Opini  

Dari Pesisir Miskin Jadi Pusat Ekonomi, 1000 Kampung Nelayan Bukti Negara Hadir

Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn

Oleh; Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn

Selama puluhan tahun pesisir Indonesia hanya jadi penonton pembangunan. Nelayan berangkat subuh pulang sore, tetapi hidupnya tetap di bawah garis kemiskinan. Hari ini polanya diputus. Negara akhirnya datang lewat program Kampung Nelayan Merah Putih.

Ini program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bukan proyek seremonial. Ini gerakan nyata untuk mengangkat derajat nelayan dari “pejuang keluarga” menjadi “penggerak ekonomi biru” di desanya sendiri.

Targetnya tegas: 1.000 desa nelayan sampai akhir 2026. Artinya 2 juta nelayan akan diberdayakan. Kalau dihitung dengan istri dan 2 anaknya, maka 8 juta rakyat pesisir akan merasakan langsung manfaatnya.

Pada tahun 2025 program ini sudah berjalan di 65 desa. Tahun 2026 ditambah lagi 35 titik tahap II dengan progres fisik sudah 55%. Bulan Mei 2026 ditarget rampung. Ini bukti kerja cepat, bukan janji.

Apa yang dibangun? Lengkap. Dermaga, docking kapal, tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, cold storage, SPBUN, bengkel, kios, sentra kuliner, IPAL, TPS, mushala, kantor, cool box, sampai kendaraan berpendingin.

Anggarannya Rp. 22 Miliar per kampung. Contoh di Muna Barat Sultra mendapat Rp. 9 Miliar. Di Dompu NTB menyasar 300 keluarga nelayan langsung. Ini investasi besar untuk manusia, bukan untuk beton.

Hasilnya sudah kelihatan. Presiden Prabowo sendiri kaget. Dari kesaksian nelayan, pendapatan mereka naik sampai 100% dalam 1,5 sampai 2 tahun. Bukan karena sulap. Hanya karena dua hal dasar: ada es dan ada tempat pelelangan ikan.

Dulu ikan tangkapan dijual ke tengkulak dengan harga murah. Sekarang bisa lelang langsung. Ikan segar, harga bagus, nelayan yang untung. Di Aceh Barat Daya buktinya: pendapatan naik 25% setelah fasilitas kampung nelayan merah putih beroperasi.

Lebih dari itu, program ini memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan cold storage dan truk berpendingin, hasil laut tidak busuk di jalan. Dengan koperasi desa, nelayan tidak lagi dijerat utang rentenir.

Pemerintah juga sudah membentuk 81.000 Koperasi Desa Merah Putih. Setiap koperasi dapat gudang, minimarket, apotek, klinik, dan 2 truk pengangkut. Jadi distribusi dari pesisir ke pasar kota jadi lancar.

Dampaknya berganda. Ada lapangan kerja baru untuk kelola kampung. Ada wisata edukasi karena kampung nelayan jadi destinasi. Ada pelatihan dan pembenihan ikan. Kampung nelayan berubah jadi kawasan produktif.

Program ini sudah hadir di Lampung Selatan, Bengkalis Riau, Serang Banten, Dompu NTB, dan Muna Barat Sultra. Di Bengkalis disebut “momentum bersejarah” karena pemerintah akhirnya hadir di tempat yang dulu identik dengan kemiskinan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi. KKP libatkan perguruan tinggi untuk survei 250 titik. Data menunjukkan keterlibatan kampus menaikkan keberhasilan program sampai 40%. Artinya ini kerja ilmiah, bukan asal bangun.

Presiden menegaskan: ini bagian dari Asta Cita ke-2 dan ke-6. Membangun dari desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menyediakan protein segar untuk seluruh rakyat Indonesia.

Tentu tantangannya ada. Koperasi harus dikawal agar tidak dikuasai segelintir orang. Fasilitas harus dijaga bersama. Tapi pemerintah sudah siapkan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di setiap daerah.

Yang paling penting: ini bukti negara mau hadir. 80 tahun merdeka, baru sekarang pesisir dapat pabrik es dan dermaga layak. Baru sekarang nelayan diperlakukan sebagai tulang punggung pangan, bukan warga kelas dua.

Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar program. Ini koreksi sejarah. Dari pesisir yang ditinggalkan, menjadi pusat ekonomi baru. Jika 1000 desa ini tuntas, maka Indonesia tidak hanya jaya di darat, tapi juga jaya di laut. Dan itu baru namanya kedaulatan.

*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *