Oleh, Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn *)
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah gagasan besar yang patut diapresiasi. Di tengah tantangan gizi anak Indonesia, negara hadir langsung ke sekolah dengan makanan gratis. Tujuannya mulia: memastikan setiap anak mendapat asupan bergizi, tumbuh sehat, dan bisa belajar dengan maksimal. Program ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.
Namun niat baik itu kini diuji oleh realita di lapangan. Dalam beberapa bulan terakhir kita mendengar kabar yang sama berulang kali: siswa-siswi keracunan setelah menyantap MBG. Dari satu daerah ke daerah lain, jumlahnya terus bertambah. Ini bukan kasus isolated. Ini sudah menjadi pola yang harus dihentikan segera.
Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama program ini harus menjadi pihak paling depan dalam mengambil sikap. BGN tidak bisa hanya mengeluarkan pernyataan menyesal. BGN harus turun, audit, dan membenahi sistem dari hulu ke hilir. Karena ketika negara memberi makan, maka negara juga wajib menjamin keamanannya.
Yang paling mengkhawatirkanadalah, setiap kasus keracunan tidak berhenti pada korban. Ia merambat dan langsung menghantam nama baik Presiden. Publik tidak melihat dapur SPPG. Publik melihat istana. Publik melihat Presiden Prabowo sebagai pemilik program. Satu anak keracunan, seribu orang di media sosial menyalahkan kebijakan.
Program MBG memang sensitif. Ia menyangkut perut dan kesehatan jutaan anak. Tidak ada ruang untuk trial and error. Tidak ada kata “wajar ada kesalahan kecil”. Di sini yang dipertaruhkan adalah nyawa. Dan ketika nyawa dipertaruhkan, standar tertinggi harus diterapkan. Tidak boleh kompromi.
Program sebaik apa pun bisa berubah menjadi bumerang politik jika tidak dijaga. MBG yang lahir untuk menaikkan kesejahteraan, jangan sampai berbalik menjadi bencana bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Sejarah mencatat, program sosial yang gagal dieksekusi bisa melahirkan ketidakpercayaan massal dalam waktu singkat.
Di titik inilah peran SPPG menjadi krusial. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi adalah dapur, adalah tangan yang menyentuh langsung makanan anak. Kualitas bahan, kebersihan, proses masak, sampai distribusi, semua ada di tangan mereka. Jika satu SPPG lalai, maka seluruh rantai dan seluruh nama baik negara ikut tercoreng.
Karena itu sudah saatnya penegakan hukum berbicara. SPPG yang terbukti menyajikan makanan hingga menyebabkan siswa keracunan harus diperiksa secara menyeluruh. Dan jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus ditindak secara pidana. Tidak cukup hanya dicabut izinnya. Harus ada efek jera.
Kita harus memahami bahwa masalah ini bukan hanya tentang satu dua anak yang dirawat di rumah sakit. Ini tentang kepercayaan orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah dan ke negara. Ketika kepercayaan itu dikhianati oleh makanan yang tidak layak, maka lukanya dalam dan panjang.
Lebih dari itu, ini menyangkut marwah bangsa di mata dunia. Di era Algoritma saat ini, berita siswa keracunan karena program pemerintah menyebar sangat cepat. Negara lain akan bertanya: bagaimana Indonesia mengurus anak-anaknya? Citra Indonesia sebagai negara yang mampu mengurus rakyatnya akan dipertanyakan.
Dan yang paling langsung terasa adalah nama baik Presiden. Di mata rakyat, Presiden adalah simbol negara. Di mata dunia, Presiden adalah wajah Indonesia. Ketika program unggulan Presiden memakan korban, maka serangan akan langsung tertuju ke beliau. Padahal niatnya baik, tapi eksekusinya yang menjatuhkan.
Situasi ini menjadi semakin rawan karena kita sudah masuk dalam suasana menjelang tahun politik. Setiap kebijakan pemerintah akan dibedah, disorot, dan dipolitisasi. Lawan politik akan mencari celah sekecil apa pun untuk menyerang. Dan MBG dengan kasus keracunannya adalah celah paling besar saat ini.
Tidak menutup kemungkinan ada pihak yang sengaja memanfaatkan kelalaian SPPG untuk membuat gaduh. Ada yang ingin agar program ini gagal. Ada yang ingin agar rakyat marah kepada Presiden. Dalam politik, kegagalan teknis bisa diubah menjadi narasi kegagalan moral kepemimpinan.
Imbasnya jelas akan kembali ke Presiden Prabowo. Rakyat tidak akan membedakan antara kesalahan dapur di daerah dengan kebijakan di pusat. Yang mereka ingat adalah: ini programnya Presiden. Jika tidak segera dibenahi dan ditindak tegas, maka sentimen negatif akan terus menggunung.
Maka sikap negara harus tegas dan tanpa kompromi: Tangkap dan pidanakan seluruh SPPG yang makanannya menyebabkan siswa keracunan. Dapur milik siapa pun itu. Besar atau kecil. Punya pejabat atau swasta. Jika lalai, proses hukum. Jika sengaja, hukum seberat-beratnya. Ini bukan kejam. Ini melindungi jutaan anak lain.
Negara tidak boleh ragu. Jangan sampai karena takut menyinggung pengusaha katering atau takut citra program rusak, lalu pembiaran terjadi. Pembiaran justru yang akan merusak segalanya. Hukum harus ditegakkan agar publik melihat bahwa negara serius menjaga anak-anaknya.
Program MBG itu baik. Sangat baik. Tapi kebaikan itu hanya akan bermakna jika dijalankan dengan benar. Selamatkan MBG dengan memperbaiki sistem dan menindak tegas yang lalai. Dengan begitu kita bukan hanya menyelamatkan anak-anak Indonesia, tetapi juga menyelamatkan nama baik Presiden, pemerintah, dan bangsa di mata dunia.
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
