KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Sejak Rabu, 1 Oktober 2025, pemerintah Amerika Serikat mengalami shutdown karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja federal. Shutdown ini menyebabkan penutupan sementara layanan publik non-esensial dan penundaan gaji bagi pegawai pemerintah.
Kondisi ini bukan pertama kalinya terjadi di AS, namun kali ini terjadi di tengah kondisi ekonomi global yang memburuk.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan kepada pengusaha agar berhati-hati terhadap dampak penutupan sementara pemerintah AS.
Shinta menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
“Kami dari pelaku usaha, terutama dari industri padat karya tentunya harus selalu berhati-hati melihat kondisi yang ada saat ini,” ungkap dia ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), dikutip Kamis, 9 Oktober 2025, dikutip dari Metro TV
Shinta mengingatkan shutdown di AS juga dapat memengaruhi proses negosiasi perdagangan yang tengah berlangsung antara pemerintah Indonesia dan AS, terutama terkait tarif impor produk tertentu.
Walaupun tarif bea masuk 19 persen ke AS sudah ditetapkan, Shinta mengatakan pemerintah Indonesia masih berupaya menegosiasikan tambahan penurunan tarif, terutama barang-barang yang tidak diproduksi di AS namun dibutuhkan, seperti mineral.
“Kami terus memantau dampaknya, karena shutdown ini jelas memiliki imbas terhadap arus perdagangan dan investasi,” tambah dia.
Shinta menekankan pentingnya pelaku usaha memanfaatkan berbagai potensi dan insentif yang disediakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik di tengah situasi global yang tidak menentu.
Di sisi lain, Shinta menilai tantangan juga datang dari dalam negeri. Meski pemerintah terus berupaya meluncurkan berbagai paket kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat, realisasinya perlu terus dikawal.
“Kita melihat indeks manufaktur dan indeks kepercayaan konsumen masih perlu ditingkatkan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting agar daya beli masyarakat dan industri terjaga,” ungkap dia.
Sumber: Metro TV
Editor Jagad N
