Catatan: Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn *)
Era algoritma bukan undangan diskusi. Ini perang. Perang kecepatan, perang data, perang kendali opini. Negara yang masih sibuk rapat 12 kali untuk memblokir satu akun hoaks sudah kalah sebelum bertanding. Indonesia hari ini dipimpin seperti negara agraris abad 19, padahal musuhnya adalah AI yang update tiap 6 jam. Demokrasi prosedural kita adalah kemewahan yang dibayar dengan ketertinggalan.
Buka data, buka mata. IMD Digital Competitiveness 2024: Indonesia peringkat 45, kalah dari Vietnam. Kecepatan internet kita nomor 101 dunia. 93% data warga negara numpang di server Singapura. Sementara itu, China eksekusi Digital Silk Road, dan blokir 10.000 situs asing dalam semalam. Singapura terbitkan AI Verify, dalam 3 bulan. Kita? UU PDP butuh 8 tahun. Di era algoritma, lambat sama dengan terjajah.
Demokrasi liberal yang kita puja sejak 1998 menghasilkan satu hal: kelumpuhan eksekusi. IKN digugat, hilirisasi nikel digembosi LSM, migrasi data ke PDN mandek karena ego sektoral K/L. Setiap langkah strategis harus izin ribuan raja kecil. Hasilnya? Investor lari ke Malaysia yang satu komando. Di dunia algoritma, speed of execution is sovereignty. Kita memilih debat, mereka memilih dominasi.
Semi otoriter bukan Orde Baru jilid 2. Ini Lee Kuan Yew Protocol, untuk abad 21: demokrasi di bilik suara, otoriter di ruang mesin. Presiden dipilih rakyat, tapi setelah dilantik, diberi hak Perppu Digital untuk 5 urusan: data, siber, AI, infrastruktur, dan industri strategis. DPR mengawasi, bukan menyandera. Mau bangun pusat data? Keppres turun, besok tiang pancang jalan. Tidak ada lagi bupati yang bisa veto proyek nasional karena tidak kebagian fee.
Dunia tidak main cantik. AS punya CHIPS Act, dan paksa TSMC pindah ke Arizona. China paksa Didi delisting dalam 48 jam demi keamanan data. India paksa WhatsApp tunduk atau keluar. Mereka sadar: kedaulatan digital tidak lahir dari musyawarah. Lahir dari moncong kekuasaan yang berani bilang “ikut atau mati”. Kita masih takut dibilang otoriter oleh LSM asing, padahal anak kita dididik algoritma TikTok Beijing.
Kedaulatan data adalah kedaulatan baru. Hari ini rekening, rekam medis, peta rumah, sampai selera makan kita dipegang Google, Meta, Bytedance. Mau panggil mereka sidang? Ditertawakan. Hanya negara dengan komando terpusat yang bisa getok meja: “Pindahkan server ke sini dalam 30 hari atau kami blokir”. Estoniia, UAE, Rwanda bisa karena eksekutifnya kuat. Kita tidak bisa karena setiap Menteri merasa Presiden.
Ruang digital adalah medan tempur. 2024, 67% percakapan Pemilu dikendalikan 3 platform asing. Hoaks, polarisasi, microtargeting, asing membelah bangsa tiap 5 tahun. Negara tidak boleh netral. POFMA Singapura penjara penyebar hoaks dalam 72 jam. Kita? Kominfo bikin klarifikasi di Instagram. Semi otoriter berarti UU ITE ditambah Perppu Siber memberi wewenang takedown tanpa debat, blackout platform jika darurat, dan “algorithm audit” wajib untuk semua medsos. Kebebasan? Ada, setelah negara aman.
Ekonomi tidak butuh pemerataan, butuh juara. Kita kebanyakan UMKM digital, nol raksasa global. Korea punya Samsung karena negara memilih dan memaksa semua bank membiayai. China punya Huawei karena negara melindungi dari gugatan AS. Indonesia harus berani tunjuk 5 National AI Champions, beri akses data Dukcapil, BPJS, PLN, dan pajak. Paksa BUMN jadi pasar pertama. Yang protes soal monopoli suruh nonton Vietnam salip kita di ekspor chip.
Jujur saja: rakyat belum siap. Skor literasi digital 3,54 dari 5. 40% warga percaya bumi datar versi TikTok. Melepas algoritma tanpa pagar sama dengan melepas harimau ke TK. Butuh 15 tahun “Guided Digital Era” . Negara mengurasi konten, memaksa kurikulum AI literacy, dan memblokir aplikasi merusak tanpa izin DPR. Setelah generasi cerdas lahir, baru kita ngomong demokrasi digital penuh. Sekarang? Selamatkan dulu.
Geopolitik 2025-2045 adalah perang algoritma. Siapa kuasai AI, kuasai narasi, kuasai ekonomi, kuasai tentara. AS, China, UE sudah all-in dengan komando terpusat. Kita masih debat apakah satelit harus tender terbuka atau tidak. Jika Presiden tidak bisa dalam 1 hari memerintahkan“Bangun 10 GW untuk Data Center, babat semua izin”, maka 2045 kita bukan Indonesia Emas. Kita Indonesia Pelanggan.
HAM penting, tapi lebih penting tidak jadi bangsa jongos. Rwanda yang dianggap otoriter kini ekspor AI medis ke Afrika. UAE yang “tidak demokratis” jadi hub AI dunia. Mereka memilih makan dulu, baru etika. Kita kebalik: etika dibahas 5 tahun, rakyat tetap makan nasi impor. Semi otoriter adalah vaksin pahit agar tidak mati konyol. Check and balances tetap ada di MK dan pers, tapi rem darurat harus di tangan Presiden.
Jadi pilihannya brutal dan sederhana: “Semi Otoriter 20 Tahun, atau Jadi Koloni Digital Selamanya*. Presiden dipilih demokratis, lalu diberi pedang untuk menebas birokrasi, oligarki data, dan intervensi asing. Tidak populer? Biar. Lebih baik dibenci hari ini tapi anak cucu kita merdeka di dunia algoritma, daripada dipuja karena “demokratis” tapi 2045 kita cuma jadi tukang like dan tukang beli produk AI China. Di era algoritma, pemimpin bukan wasit. Pemimpin adalah jenderal. Dan jenderal tidak memimpin dengan angket.
*) Akademisi, Praktisi Hukum
