JAKARTA, Majalah CEO. Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi yang tengah dihadapi Gibran, terutama berkaitan dengan dinamika hukum menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Namun, Presiden Prabowo tidak disebut menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut.
Gibran Minta Kesempatan Tempuh Jalur Hukum
Di tengah polemik yang berkembang, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo. Langkah melalui jalur peradilan diharapkan dapat memberikan ruang bagi Gibran untuk menjawab berbagai persoalan administratif dan hukum yang menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, polemik dokumen pendidikan Gibran turut menjadi perhatian setelah muncul perkembangan putusan di MK dan MA. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi isu politik yang memunculkan berbagai respons dari masyarakat maupun kalangan parlemen.
Kepastian Jabatan Wapres Jadi Perhatian
Penyampaian niat pengunduran diri tersebut belum berarti Gibran secara resmi melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Hingga pernyataan Istana disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan final atas niat tersebut.
Situasi ini membuat perhatian publik tertuju pada mekanisme konstitusional yang mengatur kedudukan dan pemberhentian Wakil Presiden. Setiap keputusan terkait jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
Di sisi lain, perkembangan politik di parlemen turut menambah perhatian terhadap persoalan ini. Sejumlah anggota DPR dikabarkan mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik terkait dokumen pendidikan Gibran.
Dengan adanya perkembangan tersebut, publik kini menantikan kejelasan langkah yang akan diambil pemerintah maupun Gibran dalam menyelesaikan persoalan hukum dan politik yang berkembang.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, situasi ini menjadi ujian dalam menjaga stabilitas politik, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah penyelesaian polemik tersebut, termasuk bagaimana proses hukum di PTUN berjalan dan bagaimana mekanisme konstitusional dijalankan apabila persoalan jabatan Wakil Presiden berlanjut. (andif)
Sumber : ANTARA News, CNN Indonesia, Reuters, Media Indonesia
