MAJALAHCEO.CO.ID (Jakarta) — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menegaskan peran pers dalam penanganan bencana tidak hanya sebagai pencatat peristiwa, tetapi juga sebagai penyampai kondisi riil korban di lapangan, penjaga nurani publik, sekaligus pengawas kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan FWK dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (21/12/2025). FWK menyatakan keprihatinan terhadap sikap sejumlah pejabat negara yang dinilai kurang terbuka terhadap kerja jurnalistik, khususnya dalam peliputan penanganan bencana.
Keprihatinan itu salah satunya ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang pada Jumat (19/12/2025) meminta agar pers tidak memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana, melainkan menyampaikannya langsung kepada pemerintah.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menyayangkan sikap pejabat yang dinilainya antikritik dan terlalu nyaman dengan pujian. Menurutnya, tidak elok apabila pejabat mengeluhkan pemberitaan pers di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi bencana banjir, tanah longsor, hingga krisis pangan.
“Tanpa peran pers yang berani mengkritik, bantuan belum tentu cepat sampai ke lokasi bencana. Kalau pers diam, seminggu belum tentu bantuan datang. Ini negara, rakyat harus dilindungi, bukan dininabobokkan,” ujar Raja Pane.
Bukan Menyudutkan
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa tugas pers adalah menyampaikan fakta agar publik mengetahui perkembangan penanganan bencana, khususnya bencana berskala besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemberitaan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, tetapi agar informasi diketahui dengan jelas oleh masyarakat,” kata Hendry.
Ia mengakui bahwa penanganan bencana ekologis membutuhkan waktu. Namun, di sisi lain, nasib ribuan warga terdampak menyangkut nyawa dan kelangsungan hidup yang tidak bisa menunggu terlalu lama.
“Apabila pers menyoroti adanya kekurangan, itu sangat wajar. Perut tidak bisa menunggu,” ujar mantan wartawan Harian Kompas tersebut.
Berdasarkan laporan jurnalis FWK di daerah terdampak, hingga Sabtu (20/12/2025) masih terdapat lokasi pengungsian yang belum menerima bantuan secara memadai.
“Selama ini pers selalu hadir untuk kepentingan publik. Karena itu, para pejabat seharusnya berpikiran luas dan terbuka terhadap kritik, sebab itu merupakan aspirasi masyarakat, baik korban bencana maupun publik secara umum,” lanjut Hendry.
FWK berharap para pejabat negara tidak menutupi fakta atau menjaga pencitraan dengan cara keliru, karena hal tersebut justru berpotensi membuat penanganan bencana salah arah.
FWK menilai keterbukaan, sikap menerima kritik, dan masukan publik akan memperkuat kerja bersama seluruh pihak dalam penanganan bencana ekologis di Sumatera, sekaligus menumbuhkan empati dan dukungan masyarakat luas.
Di sisi lain, Hendry Ch Bangun juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Komunikasi Pemerintah untuk membentuk Pos Informasi di wilayah bencana. “Seharusnya ada posko informasi yang menyediakan kebutuhan data dan informasi secara terbuka di daerah terdampak,” pungkasnya.
[rel]
