JAKARTA, MAJALAH CEO (13//11). — Pemerintah memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui penambahan ribuan tenaga pendidik yang diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pelantikan 2.394 guru oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjadi langkah strategis untuk memastikan program tersebut tidak hanya berkembang dari sisi jumlah sekolah, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen.
Para guru yang dilantik pada Kamis (12/11/2026) tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada jabatan Guru Ahli Pertama. Penempatan tenaga pendidik ini diharapkan memperkuat kegiatan belajar mengajar sekaligus mendukung pembentukan karakter peserta didik di lingkungan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menilai keberadaan guru memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan formal, melainkan sarana untuk memberikan kesempatan baru kepada anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan.
Karena itu, para guru dituntut memahami latar belakang sosial peserta didik serta mampu membangun hubungan pembelajaran yang mendorong rasa percaya diri. Pendekatan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan emosional, kedisiplinan, kemandirian, dan potensi setiap anak.
Penguatan tenaga pendidik juga menjadi penting karena Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan pendampingan kehidupan sehari-hari. Guru perlu berkoordinasi dengan wali asuh dan wali asrama agar kebutuhan peserta didik dapat diperhatikan secara lebih menyeluruh, baik selama proses pembelajaran maupun ketika menjalani aktivitas di lingkungan sekolah.
Selain kompetensi mengajar, pemerintah menaruh perhatian terhadap pembentukan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari tindakan diskriminatif. Perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi menjadi persoalan yang harus dicegah secara serius. Setiap tenaga pendidik dan pengelola sekolah diharapkan mampu menjaga keselamatan serta martabat peserta didik.
Gus Ipul menegaskan bahwa pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan anak tidak akan ditoleransi. Tenaga pendidikan yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan Sekolah Rakyat menjadi tempat yang aman bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan diri.
Di sisi lain, para guru juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan metode pembelajaran. Pemanfaatan perangkat digital, pendekatan kreatif, serta pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penggunaan teknologi tetap harus diarahkan untuk mendukung proses belajar dan membangun karakter positif.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi paling rentan. Melalui pendidikan gratis dan dukungan berbagai layanan sosial, pemerintah berupaya mengurangi hambatan yang dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dukungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, akses pemeriksaan kesehatan, serta keterhubungan dengan program perlindungan sosial. Integrasi layanan ini diharapkan membantu peserta didik mengikuti kegiatan pendidikan secara lebih optimal tanpa terbebani persoalan dasar yang dihadapi keluarga mereka.
Perluasan Sekolah Rakyat juga membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Pemerintah terus mendorong pembangunan dan pengembangan gedung permanen agar kegiatan belajar dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih representatif. Ketersediaan ruang belajar, fasilitas pendukung, tenaga pengajar, dan sistem pengelolaan yang baik menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan.
Pelantikan 2.394 guru tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya kebutuhan tenaga profesional untuk mendukung keberlanjutan program. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh guru memperoleh pembinaan, pendampingan, serta evaluasi kinerja secara berkala sehingga standar pendidikan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai daerah.
Keberhasilan Sekolah Rakyat pada akhirnya tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah peserta didik atau berdirinya fasilitas pendidikan baru. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu menghasilkan generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter kuat, dan kesempatan yang lebih luas untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarganya.
Dengan memperkuat kualitas guru dan tata kelola sekolah, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen pemerataan pendidikan sekaligus bagian dari upaya jangka panjang mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas diharapkan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk membangun masa depan yang lebih baik.(arfi)
