STRATEGINEWS.id, Medan — Banyak yang geleng-geleng kepala dengan tingkah Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution karena terus terpengaruh dengan bermacam program parkir dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Meski telah dua kali gagal, kini dia terperosok kembali ke lubang parkir jenis berlangganan.
Bukan tidak mendukung atau ingin mengacau. Memang, parkir berlangganan ini dipastikan gagal ke depannya karena seluruh setoran parkir dari hasil penjualan stiker akan menghilang, sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi omong kosong.
Dijelaskan Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda, kegagalan dari parkir berlangganan ini adalah ketidakjelasan mekanisme program tersebut dari berbagai aspek. Akibatnya, Dishub malah dituntut menjadi tukang jual stiker agar mencapai target marketing.
Uang yang didapat itu pun, dipastikan tidak mampu menutup target PAD Rp 100 miliar seperti yang diucapkan Wali Kota Medan Bobby Nasution kepada masyarakat. Pasalnya, setoran yang telah dipungut harus didistribusikan untuk membayar 1.700 tukang parkir, vendor, dan kas.
“Hitungan mereka, kalau logika mereka gaji, upah Rp 2,5 juta belum ada kajian dinyatakan sama Pemko Medan berapa, vendor berapa,” kata Elfenda Ananda, Kamis (4/7/2024) siang.
Dia yakin hal tersebut akan menjadi masalah baru yang muncul dalam kebijakan dari parkir berlangganan ini.
Lebih detil, Sekretaris Lingkar Indonesia, Arnold Marpaung, kepada pers menguatkan pernyataan dari Elfenda Ananda. Secara logika, kegagalan parkir berlangganan dapat dihitung dengan sederhana dan mudah melalui kalkulasi jumlah kendaraan yang ada di Sumatra Utara.
Sebagai masyarakat umum, dia menganalisa berdasarkan data 2022 yang dipublikasi Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa di Kota Medan terdapat 332.497 mobil dan 232.529 sepeda motor.
Jika 100 persen pemilik kendaraan tersebut taat membeli stiker maka didapatlah penghasilan sebesar Rp 43.224.610.000 untuk mobil setelah dikali Rp 130 ribu sebagai biaya parkir berlangganan satu mobil, dan Rp 20.927.610.000 setelah dikali harga stiker sebesar Rp 90 ribu untuk sepeda motor.
Total pendapatan dari dua jenis kendaraan ini adalah sebesar Rp 64.152.220.000 dalam setahun. Uang tersebut tentu bukan hak Pemko Medan sepenuhnya karena ada janji Wali Kota Medan untuk menggaji 1.700 tukang parkir sebesar Rp 2,5 juta per orang per bulan.
“Artinya, ada kewajiban sebesar Rp 4.250.000.000 per bulan atau Rp 51.000.000.000 per tahunnya untuk membayar juru parkir,” terang Arnold Marpaung.
Sisa pendapatan setelah membayar gaji tukang parkir adalah Rp 13.152.000.000, belum lagi dipotong untuk jasa vendor. Jumlah tersebut tentu saja sangat jauh dari target PAD Kota Medan sebesar Rp 100 miliar. Padahal, beberapa bulan sebelumnya saat parkir e-parking belum diakui gagal, Pemko Medan hanya menargetkan Rp 60 miliar.
Pertanyaan Arnold Marpaung, dari total jumlah kendaraan yang ada, apakah pemiliknya mau membeli stiker tersebut? Vendor yang telah dipercaya untuk melaksanakan e-parking sebelumnya juga ke mana? Jika memang ada pengulangan atau penunjukan vendor, mengapa tidak terbuka agar dapat diketahui publik?
Paling menjengkelkan, katanya, masyarakat di Kota Medan dibuat kaget dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan yang menjadi dasar hukum parkir model tahunan ini, nampaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari publik.
“Loh, ternyata ada Perdanya. Coba ngomong, kapan ini dibuat? Masyarakat mana yang dimintai pendapatnya sebelum disahkannya perda ini?” tanyanya dengan nada bingung.
Fakta ini menunjukkan betapa rentannya posisi Bobby Afif Nasution yang mudah percaya tanpa menyaring secara matang masukan jajarannya, meskipun terbukti kontra dan labil serta selalu memberi pernyataan yang berubah-ubah di media massa soal kebijakan yang mereka buat, seperti dikutip dari AKTUALONLINE.co.id, Jumat (5/7/2024).
(KTS/rel)
