MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Partai NasDem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jika tidak dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara pengganti Jakarta.
Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, dalam konferensi pers Jumat [18/7] malam.
Menurut Saan usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan keterbatasan anggaran dan dinamika politik terkini.
Menurutnya, langkah ini dapat menghentikan polemik status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang telah dibangun tidak terbengkalai.
Menurut Saan, hal tersebut dapat dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Revisi tersebut juga bisa kembali menetapkan Jakarta menjadi Ibu Kota Negara hingga persiapan administratif, infrastruktur, dan kebijakan pemindahan ASN benar-benar matang.
“Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” kata Saan Mustopa.
Saan menambahkan, jika IKN menjadi ibu kota Kaltim, asetnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kaltim, dan biaya terkait akan ditanggung oleh provinsi tersebut. NasDem menilai usulan ini sebagai solusi moderat untuk menyelesaikan polemik yang ada.
Saan mengatakan, Partai Nasdem mengambil sikap soal IKN karena Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota tak kunjung diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, kelanjutan pembangunan IKN dinilainya perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik.
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan.
Saan mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian anggaran terhadap pembangunan IKN. Apalagi ia melihat bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga,” ujar Saan.
[nug/rel]
