Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Mengapa BI Rate 7 Day Reverse Repo Rate dinaikkan menjadi 5,5 persen, tetapi rupiah belum benar-benar keluar dari tekanan dan kelas menengah justru menghadapi beban baru?
Pertanyaan ini penting karena kebijakan suku bunga sering diperlakukan seolah-olah obat tunggal untuk semua penyakit ekonomi.
Padahal masalah rupiah hari ini bukan sekadar soal kurang menariknya imbal hasil aset rupiah.
Masalahnya lebih dalam, yakni turunnya kepercayaan pasar terhadap kesinambungan fiskal, meningkatnya kebutuhan valuta asing, tekanan harga energi global, serta kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Deposit Facility ikut naik menjadi 4,50 persen dan Lending Facility naik menjadi 6,25 persen.
BI menyebut keputusan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi rupiah setelah nilai tukar bergerak lebih lemah dari perkiraan, didorong gejolak global, permintaan valas domestik, dan keluarnya investasi portofolio asing.
Ini bukan kenaikan pertama. Pada RDG 19 sampai 20 Mei 2026, BI sudah menaikkan BI Rate 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, bunga acuan naik 75 basis poin.
Secara teori, kenaikan bunga bertujuan membuat aset rupiah lebih menarik.
Investor asing diharapkan kembali membeli obligasi dan instrumen rupiah karena imbal hasilnya naik. Namun teori itu hanya bekerja penuh bila masalahnya murni selisih bunga.
Dalam situasi sekarang, pasar tidak hanya menghitung bunga, tetapi juga risiko. Reuters melaporkan rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp18.190 per dolar AS sebelum sedikit pulih setelah kenaikan bunga, sementara pelemahan rupiah sepanjang 2026 sudah sekitar 8 persen.
Ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga memang bisa memberi jeda psikologis, tetapi belum cukup mengubah arah dasar tekanan rupiah.
Analogi Rem Mobil: Suku Bunga Menekan Laju, Bukan Memperbaiki Jalan
Kebijakan suku bunga dapat dianalogikan sebagai rem mobil. Ketika kendaraan melaju terlalu cepat, rem diperlukan.
Namun bila masalahnya adalah jalan berlubang, ban aus, bahan bakar bocor, dan pengemudi memberi sinyal tidak konsisten, menekan rem lebih dalam tidak otomatis membuat perjalanan aman.
Ia mungkin memperlambat laju, tetapi tidak memperbaiki sumber risiko.
Begitu pula dengan rupiah. Jika tekanan datang dari defisit transaksi berjalan, arus modal keluar, beban subsidi energi, dan persepsi fiskal yang memburuk, maka suku bunga tinggi hanya menjadi pengganjal sementara.
Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I 2026 defisit 4 miliar dolar AS atau 1,09 persen dari PDB, melebar dari defisit 2,5 miliar dolar AS pada kuartal IV 2025.
BI memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 berada dalam rentang 0,5 sampai 1,3 persen dari PDB. Angka ini belum krisis, tetapi cukup menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan eksternal meningkat ketika rupiah sedang rapuh.
Cadangan devisa juga mulai terpakai untuk menjaga stabilitas. Posisi cadangan devisa akhir Mei 2026 tercatat 144,9 miliar dolar AS, turun dari 146,2 miliar dolar AS pada akhir April 2026.
Penurunan ini belum berarti kondisi berbahaya, tetapi memberi sinyal bahwa stabilisasi rupiah membutuhkan biaya nyata.
Ketika cadangan devisa berkurang, bunga dinaikkan, dan sentimen belum pulih, maka yang muncul bukan keyakinan kuat, melainkan kesan bahwa otoritas sedang mengejar tekanan yang bergerak lebih cepat.
Inflasi Tidak Meledak, tetapi Bunga Dinaikkan Agresif
Argumen kenaikan bunga biasanya kuat bila inflasi melonjak karena permintaan domestik terlalu panas.
Namun data BPS menunjukkan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan, inflasi bulanan 0,28 persen, dan inflasi tahun kalender 1,35 persen. Inflasi inti bahkan hanya 2,59 persen secara tahunan.
Ini masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah 2,5 persen plus minus 1 persen.
Dengan inflasi inti yang relatif terkendali, kenaikan bunga bukan terutama untuk mendinginkan permintaan domestik, melainkan untuk membela nilai tukar.
Di sinilah dilema muncul. Bila suku bunga dinaikkan untuk membela rupiah, sementara inflasi domestik belum menunjukkan overheating, maka yang ditekan justru konsumsi rumah tangga dan kredit produktif.
Padahal konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.
Pada kuartal I 2026, ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan, tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.
Akan tetapi pertumbuhan itu banyak ditopang belanja pemerintah yang melonjak 21,8 persen serta konsumsi rumah tangga yang naik 5,52 persen karena momentum Ramadan.
Analis memperingatkan bahwa momentum ini berisiko melambat pada kuartal berikutnya akibat harga energi, tekanan fiskal, dan pelemahan rupiah.
Ini artinya, ketika BI menaikkan bunga 75 basis poin dalam waktu singkat, kebijakan ini masuk ke ekonomi pada saat konsumsi belum tentu kuat secara struktural.
Pertumbuhan kuartal I bisa terlihat baik, tetapi sebagian bersifat musiman dan ditopang belanja pemerintah.
Bila setelah itu cicilan rumah, kendaraan, kredit modal kerja, kartu kredit, dan pinjaman konsumsi naik, kelas menengah akan mengurangi belanja. Dampaknya menjalar ke ritel, restoran, transportasi, properti, otomotif, dan UMKM.
Kelas Menengah Sudah Menyusut Sebelum Bunga Naik
Masalah terbesar dari kenaikan suku bunga adalah kelompok yang menanggung bebannya.
Kelas menengah bukan kelompok paling miskin yang mudah masuk daftar bantuan sosial, tetapi juga bukan kelompok kaya yang memiliki bantalan aset besar.
Mereka membayar cicilan, sekolah anak, transportasi, sewa, asuransi, internet, makanan, dan biaya kesehatan dari pendapatan bulanan yang sering kali tidak naik secepat biaya hidup.
Kondisi kelas menengah Indonesia sudah melemah sebelum kenaikan bunga terbaru.
Kami, mengutip data resmi, mencatat porsi kelas menengah turun dari 21,5 persen populasi pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024.
Kelompok ini penting karena belanjanya menyumbang hampir 40 persen konsumsi swasta, bahkan lebih dari 80 persen bila digabung dengan aspiring middle class.
Ini berarti kenaikan bunga tidak terjadi di atas fondasi sosial yang kuat. Ia jatuh di atas kelas menengah yang sudah rapuh.
Bila bunga kredit naik 75 basis poin, rumah tangga dengan sisa pokok KPR Rp500 juta secara sederhana menghadapi tambahan biaya bunga sekitar Rp3,75 juta per tahun, sebelum memperhitungkan skema bunga efektif dan biaya lain.
Untuk keluarga kelas menengah, angka ini setara beberapa bulan tagihan listrik, uang sekolah, atau belanja pangan.
Untuk kredit usaha kecil, tambahan bunga berarti margin lebih tipis dan risiko penundaan ekspansi.
Kenaikan bunga juga tidak hanya memukul peminjam baru. Ia memengaruhi ekspektasi.
Orang menunda beli rumah karena khawatir cicilan naik. Pengusaha menunda rekrutmen karena modal kerja makin mahal.
Bank menjadi lebih selektif menyalurkan kredit karena risiko gagal bayar meningkat. Efeknya bertahap, tetapi nyata. Ekonomi yang semula membutuhkan dorongan konsumsi justru dipaksa menahan napas.
Kenaikan Bunga Bisa Memperberat Fiskal
Kenaikan BI Rate juga memiliki implikasi fiskal. Ketika bunga acuan naik dan imbal hasil surat utang pemerintah ikut naik, biaya pembiayaan APBN menjadi lebih mahal.
Pemerintah harus menawarkan kupon yang lebih menarik untuk menjual obligasi. Pada saat yang sama, rupiah yang lemah membuat beban subsidi energi, pembayaran bunga utang valas, dan belanja impor pemerintah menjadi lebih mahal.
Inilah lingkaran yang perlu diwaspadai. Rupiah melemah karena pasar khawatir terhadap fiskal.
BI menaikkan bunga untuk menahan rupiah. Bunga naik membuat biaya utang pemerintah lebih mahal. Fiskal makin tertekan.
Pasar kembali khawatir. Jika lingkaran ini tidak diputus, Indonesia bisa masuk ke situasi di mana stabilisasi moneter justru memperbesar biaya fiskal.
Kenaikan bunga juga tidak otomatis menarik modal asing bila kepercayaan belum pulih.
Media asing seperti bloomberg melaporkan tekanan pasar Indonesia dipengaruhi kekhawatiran terhadap belanja populis, subsidi, kontrol ekspor komoditas, serta independensi bank sentral.
Dalam situasi seperti ini, investor tidak cukup diyakinkan oleh imbal hasil yang lebih tinggi. Mereka meminta kepastian arah kebijakan.
Yang Dibutuhkan: Pemulihan Kepercayaan, Bukan Sekadar Bunga Mahal
Gagasan utama yang harus diajukan adalah bahwa stabilisasi rupiah tidak boleh dibebankan hanya kepada Bank Indonesia.
BI dapat menaikkan bunga, melakukan intervensi valas, memperkuat operasi moneter, dan menaikkan imbal hasil instrumen rupiah.
Akan tetapi bila akar masalahnya adalah kredibilitas kebijakan, maka pemerintah harus menjadi aktor utama pemulihan kepercayaan.
Pertama, pemerintah perlu menegaskan disiplin fiskal. Program besar harus dijelaskan sumber pendanaannya, prioritasnya, dan batas risikonya terhadap defisit serta utang.
Pasar tidak selalu menolak belanja sosial. Yang ditolak pasar adalah belanja besar tanpa peta pembiayaan yang meyakinkan.
Kedua, independensi Bank Indonesia perlu dijaga sebagai jangkar kepercayaan.
Bila pasar menilai BI terlalu banyak diberi beban untuk mengejar pertumbuhan sekaligus menjaga kurs dan membiayai stabilitas, maka kredibilitas moneter dapat melemah.
Kenaikan bunga yang seharusnya menjadi sinyal ketegasan bisa dibaca sebagai sinyal kepanikan.
Ketiga, perlindungan kelas menengah harus menjadi bagian dari respons kebijakan.
Pemerintah perlu menjaga agar kenaikan bunga tidak langsung memukul kredit produktif UMKM, KPR rumah pertama, dan pembiayaan sektor padat karya. Kebijakan makroprudensial dapat diarahkan untuk menjaga kredit produktif tetap mengalir, sementara harga pangan dan energi harus dikendalikan agar daya beli tidak tergerus dari dua sisi sekaligus.
Jangan Menukar Rupiah yang Lemah dengan Kelas Menengah yang Makin Tak Berdaya
Kenaikan BI Rate menjadi 5,5 persen mungkin diperlukan sebagai sinyal darurat. Tetapi ia bukan solusi penuh.
Data menunjukkan inflasi masih dalam sasaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan, kelas menengah sudah menyusut, transaksi berjalan melebar, dan cadangan devisa mulai terpakai untuk stabilisasi.
Dengan konfigurasi seperti ini, menaikkan bunga dapat memberi jeda pada rupiah, tetapi sekaligus menambah beban kelas menengah.
Rupiah tidak akan kuat hanya karena bunga naik.
Rupiah akan kuat bila pasar percaya bahwa APBN terkendali, bank sentral independen, kebijakan ekspor jelas, subsidi dikelola hati-hati, dan pertumbuhan dibangun dari sektor riil yang menciptakan pekerjaan layak.
Tanpa itu, BI Rate 5,5 persen hanya menjadi angka mahal. Mahal bagi debitur, mahal bagi dunia usaha, mahal bagi APBN, dan paling mahal bagi kelas menengah yang setiap bulan harus menghitung ulang cicilan, belanja dapur, dan masa depan keluarganya.
END
