JAKARTA, MAJALAH CEO, (09/11). — Pemerintah mulai memperketat evaluasi terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki hak pengelolaan lahan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) menjadi sasaran tindak lanjut setelah muncul rekomendasi penindakan terkait dugaan keterlibatan dalam peristiwa kebakaran.
Kebijakan tersebut menandai penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan berskala besar, khususnya di wilayah Kalimantan. Pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan konsesi secara bertanggung jawab, termasuk menyediakan fasilitas pencegahan kebakaran dan melakukan pengendalian apabila muncul titik api di wilayah operasionalnya.
Evaluasi terhadap 11 perusahaan itu mencakup pemeriksaan kondisi lahan, riwayat kejadian kebakaran, status perizinan, serta pemenuhan kewajiban sebagai pemegang hak. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan tindakan administratif yang sesuai, mulai dari evaluasi perizinan hingga pembatalan HGU secara keseluruhan atau sebagian.
Pemerintah menerapkan pendekatan berbeda terhadap setiap perusahaan karena kondisi dan tingkat pelanggaran yang ditemukan tidak sama. Ada perusahaan yang masuk dalam rencana pencabutan seluruh HGU, sementara perusahaan lain menghadapi kemungkinan pengurangan luas hak, pengambilalihan lahan, atau penundaan penerbitan hak baru.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan perusahaan mengantisipasi kebakaran di kawasan konsesinya. Pengelola perkebunan semestinya memiliki sistem pemantauan titik api, sarana pemadaman, sumber air, jalur akses bagi petugas, serta tenaga yang mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran.
Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan, terutama ketika aktivitas usaha berlangsung di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Tanpa sistem pencegahan yang memadai, kebakaran berpotensi meluas dan menimbulkan dampak terhadap wilayah di luar konsesi perusahaan.
Selain mengevaluasi HGU, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap perusahaan yang masa berlaku hak atas tanahnya telah berakhir. Lahan yang tidak lagi memiliki dasar hak yang berlaku dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan tanah negara. Sementara itu, perusahaan yang baru mengantongi izin usaha tetapi belum memiliki HGU harus melalui evaluasi sebelum memperoleh persetujuan lebih lanjut.
Penataan tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan penguasaan lahan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemberian hak atas tanah mempertimbangkan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan dan kemampuan mengelola kawasan secara berkelanjutan.
Dalam konteks penegakan hukum, evaluasi administratif tidak menghilangkan kemungkinan proses pidana terhadap perusahaan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Dugaan pembakaran, kelalaian yang menyebabkan kebakaran, maupun tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Penindakan terhadap korporasi juga perlu disertai kewajiban pemulihan lingkungan. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan kawasan tidak cukup hanya dikenai sanksi perizinan, tetapi juga harus menjalankan kewajiban pemulihan sesuai hasil pemeriksaan dan keputusan hukum.
Dampak karhutla sendiri tidak terbatas pada kawasan perkebunan. Kebakaran dapat merusak tutupan vegetasi, mengganggu habitat satwa liar, menurunkan kualitas udara, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat. Asap yang menyebar juga dapat menghambat transportasi dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Oleh karena itu, pengendalian kebakaran membutuhkan sistem pengawasan yang terintegrasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pemantauan kawasan rawan, meningkatkan kesiapan personel pemadam, serta memastikan koordinasi berjalan cepat ketika ditemukan titik api. Perusahaan juga harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan, bukan hanya melakukan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Keterlibatan masyarakat sekitar konsesi turut diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Informasi dari warga dapat membantu mendeteksi kejadian kebakaran lebih awal sekaligus menjadi bahan bagi instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan lapangan. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga penting agar dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Langkah evaluasi terhadap perusahaan pemegang HGU diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola perkebunan nasional. Pengelolaan lahan harus didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan usaha.
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran. Dengan memastikan setiap pemegang konsesi memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat memperkuat pencegahan karhutla sekaligus mendorong kegiatan perkebunan yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.(arfi)
