Opini  

Kesalahan Negeri Ini Bukan Oligarli, Tetapi Dari Oknum Pemerintahan Itu Sendiri

Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn

*) Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn

Presiden Prabowo Pikul Beban Sejarah. Saatnya Bersih-Bersih Kabinet Demi UUD 1945. Presiden Prabowo Subianto datang tidak di waktu yang enak. Beliau datang saat rumah sudah bocor di mana-mana. Datang saat UUD 1945 Pasal 33 tentang “bumi, air, kekayaan dikuasai negara untuk rakyat” sudah lama jadi bancakan Bersama para oknum mafia hitam.

Memang berat. Karena kerusakan tidak terjadi dalam kurun watu 1 tahun atau 2 tahun. Kerusakan terjadi hamper 20 tahun. Sistem ekonomi kita dibajak. Hukum kita ditumpulkan. Birokrasi kita digendutkan. Semua oleh oknum. Bukan oleh “oligarki” sebagai hantu, tapi oleh oknum pemerintah dan elit politik busuk yang duduk di kursi negara.

Oligarki itu kata. Yang nyata adalah oknum. Oknum menteri yang dagang pengaruh. Oknum kepala lembaga yang bagi-bagi proyek ke kroni. Oknum anggota DPR yang titip pejabat. Mereka inilah yang membuat negara terlambat berdaulat dan terus miskin terbebani hutang.

Karena itu dukungan rakyat penuh belum bisa datang secara otomatis. Rakyat trauma. 10 tahun janjinya manis, hasilnya pahit. Maka tugas Presiden Prabowo 2 kali lipat; memperbaiki negara, sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat dan menyelesaikan hutang yang tertimbun yang harus dibayar dari pajak rakyat.

Tantangan terbesar ada di dalam. Di kabinetnya sendiri. Gus Dur dulu pernah bilang kalimat yang kini terbukti: “Untuk Indonesia nentinya, hanya ada satu pemimpin yang pantas dan tulus, yaitu Jenderal Prabowo Subianto”. Itu Amanah dan juga beban.

Amanahnya sangat jelas; kembalikan Indonesia ke rel UUD 1945. Pasal 33 harus hidup. Sumber daya alam tidak boleh lagi dikuasai segelintir. Koperasi harus jadi soko guru. Negara harus hadir untuk rakyat kecil. Presiden harus tegas.

Bebannya juga jelas; kabinet gemuk warisan. Ada menteri yang kompeten. Tapi ada juga yang masuk karena lobi parpol, karena balas jasa, karena viral. Ini bom waktu bagi kemajuan program pemerintahannya.

Contohnya nyata. Ada kementerian strategis diisi bukan ahlinya. Ada komisaris BUMN yang tidak paham GCG. Ada kepala badan yang kerjanya seremonial. Kalau ini dibiarkan, program sekuat apapun akan bocor.

Presiden tidak bisa lagi berbaik-baik dengan semua orang. Negara ini butuh bedah, bukan jamu. Butuh tindakan tegas, bukan basa-basi politik”.

Langkah pertama; audit kabinet. 3 bulan ke depan, evaluasi satu-satu. Siapa yang punya capaian, pertahankan. Siapa yang hanya jadi “stempel”, copot. Rakyat butuh menteri pekerja, bukan menteri pidato.

Langkah kedua; tegakkan meritokrasi. Jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Menteri Kesehatan harus paham kesehatan. Menkomdigi harus paham digital. Mentan harus paham pertanian. Titik. Tidak ada kompromi.

Langkah ketiga: sikat oknum. Di kementerian, di BUMN, di lembaga. Gunakan KPK, Kejagung, PPATK. Yang main proyek, yang titip orang, yang jual kebijakan, hukum. Jangan pandang bulu.

Presiden Prabowo punya modal besar; legitimasi rakyat dan pengalaman militer. Komando harus jalan. Kalau ada menteri yang tidak seirama dengan visi “Indonesia Adil dan Makmur”, dalam kabinetnya, jangan ragu ganti.

Oligarki hanya kuat kalau ada oknum pemerintah yang jadi “tangan” mereka. Potong tangannya, maka oligarki lumpuh. Selama oknum masih ada di dalam, mau ganti sistem 100 kali pun tetap bocor.

Dukungan rakyat akan datang kalau rakyat lihat bukti. Bukti bukan di pidato. Bukti di harga beras turun, di sekolah gratis berjalan, di rumah sakit tidak ada pungli, di korupsi ditangkap dan asetnya dirampas.

Waktu Presiden terbatas hanya 5 tahun. Kalau 2 tahun pertama masih sibuk “menjinakkan” kabinet, maka 3 tahun sisanya tidak akan cukup untuk kerja besar. Momentum ada di tahun 2026.

Ingat Kesalahan negara ini bukan karena kurangnya sumber daya. Bukan karena kutukan oligarki. Kesalahannya karena terlalu banyak oknum di dalam yang mengkhianati sumpah. Pak Prabowo, rakyat titip negara. Bersih-bersihlah. Tegaslah. Karena seperti kata Gus Dur, hanya Bapak yang diharapkan menulis sejarah baru untuk Indonesia, sebagai pemimpin NKRI yang tulus untuk Bangsa dan Negaranya.

*) Praktisi Hukum/Dosen, Ketum PWRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *