MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Menyikapi pecahnya perang antara Iran dan Amerika Serikat sejak dua hari lalu, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto minta pemerintah mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.
Salah satunya adalah terkait dengan stabiltas harga minyak dunia yang akan berpengaruh terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
Mulyanto mengatakan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar isu luar negeri, namun berpotensi memberikan tekanan besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
“Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap setiap gejolak harga energi dunia. Karena itu, pemerintah dan DPR penting untuk menyiapkan langkah mitigasi,” kata Mulyanto kepada media ini, Senin (2/3/2026).
Mulyanto menilai ketegangan di Timur Tengah akan meningkatkan risiko gangguan pasokan, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini dapat mendorong harga minyak melonjak hingga di atas 100 dolar per barel dalam skenario terburuk.
Meskipun ada rencana pengalihan sumber impor minyak Indonesia dari Timur Tengah ke AS, namun tetap saja kenaikan harga minyak global tetap berlaku.
Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini, Indonesia saat ini memenuhi sekitar 60 hingga 65 persen kebutuhan minyak melalui impor. Kenaikan harga global akan langsung meningkatkan biaya impor energi. Konsekuensinya, tekanan terhadap APBN atau beban fiskal untuk subsidi dan kompensasi energi akan meningkat secara signifikan.
Apalagi asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan ICP pada APBN 2025 yang dipatok sebesar US$82/barel.
Kalau setiap kenaikan sebesar USD10 per barel diasumsikan akan menaikkan beban fiskal sebesar Rp35-40 triliun. Jika kenaikan harga crude menjadi USD100 per barel (naik USD30 per barel dari asumsi APBN 2026), diperkirakan akan menambah beban APBN sebesar Rp105-120 triliun.
“Bisa dibayangkan tambahan beban fiskal bagi kita bila harga minyak global melampaui USD100 per barel,” kata Mulyanto.
Selain itu, lanjut Mulyanto, kenaikan harga energi akan memicu inflasi harga pangan, transportasi, dan logistik. “Dampaknya berlapis, karena pemerintah juga harus menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Di samping, perang juga dapat memicu gejolak nilai tukar. Dalam situasi krisis global, dolar AS akan menguat. Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri. Hal ini memperbesar tekanan terhadap pembiayaan APBN.
“Karena itu, perang AS–Iran ini bukan sekadar isu luar negeri, namun menjadi ancaman bagi stabilitas fiskal dan ekonomi nasional. Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi, reformasi subsidi, serta membangun cadangan strategis minyak untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak global,” tegasnya.
“Pemerintah dan DPR harus bersikap antisipatif, bukan reaktif. Tanpa langkah strategis, setiap konflik global akan terus menjadi beban APBN. Ketahanan energi adalah kunci stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti,” tandas Mulyanto, seperti dikutip dari parlementaria.com, Senin [2/3/2026] malam.
[nug/rel]
