KADIN  

RUU Kadin Berpotensi Perluas Akses UMKM ke Dunia Usaha, Pemerintah Dorong Penguatan Keanggotaan dan Pengawasan

JAKARTA, Majalah CEO. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan organisasi pengusaha, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam ekosistem bisnis nasional.

Salah satu poin penting yang mengemuka dalam pembahasan RUU Kadin di Komisi VI DPR RI adalah usulan pemerintah agar Kadin berperan memfasilitasi keanggotaan pelaku usaha sejak proses pendaftaran badan usaha maupun pengurusan perizinan perusahaan.

Langkah tersebut dinilai berpotensi memperluas jangkauan organisasi Kadin, sekaligus mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memperoleh akses pembinaan, pendampingan, dan jejaring bisnis.

Usulan itu disampaikan pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan RUU Kadin.

Selain perluasan keanggotaan, pemerintah mendorong penguatan peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), transformasi digital, promosi investasi, hingga pengembangan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM.

Pemerintah memandang keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2025–2029. Kebutuhan investasi nasional yang diperkirakan mencapai Rp13.032 triliun selama lima tahun membutuhkan kontribusi aktif sektor swasta, bukan hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah.

Di sisi lain, pembaruan regulasi Kadin juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Pemerintah mengusulkan agar pengelolaan pendanaan Kadin dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan melalui proses audit. Mekanisme pengawasan serta sistem informasi organisasi juga perlu diperkuat dan diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Usulan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong Kadin menjadi organisasi yang lebih akuntabel dan mampu menjaga kepercayaan para anggotanya.

RUU Kadin sendiri merupakan inisiatif DPR RI yang terdiri atas 13 bab dan 43 pasal. Salah satu substansi yang diatur adalah penguatan fungsi Kadin melalui tiga pilar utama, yakni advokasi, kebijakan, serta pembinaan dan pendampingan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa Kadin harus tetap menjadi wadah dunia usaha yang mandiri. Pemilihan Ketua Umum diusulkan tetap dilakukan melalui Musyawarah Nasional berdasarkan mekanisme internal organisasi, tanpa penetapan oleh Presiden.

Dengan pembahasan yang kini memasuki tahap pembicaraan tingkat I, berbagai masukan pemerintah dan DPR akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan substansi RUU tersebut.

Ke depan, tantangan utama RUU Kadin bukan sekadar memperkuat kedudukan organisasi, melainkan memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM di berbagai daerah.

Jika mampu diwujudkan secara tepat, pembaruan regulasi ini berpotensi menjadikan Kadin sebagai jembatan yang lebih efektif antara dunia usaha dan pemerintah, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. (andif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *