Oleh: Kamrussamad – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Fiskal Moneter.
Presiden Prabowo Subianto tercatat telah dua kali melakukan penyegaran terhadap posisi Menteri Keuangan. Pertama, pada 8 September 2025, ketika Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Kedua, pada 14 September 2026, ketika Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara.
Setiap figur Menteri Keuangan memiliki kebijakan, keunggulan, dan kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target perekonomian nasional. Ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Penyegaran posisi Menteri Keuangan idealnya dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kesinambungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks tersebut, pengalaman dan pendekatan ketiga figur ini menawarkan perspektif penting mengenai arah pengelolaan fiskal Indonesia.
Perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara memperlihatkan tiga corak yang saling melengkapi, yaitu kehati-hatian dalam menjaga fondasi fiskal, keberanian mendorong pertumbuhan, serta upaya menjaga keseimbangan dan kredibilitas kebijakan.
Rekam Jejak 3 Menteri Keuangan
Figur pertama adalah Sri Mulyani Indrawati, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025, atau selama 10 bulan 18 hari.
Sri Mulyani meletakkan fondasi penting bagi kebijakan ekonomi pemerintahan baru, antara lain melalui upaya menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, menyiapkan kerangka APBN 2025, mengawal penganggaran program prioritas pemerintah, melanjutkan reformasi perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen. Pada periode tersebut, Sri Mulyani mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Selain itu, Sri Mulyani turut memperkuat berbagai program stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada akhir masa jabatannya, berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, kinerja fiskal nasional masih menunjukkan kondisi yang relatif solid. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.638,7 triliun atau menurun 7,8 persen (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp1.960,3 triliun atau naik 1,5 persen (yoy). Dengan demikian, APBN mencatat defisit sebesar Rp321,6 triliun atau setara dengan 1,35 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Selanjutnya, figur kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026, atau selama 12 bulan 6 hari.
Purbaya tampil dengan penekanan yang lebih agresif terhadap agenda pertumbuhan ekonomi. Purbaya membawa pandangan bahwa kebijakan fiskal harus memastikan roda perekonomian terus bergerak, kredit mengalir ke sektor produktif, investasi tumbuh, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Salah satu terobosan yang menonjol adalah kebijakan memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, menurunkan biaya dana, menggerakkan konsumsi dan investasi, serta mempercepat aktivitas sektor riil.
Pada masa kepemimpinan Purbaya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,39 persen secara tahunan. Selanjutnya, pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen yang merupakan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dan pada Triwulan II 2026 tumbuh pada level 5,29 persen.
Selain mendorong pertumbuhan, Purbaya juga berupaya memainkan APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ketika harga minyak dunia meningkat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026.
Ketika sejumlah negara menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut terbukti berhasil menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelompok berpenghasilan rendah, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Pada akhir masa jabatannya, berdasarkan realisasi APBN per Juli 2026, kinerja fiskal nasional menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.734,0 triliun atau naik 21,3 persen (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp1.969,6 triliun atau naik 18,2 persen (yoy). Dengan demikian, APBN mencatat defisit sebesar Rp235,6 triliun atau setara dengan 0,91 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Dan figur ketiga adalah Suahasil Nazara, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.
Suahasil bukanlah sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada 2009, Suahasil mengawali kiprahnya di Kementerian Keuangan sebagai anggota Tim Ahli Desentralisasi Fiskal. Selanjutnya, pada 2016, Suahasil dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Dan sejak 2019, Suahasil kemudian dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Suahasil memasuki posisi Menteri Keuangan dengan bekal pengalaman panjang sebagai teknokrat, perumus kebijakan fiskal, dan Wakil Menteri Keuangan. Karakter kepemimpinan yang relatif tenang, berbasis kajian, dan institusional dapat menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
Dalam situasi pergantian menteri keuangan, pasar dan pelaku ekonomi membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan optimisme. Suahasil menghadapi tantangan untuk menjembatani dua kebutuhan yang kerap dipertentangkan, yaitu menjaga kredibilitas APBN dan memastikan anggaran tetap menjadi mesin pembangunan.
Saling Melengkapi dan Memperkuat
Perbedaan antara Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak harus dibaca sebagai pertentangan mutlak. Ketiganya merepresentasikan penekanan yang berbeda dalam satu ekosistem kebijakan fiskal. Sri Mulyani mengingatkan pentingnya membangun dan menjaga fondasi. Purbaya menekankan urgensi menggerakkan perekonomian. Sementara itu, Suahasil berpeluang menyatukan kedua pendekatan tersebut dalam suatu keseimbangan kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara perlu dirancang secara terukur guna mendorong pertumbuhan dan menjaga kredibilitas APBN. Untuk mencapai tujuan tersebut, Suahasil harus mampu menyeimbangkan keberanian dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif tidak cukup hanya ditopang oleh stimulus dan ekspansi belanja. Pertumbuhan tersebut harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas investasi, perluasan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan utang yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberlanjutan fiskal bukan sekadar persoalan menjaga angka defisit, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah APBN mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat, tanpa mengurangi ruang fiskal generasi mendatang.
[red]
