JAKARTA, Majalah CEO (19/10). Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai menunjukkan potensi perubahan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai jual hasil tangkapan, pengolahan ikan, dan perluasan akses pasar. Tantangan yang selama ini dihadapi nelayan bukan hanya produktivitas melaut, tetapi juga keterbatasan penyimpanan dan posisi tawar saat menjual hasil tangkapan.
Di sejumlah lokasi, fasilitas seperti cold storage, mesin pembekuan cepat, dermaga, dan sarana distribusi mulai mendukung perubahan tersebut. Dampaknya terlihat di Kampung Nelayan Merah Putih Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Harga ikan tongkol atau lisong yang sebelumnya sempat turun hingga Rp5.000 per kilogram dilaporkan berada pada kisaran Rp10.000–Rp13.000 per kilogram setelah fasilitas pendukung beroperasi.
Perubahan serupa terlihat di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan setelah operasionalisasi program pada Mei 2026.
Tak hanya menjual ikan segar, kawasan itu juga mulai mengembangkan pengolahan tuna menjadi tuna loin. Pada September 2026, sebanyak 12 ton produk tuna loin dikirim ke Jakarta untuk memasok unit pengolahan ikan. Sebelumnya, pengiriman 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar juga telah dilakukan melalui mitra koperasi.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa peluang ekonomi nelayan dapat tumbuh ketika hasil tangkapan tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi juga diolah, disimpan dengan baik, dan disalurkan ke pasar yang lebih luas.
Potensi nilai tambah juga terlihat di Desa Ketapang, Lampung Selatan. Ikan belo dan selangat yang sebelumnya bernilai sekitar Rp700–Rp1.000 per kilogram dilaporkan dapat diolah menjadi fillet dengan harga jual sekitar Rp13.000–Rp14.000 per kilogram. Selisih tersebut menggambarkan potensi hilirisasi perikanan, meskipun masih harus memperhitungkan biaya pengolahan, tenaga kerja, distribusi, dan pemasaran.
Pemerintah pun mulai memperkuat tata kelola KNMP melalui kerja sama KKP, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan BUMN. Penguatan koperasi dan rencana pengelolaan usaha diharapkan membantu memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat beroperasi secara berkelanjutan serta memberi manfaat bagi nelayan dan pelaku usaha lokal.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kampung yang selesai dibangun. Keberlanjutan operasional, akses modal, kepastian pembeli, keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan, dan transparansi pembagian nilai tambah juga menjadi faktor penting.
Dengan target perluasan KNMP hingga ribuan lokasi, tantangan berikutnya adalah memastikan model yang berhasil di satu daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah lainnya. Jika pengelolaan berjalan efektif, kampung nelayan berpeluang berkembang menjadi pusat usaha pesisir yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. (andif)
Sumber: Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
