Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat dan Mengabaikan Kesulitan Masyarakat
Pelarangan pengecer menjual LPG 3kg adalah kebijakan yang telah menimbulkan gejolak besar di tengah masyarakat.
Bagaimana tidak? Rakyat kecil yang sudah hidup dalam keterbatasan harus menghadapi tambahan kesulitan hanya untuk mendapatkan LPG yang selama ini menjadi kebutuhan pokok mereka.
Tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, kebijakan ini hanya memperpanjang rantai distribusi dan menambah kesulitan bagi masyarakat kelas bawah.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah ini.
Dengan cepat, ia membatalkan kebijakan yang justru menyulitkan rakyat.
Namun, mengapa kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat ini bisa muncul di tengah pemerintahan yang seharusnya berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat?
Jawabannya sederhana: ada menteri-menteri di kabinet yang tampaknya tidak memahami visi dan misi presiden.
Prabowo dan Peran yang Seharusnya Dimainkan oleh Para Menterinya
Bukan pertama kalinya Presiden Prabowo harus turun tangan untuk mengoreksi kebijakan yang justru menimbulkan gejolak di masyarakat.
Sebelum ini, ia juga harus meredam kontroversi terkait kebijakan pagar laut dan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa justru presiden yang harus menjadi pemadam kebakaran atas kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat?
Menteri-menteri di kabinet harusnya memahami bahwa mereka adalah pembantu presiden, bukan sebaliknya.
Tugas mereka adalah menjalankan visi dan misi presiden dengan baik serta menjaga kredibilitas dan wibawa kepala negara.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, kebijakan yang lahir dari kementerian seolah tidak mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat kecil.
Jika ini terus berulang, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terkikis.
Kebijakan yang Keterlaluan dan Mengabaikan Kebutuhan Rakyat
Pelarangan pengecer menjual LPG 3kg adalah contoh nyata dari kebijakan yang tidak melihat kenyataan di lapangan.
Mayoritas masyarakat kecil membeli LPG dari pengecer karena lebih mudah dijangkau.
Dengan adanya larangan ini, mereka dipaksa untuk membeli langsung dari pangkalan yang jaraknya tidak selalu dekat.
Situasi ini menyebabkan antrian panjang dan kelangkaan di beberapa daerah, bahkan seorang ibu meninggal dunia karena antrian panjang tersebut.
Tidak hanya itu, banyak pengecer yang kehilangan mata pencahariannya akibat kebijakan tersebut.
Beruntung, Presiden Prabowo dengan sigap mencabut kebijakan ini.
Namun, apakah ini cukup?
Tidak. Sebab, yang perlu diperbaiki bukan hanya kebijakan itu sendiri, melainkan bagaimana kebijakan tersebut bisa muncul di tengah pemerintahan yang seharusnya pro-rakyat.
Menteri Harus Menjaga Wibawa Presiden, Bukan Sebaliknya
Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan di mana presiden tidak perlu turun tangan setiap kali ada kebijakan yang menuai kontroversi.
Para menteri seharusnya sudah memahami visi dan misi presiden serta kondisi sosial ekonomi rakyat sebelum mengeluarkan kebijakan.
Setiap keputusan yang diambil oleh kementerian mencerminkan wajah pemerintahan secara keseluruhan.
Jika keputusan tersebut menyulitkan rakyat, maka yang terkena dampaknya bukan hanya kementerian terkait, tetapi juga presiden sebagai pemimpin tertinggi.
Ini adalah pelajaran penting bagi setiap menteri di kabinet merah putih: jangan sampai presiden terus-menerus harus turun tangan untuk memperbaiki kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Menteri yang mengusulkan kebijakan seperti pelarangan pengecer LPG 3kg seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Mereka harus mendengarkan aspirasi rakyat sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak besar. Jangan sampai kebijakan mereka justru menjadi bumerang yang merusak kredibilitas pemerintah.
Kebijakan Harus Berpihak pada Rakyat
Jika kebijakan itu dibuat dengan memahami kondisi rakyat, maka tidak akan ada polemik seperti yang terjadi dengan LPG 3kg.
Kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak hanya tentang memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, tetapi juga tentang memberikan solusi yang tidak menambah beban hidup mereka.
Keputusan Prabowo untuk membatalkan pelarangan pengecer LPG 3kg adalah langkah yang tepat.
Namun, langkah ini seharusnya tidak perlu terjadi jika sejak awal kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat kecil.
Menteri-menteri di kabinet harus ingat bahwa mereka adalah pembantu presiden.
Mereka ada di posisinya untuk membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan untuk membuat kebijakan yang akhirnya merusak citra presiden itu sendiri.
Harapan untuk Pemerintahan ke Depan
Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo untuk membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat ini.
Namun, publik berharap bahwa ke depan, tidak ada lagi kebijakan yang seperti ini muncul dari kementerian.
Para menteri harus lebih peka dan memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat kecil.
Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar berpihak pada masyarakat luas.
Publik butuh pemerintahan yang solid, di mana presiden dan menterinya berada dalam satu visi yang sama: melayani rakyat.
Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmennya, kini giliran para menteri untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, tanpa harus membuat presiden turun tangan setiap kali ada kebijakan yang menimbulkan kegaduhan.
Kedepan, Pemerintah Harus Lebih Sensitif terhadap Kondisi Rakyat
Kasus LPG 3kg ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak.
Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat kecil.
Jangan sampai ada kebijakan yang justru menambah penderitaan rakyat di saat mereka sudah cukup terbebani dengan berbagai masalah ekonomi.
Publik berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas keputusannya untuk membatalkan kebijakan yang tidak pro-rakyat ini.
Namun, publik juga berharap agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.
Menteri-menteri di kabinet harus memahami tugas mereka dengan baik dan tidak boleh lagi membuat kebijakan yang merugikan rakyat serta mencoreng nama baik pemerintahan.
Pemerintahan yang kuat bukan hanya bergantung pada ketegasan presiden, tetapi juga pada sinergi antara presiden dan para menterinya.
Publik ingin melihat pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan pemerintahan yang harus terus-menerus melakukan pemadaman kebakaran akibat kebijakan yang keliru.
Semoga ke depan, kabinet merah putih bisa lebih solid dalam menjaga kredibilitas dan wibawa pemerintahan, serta benar-benar menjalankan tugas mereka demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
END