Minta PMN Rp 1,6 T di Tengah Lilitan Utang, ID Food Harus Diaudit Investigasi Sebelum Dicairkan

Foto ilustrasi

MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendorong adanya audit investigasi kepada BUMN ID Food sebelum disalurkannya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun.

Uchok mengatakan, audit investigasi sebelum dicairkan PMN kepada ID Food penting lantaran perusahaan pelat merah tersebut tengah terlilit utang hingga Rp 8,2 triliun.

“Sebelum (PMN) itu dikasih oleh pemerintah, lebih baik diaudit investigasi dulu ID Food untuk melihat kelemahan institusi mereka,” harus dilihat dulu,” kata Uchok, Rabu,(7/8/2024), dilansir dari Kedaipena.com

Uchok menekankan, audit investigasi diperlukan lantaran juga untuk mengetahui kelemahan dari ID Food. Selaras itu, kata Uchok, audit investigasi diperlukan guna mengendus apakah ada korupsi di tubuh ID Food.

“Biar kelemahan institusi dan kerugiannya, dimana korupsinya itu yang penting,” ungkap Uchok.

Uchok mengakui, acap kali permintaan pengajuan PMN oleh BUMN untuk menutupi kerugian perusahaan dan membayar utang. Uchok yakin, pemerintah ogah menyalurkan PMN kepada ID Food lantaran lilitan utang Rp 8,2 triliun tersebut.

“PMN ini gak akan mungkin dikasih. Karena keuangan negara sekarang rugi, penerimaan lagi menurun, investasi gak ada yang masuk,” tandasUchok.

Sebelumnya, ID Food mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun kepada pemerintah. Hal ini dilakukan BUMN Pangan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) karena terlilit utang hingga Rp 8,2 triliun.

Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, mengungkapkan bahwa utang tersebut berasal dari penggabungan 8 BUMN pangan menjadi 5 entitas di bawah naungan ID Food.

“Memang dalam pembentukan ID Food ini tidak semua anak perusahaan bergabung dalam kondisi sehat,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, belum lama ini.

Utang tersebut terdiri dari utang bank dan medium-term note (MTN) senilai Rp 8,01 triliun dan piutang usaha senilai Rp 208 miliar.

[kedaipena/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *