Catatan Jacob Ereste
Melalui politik, kata Prabowo Subianto, kita bisa mengubah keadaan. Karena itu, politik dalam pandangannya merupakan jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Inilah arti politik yang baik, sebagai sarana atau jalan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Walau Indonesia menghadapi banyak kesulitan, tapi harapan untuk memperbaiki Indonesia masih menyisakan harapan. Karena kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa banyak dan melimpah. Dan dengan manajemen yang tepat, Indonesia dapat segera bangkit dengan cepat.
Potensi Indonesia mulai dari pangan dan agroindustri, 11 juta hektar lahan yang dapat dimaksimalkan manfaatnya, ada pasar domestik yang besar. Karena Indonesia dapat diarahkan untuk mewujudkan ekonomi konstitusi.
Tujuan pokok Indonesia membangun ekonomi konstitusi, bukan sosialisme. Dalam pemahaman ekonomi konstitusi, bebas boleh tetapi harus tetap waspada. Di dalam ekonomi konstitusi, pemerintah harus menjadi pelopor.
Pada bagian berikutnya. tugas segenap anak bangsa — utamanya pemerintah — haris segera menghentikan kebocoran dan mendorong produksi bangsa sendiri. Sedangkan mengenai investasi asing sungguh sangat disayangkan terlanjur membuka 100 persen sejumlah cabang ekonomi, seperti proyek jalan tol, pengelolaan sampah, cold storage pialang berjangka restoran, bar dan kafe, gelanggang olah raga, produk dan pengedaran film, warung telekomunikasi, jual beli online, bahan baku obat, praktek dokter, hingga dana pensiun. Jadi untuk sejumlah bidang industri pekerjaan umum, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, kominfo serta kesehatan dapat dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan asing.
Konsentrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jelas hendak memperbaiki ekonomi dengan menjadikan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai ujung tombak dari pembenahan ekonomi untuk rakyat, meski belum dibarengi dengan subsidi yang maksimal terhadap beban ekonomi yang menghimpit kehidupan rakyat.
Apalagi dari 9 BUMN terbaik bisa mendulang keuntungan sekitar Rp 100 tribun setiap tahun. Seperti Bank Rakyat Indonesia, Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, PLN, Perusahaan Gas Negara, Senen Indonesia dan Pupuk Indonesia. Atas dasar itulah, Prabowo Subianto percaya bahwa kekayaan alam Indonesia garus diolah sendiri di Indonesia, artinya tidak lagi boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah, seperti cara gampang yang banyak dilakukan pada puluhan tahun ke belakang. Karena dari 5 juta ton konsentrat dari tambang yang diekspor setiap tahun dapat memberikan pendapatan Rp 105,5 triliun. Tapi karena dijual dalam bentuk mentah — tanpa diolah — kita hanya mendapat Rp 57,2 triliun. Sedangkan dari gas alam dapat diperoleh Rp 97,5 triliun dari penjualan 20 juta ton gas alam, jika diolah terlebih dahulu di dalam negeri kita.
Mengenai Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP) yabg menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto sekarang (2025 – 2029) tampaknya bukan sekedar untuk menghempang sistem kapitalisme yang semakin merajalela di Indonesia — sehingga semakin menekan kehidupan rakyat kecil — tetapi juga beranjak dari potensi perkoperasian di Indonesia yang sangat strategis untuk membangun ekonomi rakyat, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi kita di Indonesia. Minimal dari 9 koperasi besar di Indonesia sekarang, tampak dari kepemilikan assetnya yang terkecil senilai Rp 1 triliun. Sedangkan koperasi dalam skala kecil lebih dari 200.000 koperasi, sehingga dapat dijadikan asset untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Dan jauh sebelum Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia, dia sudah mengagendakan koperasi menjadi alat pemerataan dan motor penggerak swasembada dalam arti luas
Prabowo Subianto pun telah menandai sejumlah korporasi terbesar di Indonesia, seperti Astra Internasional, dengan kejayaan pada 10 tahun lalu sudah memiliki Rp 61triliun, Salim Group memiliki kekayaan Rp 62 triliun, Sinar Mas Group punya kekayaan Rp 79 triliun dan Djarum. Group punya Rp 87 triliun. Artinya dalam perputaran rida ekonomi di Indonesia akan sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia, jika diantaranya berulah, karena merasa terganggu atau justru ingin membuat gangguan pada perputaran rida ekonomi Indonesia.
Kesadaran pokok Prabowo Subianto yang cukup peka terhadap teriakan aktivis pergerakan Indonesia mengenai upaya untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli merupakan tugas bersama seluruh bangsa Indonesia yang harus segera dilakukan. Karenanya, momentum kembali kepada UUD 1945 sesungguhnya tinggal menunggu waktu dan tentu saja sangat tergantung pada dukungan segenap warga bangsa untuk melakukannya bersama pemerintahan Pranowo Subianto yang telah dia canangkan jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia (halaman 107, Paradoks Indonesia, Tahun 2017).
Begitulah peran dari demokrasi rakyat yang hendak diwujudkan Prabowo Subianto dengan memastikan supremasi hukum dan menangkap semua koruptor yang telah merusak bangsa dan negara Indonesia. Agaknya, inilah tidak cukup alasan bagi segenap warga bangsa Indonesia untuk tidak mendukung program pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran.
Banten, 25 September 2026
