MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Isu hak angket yang diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI, belakangan kian mengemuka.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, bahwa organisasi yang dipimpinnya mengambil sikap netral.
“ Ya kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu,” kata Haedar Nashir usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat [23/2] dikutip dari Antara.
Jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan dan kecurangan, kata dia, agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.
Demi kepentingan bangsa, Haedar Nashir mengatakan, perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia, karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya, yaitu ada yang menang ada yang kalah.
“Akan tetapi kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Haedar Nashir menambahkan, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Muhammadiyah, kata dia, tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.
“Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.
“Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa,” tuturnya.
[Antara/nug]
