensi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perubahan kebutuhan organisasi.
Pemimpin juga dituntut membangun lingkungan kerja yang mendorong pertukaran gagasan dan kerja sama. Inovasi tidak dapat berkembang apabila organisasi hanya mempertahankan prosedur lama tanpa membuka ruang evaluasi. Karena itu, budaya kerja yang responsif terhadap perubahan perlu didukung mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis data.
Ke depan, perkembangan AI, otomatisasi, dan persaingan industri teknologi global akan menghadirkan tantangan baru bagi Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital berjalan seimbang antara peningkatan efisiensi, perlindungan masyarakat, dan penguatan kemampuan nasional.
Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sistem digital yang dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi mampu menyederhanakan pelayanan, memperluas akses masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing Indonesia.
Melalui kepemimpinan yang terbuka terhadap perubahan, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan sumber daya manusia, transformasi digital diharapkan dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan. Dengan fondasi tersebut, teknologi dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(arfi)
