JAKARTA, MAJALAHCEO.co.id – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pemberantasan politik uang tidak cukup hanya melalui pembenahan regulasi dan penegakan hukum. Perubahan budaya politik, baik di kalangan pemilih maupun peserta pemilu, juga diperlukan agar praktik tersebut tidak terus berulang.
Menurut Rifqinizamy, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu harus menjadi momentum memperkuat aturan penindakan politik uang. Namun, perubahan kultur hukum dan politik membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya melalui perubahan undang-undang.
“Politik uang itu bicara dalam dua insight. Insight yang pertama soal aturan terkait dengan penegakan hukum dan insight yang kedua adalah bicara soal kultur atau budaya hukum. Kita bisa membenahi penegakan hukumnya di undang-undang ini, tetapi budaya hukum adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Rifqinizamy saat Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Pemilu ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai, regulasi seketat apa pun akan sulit memberantas politik uang apabila pemilih dan peserta pemilu masih menggunakan pendekatan materialistik dan pragmatis dalam menentukan pilihan politik.
“Sepanjang pemilih dan peserta pemilu masih menggunakan optik materialistik dan pragmatis dalam melaksanakan pemilu, sepanjang itu sebaik apa pun aturan yang kita buat, kita tidak akan pernah bisa mengantisipasi dan menganulir praktik-praktik buruk dalam pemilu, termasuk politik uang,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe juga menilai pemberantasan politik uang harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, praktik tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat sebagai pemilih karena kandidat yang berkontestasi juga memiliki peran dalam mendorong terjadinya politik uang.
“Menurut saya, money politic itu sebenarnya persoalan hulu dan hilir. Masyarakat itu pasif. Yang aktif adalah para calon-calon itu sendiri. Calon kepala daerah, calon legislatif. Itu yang aktif,” ungkap Taufan.
Ia merujuk pemaparan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, dalam diskusi bersama Panja RUU Pemilu. Dalam pemaparan tersebut, Indonesia disebut menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam praktik politik uang saat pemilu, setelah Uganda dan Benin.
Taufan juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam mencegah praktik tersebut melalui kaderisasi yang berkualitas. Menurutnya, partai harus menyiapkan kader berintegritas agar kandidat yang ditawarkan kepada masyarakat tidak mengandalkan politik uang untuk memperoleh dukungan.
“Dan yang tidak kalah pentingnya pandangan saya adalah peran dari partai politik itu. Kalau yang disodorkan ke masyarakat adalah kader murni dari partai politik, tentu ada waktu, ada proses untuk melahirkan kader yang betul-betul jauh dari perilaku money politic,” jelasnya.
Meski mengakui politik uang sulit dihilangkan sepenuhnya, Taufan menilai pembenahan sistem pemilu harus diarahkan untuk menekan praktik tersebut melalui perbaikan regulasi, penegakan hukum, dan sistem kaderisasi partai politik.
Ia berharap RUU Pemilu dapat memperkuat perlindungan terhadap hak politik masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Marilah kita men-support dan menyemangati, mudah-mudahan lahirnya undang-undang kepemiluan yang baru nantinya ini bisa menjadikan masyarakat percaya bahwa betul-betul negara dan pemerintah telah hadir, mengayomi dan melindungi hak konstitusional dan hak berdemokrasi dalam sistem kepemiluan di republik ini,” pungkasnya.
Sumber: dpr.go.id
[Nug]












