MAJALAHCEO.co.id, Jakarta- Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, SKK Migas, dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjaga serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional di tengah tantangan sektor energi global.
Apresiasi itu disampaikan Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan 10 KKKS terbesar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dalam RDP tersebut, SKK Migas melaporkan realisasi produksi minyak, kondensat, dan NGL hingga 31 Mei 2026 mencapai 576,2 ribu barrel oil per day (BOPD). Untuk outlook 2026, produksi diproyeksikan berada pada kisaran 602–610 ribu BOPD. Sementara lifting minyak nasional tahun 2027 ditargetkan pada rentang 602–615 ribu BOPD.
“Target lifting migas tercapai dan pendapatan negara bukan pajak tercapai, upaya ini yang didorong,” ujar Cornelis.
Menurut politikus asal Kalimantan Barat itu, proyeksi tersebut menunjukkan optimisme sekaligus komitmen pemerintah dan pelaku industri dalam menjaga keberlanjutan produksi migas sebagai sektor strategis penopang ketahanan energi Indonesia.
“Kita tentu mengapresiasi kerja keras pemerintah, SKK Migas, dan seluruh pelaku industri migas yang terus berupaya menjaga tingkat produksi nasional. Di tengah berbagai tantangan yang ada, target lifting yang disampaikan menunjukkan optimisme yang patut didukung bersama,” kata Cornelis.
Cornelis menekankan, keberhasilan pencapaian target lifting akan semakin bermakna jika diikuti kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Ia berharap manfaat pengelolaan SDA bisa dirasakan langsung masyarakat lewat program pembangunan nasional.
“Kita berharap target lifting yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pada saat yang sama, capaian tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Selain produksi, Cornelis menyoroti pentingnya koordinasi dan sinkronisasi data antarinstansi. Ia menilai keselarasan data antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kementerian Keuangan akan memperkuat akurasi perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Agar tak seperti yang lalu, sinergi antar-kementerian dan lembaga tentu perlu terus diperkuat agar data produksi, lifting, maupun penerimaan negara dapat terkelola dengan baik. Kesamaan basis data akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang semakin tepat dan responsif terhadap kebutuhan sektor energi nasional,” ujarnya.
Cornelis juga mencermati proyeksi cost recovery tahun 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran US$10,1 miliar hingga US$11,5 miliar. Menurutnya, peningkatan investasi dan aktivitas eksplorasi adalah kunci menjaga keberlanjutan produksi migas nasional ke depan, sekaligus berpotensi menambah PNBP.
“Kami mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan investasi dan eksplorasi di sektor migas. Harapannya, investasi yang dilakukan dapat menghasilkan peningkatan produksi yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian nasional,” kata Cornelis.
Menutup pernyataannya, Cornelis menegaskan peran vital sektor migas dalam pembangunan nasional. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar target produksi, lifting, dan penerimaan negara tercapai optimal.
“Apabila target lifting dapat tercapai dan kontribusi terhadap penerimaan negara terus meningkat, maka sektor migas akan semakin kuat dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tujuan bersama yang perlu terus kita dorong,” pungkas Cornelis.
(Man)
