Oleh: Syahril Syam *)
Menurut Filsafat Hikmah, jiwa manusia bekerja dengan tiga kekuatan utama: akal, nafsu, dan amarah. Akal berfungsi untuk berpikir, menimbang benar dan salah, serta membedakan antara yang hak dan yang batil. Nafsu mendorong manusia untuk mencari pemenuhan jasmani, seperti kebutuhan makan, dorongan seksual, dan kesenangan duniawi. Sementara itu, amarah adalah tenaga yang membuat manusia bisa mempertahankan diri, melawan bahaya, dan menolak ancaman. Ketiga daya ini pada dasarnya adalah anugerah, tetapi cara kerjanya bisa membawa manusia pada kebaikan atau sebaliknya, tergantung pada bagaimana ia menempatkan peran masing-masing.
Kajian akhlak menegaskan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai ketika ketiganya berjalan secara harmonis. Dalam keadaan ideal, akal berperan sebagai pemimpin atau raja yang mengatur arah, sementara nafsu dan amarah bertindak sebagai tentara yang patuh dan mendukung akal. Dengan demikian, nafsu tidak perlu dimatikan, melainkan diarahkan agar hanya mencari yang halal dan bermanfaat. Demikian pula amarah tidak perlu dihapus, tetapi dipakai untuk membela kebenaran, menjaga diri, dan menolak kezaliman. Jika keseimbangan ini terjaga, lahirlah empat kebajikan utama: hikmah (kebijaksanaan) dari akal, ‘iffah (pengendalian diri) dari nafsu, syaja‘ah (keberanian) dari amarah, dan ‘adalah (keadilan) sebagai hasil harmoni ketiganya.
Namun, dalam praktiknya seringkali harmoni ini tidak tercapai. Alih-alih menjadi pengendali, akal justru bisa dikuasai oleh nafsu dan amarah. Dalam keadaan ini, akal tidak lagi menuntun, tetapi hanya melayani keinginan. Akal yang tunduk pada nafsu akan mencari cara-cara licik atau manipulatif untuk memuaskan syahwat. Sementara akal yang menjadi alat amarah akan menyusun pembenaran logis untuk membalas dendam, melukai, atau menyingkirkan lawan. Dengan kata lain, akal yang seharusnya menjadi pemimpin justru diperalat untuk memperhalus strategi syahwat dan amarah. Kondisi inilah yang menurut kajian akhlak menjerumuskan manusia, karena daya-daya jiwa yang seharusnya saling melengkapi berubah menjadi sumber kerusakan ketika tidak diarahkan secara benar.
Pada level individu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bagaimana akal yang seharusnya menjadi penuntun justru diperalat oleh nafsu syahwat maupun amarah. Misalnya, ketika syahwat berkuasa, akal dipakai untuk mencari alasan agar bisa menikmati sesuatu secara berlebihan. Kalimat seperti “Hanya sekali ini saja kok…” terdengar meyakinkan, padahal ia hanyalah dalih untuk melegalkan perilaku yang merugikan diri sendiri. Akal juga bisa dipakai untuk merancang strategi menutupi keburukan, misalnya korupsi kecil-kecilan. Bahkan keserakahan pun dapat dibungkus dengan tampilan rasional: “Saya menimbun barang demi keamanan keluarga”, padahal niat sejatinya adalah kerakusan.
Begitu pula ketika amarah yang dominan, akal dijadikan alat untuk menyerang dengan cara yang lebih halus. Orang bisa merancang kata-kata menusuk atau retorika cerdas agar lawan terlihat salah. Tidak jarang dendam pribadi diberi label “demi keadilan”, padahal sebenarnya demi kepuasan ego. Bahkan akal dapat digunakan untuk menebar fitnah, merancang gosip, atau menjatuhkan martabat orang lain secara sistematis, seolah-olah itu tindakan wajar atau pantas. Polanya jelas: akal tidak lagi menjadi raja, melainkan sekadar alat untuk mencari justifikasi moral, membuat strategi tersembunyi, dan menciptakan jalan aman agar nafsu atau amarah bisa dilegalkan. Inilah bentuk penyimpangan yang ditekankan kajian akhlak, yakni ketika daya berpikir kehilangan arah karena tunduk pada dorongan-dorongan rendah jiwa.
Dalam dunia kerja, syahwat bisa menguasai akal dengan cara membuat karyawan atau pimpinan mencari celah agar bisa memperkaya diri. Misalnya, praktik mark-up anggaran, penyalahgunaan fasilitas kantor, atau rekayasa laporan keuangan dibungkus dengan alasan “demi efisiensi” atau “demi kepentingan perusahaan”. Di baliknya, motif utama adalah keuntungan pribadi. Amarah juga dapat memakai akal untuk melanggengkan konflik internal. Seorang pimpinan, misalnya, bisa menggunakan retorika dan aturan formal untuk menyingkirkan rival atau bawahan yang dianggap mengancam posisinya. Gosip kantor, sabotase pekerjaan, atau framing negatif terhadap kolega bisa dibuat tampak “rasional” seolah demi menjaga kualitas kerja, padahal didorong rasa iri atau dendam. Di sini, akal berperan sebagai perancang strategi tersembunyi agar syahwat kekuasaan dan amarah kompetitif terlihat sah.
Dalam lingkup negara, syahwat dapat memakai akal untuk memperhalus praktik korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang. Pemimpin atau politisi bisa membungkus kerakusan dengan dalih “pembangunan” atau “demi rakyat”, padahal sesungguhnya demi mengisi kantong pribadi atau kelompok. Misalnya, proyek infrastruktur yang dilebih-lebihkan nilainya agar ada ruang bagi keuntungan pribadi. Amarah juga muncul dalam bentuk politik balas dendam. Partai atau penguasa dapat menggunakan hukum, propaganda, atau retorika politik untuk menyingkirkan lawan, lalu membenarkannya dengan klaim “penegakan hukum” atau “demi stabilitas negara”. Padahal motif utama adalah menjaga kekuasaan dan melampiaskan dendam politik. Akal di sini tidak lagi netral, tetapi menjadi alat justifikasi moral bagi dominasi syahwat dan amarah dalam politik.
Pada level global, pola ini tampak lebih kompleks sekaligus berbahaya. Nafsu syahwat antarnegara bisa muncul dalam bentuk perebutan sumber daya alam, energi, atau pasar global. Negara-negara adidaya seringkali menggunakan narasi “demi demokrasi”, “demi keamanan dunia”, atau “demi kemakmuran global” untuk melegitimasi intervensi militer atau dominasi ekonomi. Di balik narasi itu, motif sebenarnya adalah keuntungan ekonomi dan kontrol geopolitik. Amarah di level geopolitik bisa mewujud dalam peperangan, sanksi ekonomi, atau blokade politik. Negara bisa memakai akal untuk menyusun propaganda yang membuat lawan tampak sebagai ancaman global, sehingga pembalasan atau serangan dianggap sah. Retorika “demi perdamaian dunia” sering dijadikan topeng untuk aksi agresi. Dengan demikian, akal berfungsi sebagai penyusun strategi global – baik diplomasi, media, maupun hukum internasional – yang pada akhirnya melayani kepentingan syahwat dan amarah negara.
Polanya sesungguhnya sama, entah pada level individu, organisasi, negara, maupun geopolitik: akal seringkali dipakai untuk membuat cerita yang terdengar masuk akal, padahal hanya untuk menutupi tujuan yang kotor. Propaganda, retorika hukum, diplomasi, bahkan pengetahuan ilmiah bisa dijadikan tameng agar kerakusan dan agresi tampak seolah-olah rasional, legal, bahkan mulia. Dengan cara itu, sesuatu yang pada hakikatnya salah bisa terlihat benar, dan yang sebenarnya lahir dari nafsu serakah atau amarah destruktif bisa tampil dengan wajah terhormat.
Ketika kondisi ini terjadi, akal tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Secara ideal, akal ibarat hakim: tugasnya menimbang benar dan salah, hak dan batil, lalu memberi keputusan yang adil berdasarkan kebijaksanaan. Sementara nafsu dan amarah seharusnya ibarat tentara: tunduk, patuh, dan diarahkan oleh akal untuk menjaga kebaikan. Tetapi dalam praktiknya, ketika nafsu dan amarah berhasil mendominasi, peran akal berubah total. Dari seorang hakim yang bijaksana, ia turun derajat menjadi pengacara pembela nafsu. Ia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan sibuk mencari alasan, dalih, dan justifikasi agar keinginan-keinginan rendah itu dilegalkan dan dilihat wajar.
Di sinilah muncul wajah akal yang licik, manipulatif, imperialistik, korup, dan munafik. Semua sifat ini menjadi tanda bahwa akal sudah diperbudak hawa nafsu. Ia kehilangan otoritas sebagai pengendali jiwa dan berubah menjadi alat untuk memperhalus jalan syahwat dan amarah. Pada titik ini, kehancuran moral tidak hanya mengintai individu, melainkan bisa meluas ke organisasi, negara, bahkan tatanan dunia. Maka lahirlah kelicikan, kemunafikan, penindasan, dan ketidakadilan di semua level kehidupan, dari individu, organisasi, negara, hingga geopolitik. Jadi, fenomena seperti korupsi, propaganda, politik identitas, hingga imperialisme sesungguhnya bukan sekadar masalah teknis atau sekedar kegagalan sistem. Akar persoalannya lebih dalam, yakni terletak pada kondisi jiwa manusia yang terbalik. Akal yang seharusnya memimpin dan menimbang benar-salah justru tunduk kepada nafsu dan amarah.
Jika pada level individu kelicikan merusak dirinya sendiri, maka pada level organisasi kelicikan merusak lingkungan kerjanya, pada level negara kelicikan merusak rakyatnya, dan pada level geopolitik kelicikan merusak dunia. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pula skala kerusakan jiwa kolektif yang ditimbulkan. Dengan kata lain, ketika akal diperbudak hawa nafsu di level geopolitik, dampaknya menjadi fitnah global: ilmu pengetahuan, diplomasi, teknologi, bahkan media tidak lagi digunakan untuk menghadirkan hikmah, tetapi justru untuk melayani kerakusan dan kebencian. Di titik ini, akal kehilangan martabatnya sebagai hakim yang adil dan berubah menjadi alat legitimasi bagi syahwat dan amarah, sehingga tatanan dunia yang seharusnya ditopang kebijaksanaan malah dikuasai oleh tipu daya dan penindasan.
Itulah sebabnya, persoalan besar yang kita lihat di dunia saat ini berakar pada problem batin: akal tidak lagi berfungsi sebagai hakim yang adil, tetapi menjadi pengacara nafsu. Selama kondisi jiwa ini tidak diperbaiki, maka sistem apapun – sebaik atau secanggih apapun – akan tetap bisa dipelintir demi kepentingan hawa nafsu. Agar tidak jatuh pada pola yang sama, perlu dibangun mekanisme di berbagai level agar akal tetap berfungsi sebagai penimbang kebenaran. Intinya, selama akal dipulihkan perannya sebagai hakim, sementara nafsu dan amarah diarahkan sebagai tentara penopang kebaikan, maka jalan menuju kebijaksanaan, keberanian, kesucian, dan keadilan tetap terbuka, baik bagi individu maupun tatanan dunia. Dengan demikian, perang sejati bukan melawan musuh di luar, melainkan melawan dorongan dalam diri yang ingin memperbudak akal.
@pakarpemberdayaandiri
