MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri [KADIN] Anindya Bakrie mengungkapkan, bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan di tempat yang benar.
“ Saya merasa bahwa itu bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan agar dana digunakan di tempat yang benar. Jadi saya rasa itu memang konsekuensi yang mesti dihadapi,” kata Anindya Bakrie di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.
Anindya berharap anggaran kementerian/lembaga negara dapat kembali pulih secara bertahap setelah perekonomian Indonesia dan dunia kembali bangkit.
“ Mudah-mudahan setelah ekonomi bangkit lagi, bukan hanya ekonomi Indonesia saja, tetapi juga ekonomi dunia, mudah-mudahan anggaran itu bisa kembali lagi bertahap,” ujar Anindya.
Menurut Anindya, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah merupakan konsekuensi yang harus dihadapi karena situasi ekonomi yang belum pasti.
“ Ini karena ekonomi belum pasti. Yang pasti adalah biaya. Jadi biaya yang dijaga dulu, saya rasa wajar. Saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapi dalam waktu pendek. Tapi kalau konsekuensi panjang penghematan itu kan lain,” kata Anindya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Tahun Anggaran 2025.
[Antara/Sur]
