JAKARTA — MAJALAH CEO, (7/10). Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri memperketat pemantauan harian terhadap arus distribusi barang pokok di pasar-pasar tradisional seluruh Indonesia. Langkah preventif ini diambil guna mengamankan stabilitas harga komoditas dan membendung aksi spekulasi sepihak dari oknum pedagang menjelang lonjakan konsumsi akhir tahun.
Pengetatan pengawasan pasokan di tingkat hilir ini dinilai krusial untuk mengimbangi guyuran insentif dalam paket stimulus ekonomi kuartal IV senilai Rp31 triliun yang sedang digulirkan pemerintah. Otoritas mengingatkan bahwa melimpahnya likuiditas tunai di masyarakat kelas bawah berpotensi menjadi sia-sia apabila pasokan pangan di pasar menipis dan memicu lonjakan harga sepihak.
Kepala Ekonom Permata Bank, , menjelaskan bahwa efektivitas stimulus Rp31 triliun ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga rantai pasok riil di lapangan. Jika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, daya beli masyarakat akan kembali tergerus meskipun mereka menerima bantuan uang tunai.
“Stimulus fiskal kuartal IV akan cukup efektif untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga, tetapi lebih tepat dilihat sebagai bantalan daya beli daripada pendorong pertumbuhan yang besar. Kuncinya ada pada koordinasi pasokan pasar agar bantuan ini tidak habis menguap akibat inflasi,” ungkap saat dihubungi di Jakarta .
Guna menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap aman di tingkat eceran, pemerintah mengintensifkan intervensi melalui empat strategi ketahanan logistik:
* Operasi Pasar SPHP Beras: Memasifkan penyaluran beras medium melalui Perum Bulog langsung ke pedagang pengecer tradisional demi meredam gejolak kelompok harga pangan bergejolak (volatile food).
* Subsidi Ongkos Angkut Daerah: Memanfaatkan dana alokasi khusus pemerintah daerah untuk mensubsidi biaya logistik pengiriman komoditas hortikultura dari wilayah sentra produksi ke wilayah minus.
* Pengawasan Distribusi Bahan Pokok: Menyiapkan sanksi tegas bagi distributor yang sengaja menahan stok barang (seperti minyak goreng, gula, dan daging) untuk memicu kelangkaan semu di pasar ritel.
* Mitigasi Hambatan Cuaca Ekstrem: Mempercepat koordinasi logistik pelayaran antar-pulau guna mengantisipasi keterlambatan pengiriman barang akibat cuaca buruk musiman di akhir tahun.
Di sisi lain, kelancaran distribusi jaring pengaman sosial terus dikebut, seperti program pangan beras gratis 10 kilogram untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 13,3 juta pekerja. Pemerintah berkomitmen menjaga sinergi bauran fiskal ini agar perputaran uang pada momentum libur Natal dan Tahun Baru mampu menggerakkan omzet pelaku UMKM daerah secara optimal dan berdaulat.(arfi)
