JAKARTA, majalahCEO.co.id – Pemerintah Indonesia menawarkan skema insentif melalui mekanisme pasar karbon untuk menarik investasi global ke berbagai proyek hijau di dalam negeri. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di hadapan lebih dari 20 CEO dalam High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture di New York, Amerika Serikat.
Forum tersebut berlangsung dalam rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 dan Climate Week NYC 2026. Pemerintah melihat mekanisme pasar karbon sebagai salah satu instrumen yang dapat memberikan nilai tambah terhadap proyek yang berhasil menurunkan emisi.
Zulkifli Hasan atau Zulhas memaparkan tiga sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai proyek investasi hijau, yakni pangan, persampahan, dan kelautan.
Di sektor pangan, peluang investasi diarahkan pada pengembangan budidaya padi rendah emisi, khususnya melalui upaya mengurangi emisi metana dari aktivitas pertanian. Sementara di sektor persampahan, pemerintah mendorong pengolahan sampah yang mampu menghasilkan nilai ekonomi, termasuk pengembangan teknologi waste-to-energy.
Adapun sektor kelautan diarahkan pada pengembangan karbon biru (blue carbon), termasuk pemanfaatan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang memiliki kemampuan menyerap karbon.
Menurut pemerintah, peluang mendapatkan nilai ekonomi dari pengurangan emisi melalui mekanisme pasar karbon dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan daya tarik investasi hijau di Indonesia.
Potensi Investasi Hijau hingga US$5,8 Miliar
Penawaran kepada investor global tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem pasar karbon nasional. Pemerintah sebelumnya memperkirakan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) memiliki potensi untuk memobilisasi investasi hijau hingga sekitar US$5,8 miliar, sekaligus mendukung pengurangan emisi dalam jumlah besar.
Namun, angka tersebut merupakan potensi atau proyeksi, bukan nilai investasi yang telah terealisasi.
Pemerintah juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu bidang yang membutuhkan investasi. Teknologi pengolahan sampah menjadi energi menjadi salah satu opsi yang didorong untuk mengubah persoalan lingkungan menjadi aktivitas ekonomi rendah emisi.
SRUK Jadi Fondasi Pasar Karbon Nasional
Upaya menarik investor global diperkuat dengan pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan SRUK pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi pengembangan pasar karbon nasional.
Pemerintah menyatakan sistem tersebut dirancang untuk memastikan setiap unit karbon dapat dicatat dan ditelusuri, mulai dari registrasi, validasi, verifikasi, penerbitan, transaksi hingga penghentian penggunaan (retirement). Sistem ini juga ditujukan untuk meminimalkan risiko penghitungan ganda atau double counting.
KLH/BPLH menyebut SRUK menggunakan standar data internasional dan ditujukan untuk memperkuat kredibilitas pasar karbon Indonesia di mata pelaku pasar global. Pemerintah berharap tata kelola yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek karbon di Indonesia.
Pasar Karbon Tak Hanya Soal Perdagangan
Pemerintah menegaskan bahwa pasar karbon tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen perdagangan. KLH/BPLH menyebut mekanisme tersebut juga diarahkan untuk mendukung transformasi energi, industri, perlindungan ekosistem, serta menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam pengembangan pasar karbon, pemerintah juga menekankan konsep benefit sharing. Masyarakat yang menjaga hutan, mangrove, gambut, maupun ekosistem pesisir diharapkan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pengurangan dan penyerapan emisi.
Zulhas sebelumnya juga menekankan bahwa masyarakat yang menjaga hutan dan ekosistem harus menjadi salah satu pihak yang merasakan manfaat ekonomi dari pasar karbon.
Indonesia Bidik Investasi Hijau
Dengan semakin diperkuatnya sistem registrasi, regulasi dan infrastruktur perdagangan karbon, pemerintah tengah membangun fondasi agar proyek-proyek rendah emisi di Indonesia dapat terhubung dengan sumber pembiayaan global.
Tawaran yang disampaikan Zulhas di New York menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat pengurangan emisi sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan nilai ekonomi baru, investasi hijau dan lapangan kerja rendah karbon.
Tiga sektor yang ditawarkan: padi rendah emisi, pengelolaan sampah, dan karbon biru menjadi bagian dari upaya Indonesia menghubungkan agenda ketahanan pangan, lingkungan dan investasi dalam satu ekosistem ekonomi hijau. (andif)
