MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Menghadapi gejolak ekonomi global, yang dipicu kebijakan Presiden Donald Trump terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah langkah taktis yang diprediksi akan memengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 2025.
Berdasarkan dinamika terkini, termasuk potensi kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, serta volatilitas harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah fokus pada penguatan ketahanan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto merancang tiga langkah utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, yakni memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan memperkuat daya beli dalam negeri.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menegaskan bahwa strategi ini bertujuan memastikan Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujarnya di Jakarta, Kamis (3/4/2025).
Selain itu, Presiden juga tengah mempersiapkan langkah strategis dengan memperluas mitra dagang internasional. Indonesia tengah mempercepat keanggotaannya dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) serta menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi seperti Indonesia-Canada CEPA, Uni Eropa-CEPA, dan proses aksesi ke OECD.
Upaya ini bertujuan untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada satu negara, sehingga ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Presiden Prabowo juga mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang diluncurkan pada Februari 2025.
Hilirisasi, yang telah terbukti sukses pada sektor nikel dengan peningkatan nilai ekspor signifikan, kini diperluas ke sektor strategis lainnya seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan.
Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor SDA di dalam negeri selama 12 bulan, guna meningkatkan likuiditas devisa dan stabilitas rupiah.
Langkah taktis lainnya adalah penguatan ekonomi domestik melalui program-program yang langsung menyentuh rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sementara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bertujuan memperkuat ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah juga telah menyiapkan paket stimulus ekonomi, seperti diskon tarif listrik, insentif pajak untuk sektor properti dan otomotif, serta optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.
Dengan fundamental ekonomi yang dinilai kuat, seperti inflasi terkendali di kisaran 1,5% dan produksi pangan yang meningkat, Presiden Prabowo optimistis Indonesia dapat bertahan dari goncangan dunia.
Kepala negara juga menekankan pentingnya efisiensi, dengan memangkas birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit, agar daya saing nasional terus terjaga.
Langkah-langkah ini mencerminkan visi strategis untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan target ambisius 8% dalam lima tahun ke depan.
“Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Noudhy.
[Jgd]
