Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Mengapa ekonomi tumbuh, tetapi rasa cemas publik justru membesar?
Itulah pertanyaan yang layak diajukan saat membaca arah fiskal Indonesia belakangan ini. Di atas kertas, ekonomi masih bergerak. Pertumbuhan 2025 mencapai 5,11 persen, lebih tinggi dari 5,03 persen pada 2024.
Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan bahkan tercatat 5,39 persen secara tahunan. IMF juga masih memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1 persen pada 2026. Namun di balik angka yang tampak meyakinkan itu, muncul kegelisahan yang tidak bisa dianggap remeh.
Publik mulai melihat negara seperti sedang memacu kendaraan lebih kencang, tetapi baut dan remnya justru dibiarkan longgar.
Di sinilah persoalannya harus dirumuskan dengan jujur. Masalah ekonomi Indonesia hari ini bukan semata soal defisit yang membesar. Masalah utamanya adalah arah pertumbuhan sedang dikejar dengan fondasi fiskal yang makin rapuh.
Pemerintah tampak ingin bergerak cepat, tetapi mesin kebijakannya belum menunjukkan bahwa percepatan itu ditopang oleh kualitas belanja yang cukup baik, oleh disiplin fiskal yang cukup kuat, dan oleh transparansi kebijakan yang cukup meyakinkan.
Kalau dianalogikan, APBN hari ini seperti rumah tangga yang ingin segera merenovasi seluruh rumah sekaligus. Dapur dibongkar, kamar diperluas, halaman dipercantik. Semua terlihat ambisius. Tetapi pemasukan tetap terbatas, tabungan tidak setebal yang dibayangkan, dan sebagian pembiayaan justru ditutup dengan utang.
Dalam jangka pendek, rumah memang tampak sibuk dibenahi. Namun bila arah renovasinya tidak jelas, penghuni justru akan hidup dalam kekacauan yang mahal. Itulah yang kini dikhawatirkan publik terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.
Defisit yang Melebar dan Ritme Fiskal yang Tidak Nyaman
Di bawah Purbaya, arah kebijakan tampak semakin ekspansif. Defisit APBN 2025 ditutup pada Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Angka ini lebih tinggi dari target awal 2,53 persen dan bahkan melampaui outlook revisi 2,78 persen.
Untuk 2026, pemerintah kembali memasang defisit 2,68 persen PDB, dengan pendapatan negara sekitar Rp3.149,7 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun. Secara hukum memang masih di bawah ambang 3 persen. Tetapi secara ekonomi, ini sudah menunjukkan bahwa APBN didorong sangat dekat ke batas legal, padahal fondasi penerimaan negara masih dangkal.
Yang membuat situasi ini lebih serius adalah kecepatannya. Pada Januari 2026 saja, APBN sudah mencatat defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen PDB. Belanja melonjak 25,7 persen secara tahunan menjadi Rp227,3 triliun, sementara pendapatan baru Rp172,7 triliun. Dua pekan kemudian, hingga akhir Februari 2026, defisit melebar lagi menjadi Rp135,7 triliun atau 0,53 persen PDB. Penerimaan tercatat Rp358 triliun, sedangkan belanja sudah mencapai Rp493,8 triliun. Artinya, dalam dua bulan pertama, ruang fiskal sudah terkuras jauh lebih cepat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Ini bukan sekadar soal angka. Ritme seperti ini menandakan negara sedang berlari terlalu cepat di awal, tanpa kepastian bahwa belanja yang dikeluarkan benar benar membentuk kapasitas ekonomi baru. Bila laju pengeluaran tinggi hanya untuk menjaga kesan ekspansi, tanpa dampak produktif yang kuat, APBN bisa berubah dari alat pembangunan menjadi alat kejut jangka pendek.
Mengapa Fiskal Dipacu Sekeras Ini?
Pendukung kebijakan ekspansif akan mengatakan tidak ada alasan untuk panik karena ekonomi masih tumbuh. Tetapi justru di situlah pertanyaan penting harus diajukan. Jika ekonomi masih bergerak di kisaran 5 persen, untuk apa fiskal dipacu seagresif ini tanpa penjelasan yang lebih meyakinkan mengenai manfaat jangka menengahnya?
Negara terlihat seperti memberi obat keras kepada pasien yang belum berada di ruang gawat darurat. Obat itu mungkin membuat pasien tampak lebih segar dalam beberapa jam. Namun jika dosisnya berlebihan dan penyebab penyakitnya tidak ditangani, biaya pengobatan ke depan justru akan lebih mahal. Ekonomi Indonesia saat ini tidak sedang kolaps. Karena itu, kebijakan fiskal yang agresif harus mampu menjelaskan mengapa percepatan pengeluaran dibutuhkan dan bagaimana setiap rupiah tambahan defisit akan diterjemahkan menjadi produktivitas baru, bukan sekadar dorongan konsumsi sesaat.
Masalahnya, penjelasan semacam itu belum cukup terdengar. Yang muncul justru kesan bahwa APBN sedang dijadikan mesin akselerasi pertumbuhan tanpa peta jalan yang jelas untuk menjaga kesehatan fiskal beberapa tahun ke depan. Pemerintah seperti terlalu sibuk mengejar kecepatan, tetapi belum sepenuhnya serius menjelaskan tujuan akhir perjalanan.
Kualitas Belanja Menjadi Titik Kritis
Di sinilah kritik publik menjadi sangat relevan. Bukan hanya soal seberapa besar negara belanja, tetapi untuk apa belanja itu dikeluarkan. Lonjakan pengeluaran Januari 2026 banyak dipicu oleh program makan bergizi gratis. Reuters mencatat program tersebut menelan Rp19,5 triliun hanya pada Januari, jauh di atas Rp45,2 miliar pada Januari 2025. Pada saat yang sama, belanja bantuan sosial Januari mencapai Rp9,5 triliun.
Tidak ada yang salah dengan program sosial. Perlindungan sosial adalah instrumen penting negara. Namun APBN tidak bisa terus diposisikan sebagai mesin distribusi konsumsi jangka pendek. Bila tambahan defisit lebih banyak habis untuk program yang daya ungkit produktivitasnya lemah, maka pemerintah pada dasarnya sedang membeli headline pertumbuhan hari ini dengan tagihan fiskal esok pagi.
Kebijakan fiskal yang sehat tidak hanya bertanya berapa banyak uang dibelanjakan, melainkan apakah uang itu memperbaiki irigasi, menurunkan biaya logistik, memperkuat industri pengolahan, memperluas lapangan kerja formal, memperbaiki kualitas pendidikan, dan mempercepat investasi swasta. Jika jawaban atas pertanyaan itu belum kuat, maka publik berhak gelisah.
Rp200 Triliun di Bank dan Tanda Tanya untuk Sektor Riil
Kegelisahan itu makin besar ketika pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana negara di perbankan. Secara resmi, langkah ini diklaim membantu transmisi likuiditas. Pertumbuhan kredit Januari 2026 disebut mencapai 10,0 persen secara tahunan, dana pihak ketiga tumbuh 13,5 persen, suku bunga deposito turun, dan bunga kredit ikut melandai. Kebijakan ini bahkan diperpanjang lagi enam bulan setelah 13 Maret 2026.
Secara teknis, kebijakan tersebut bisa dibela. Tetapi secara ekonomi politik, publik berhak mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa uang negara dalam jumlah raksasa diparkir di bank dianggap sebagai strategi pertumbuhan, padahal hambatan utama Indonesia justru ada pada produktivitas industri, logistik, pangan, perizinan, dan penciptaan kerja formal?
Tanpa target kinerja yang keras dan transparan, kebijakan itu berisiko tampak lebih seperti subsidi likuiditas bagi sistem keuangan dibanding strategi pertumbuhan yang berpihak pada sektor riil. Publik harus tahu berapa tambahan kredit produktif yang benar benar tersalurkan, ke sektor apa, dengan bunga berapa, dan berapa lapangan kerja yang tercipta. Tanpa jawaban itu, Rp200 triliun hanya akan terdengar besar secara nominal, tetapi kabur secara manfaat.
Masalah Bukan Lagi Administrasi, Melainkan Kredibilitas
Soal utang, pemerintah memang masih membuka data formal. Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat Rp9.637,90 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 40,46 persen. Komposisinya mayoritas surat berharga negara, dan statistik utang luar negeri pemerintah masih tersedia. Jadi masalahnya bukan data hilang.
Masalah yang lebih besar adalah melemahnya transparansi kebijakan secara substantif. Pasar tidak hanya membaca dokumen, tetapi juga membaca arah, konsistensi, dan daya prediksi kebijakan. Ketika pengambilan keputusan terasa makin sulit ditebak, pasar mulai menilai bahwa masalah Indonesia bukan lagi soal angka fiskal semata, melainkan soal governance.
Itu terlihat dari penilaian lembaga internasional. Moody’s pada 5 Februari 2026 mengubah outlook Indonesia menjadi negative dari stable, sambil mempertahankan peringkat Baa2, dengan alasan berkurangnya prediktabilitas kebijakan dan tanda pelemahan tata kelola. Sebulan kemudian, Fitch juga menurunkan outlook Indonesia menjadi Negative sambil menegaskan rating BBB, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran atas konsistensi bauran kebijakan. Ini bukan suara oposisi. Ini sinyal dari pasar global bahwa Indonesia sedang mengikis sebagian modal kepercayaannya sendiri.
Kegelisahan itu juga sudah merembet ke pasar modal. Ketika MSCI menyoroti isu investability dan FTSE Russell menunda review ekuitas Indonesia karena ketidakpastian free float, pesan yang sampai ke publik sebenarnya sangat jelas. Ketika kualitas data, governance, dan konsistensi kebijakan mulai dipertanyakan bersama sama, maka masalah fiskal telah berubah menjadi masalah kredibilitas negara.
Purbaya Harus Memberi Jawaban yang Lebih Meyakinkan
Purbaya tentu dapat berargumen bahwa fundamental masih cukup baik. Inflasi inti Februari 2026 masih 2,63 persen. Bank Indonesia juga melihat pertumbuhan 2026 di kisaran 4,9 persen sampai 5,7 persen. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pun masih lebih rendah dibanding banyak negara sekelas. Namun justru karena fundamental belum runtuh, ruang fiskal yang ada seharusnya digunakan dengan lebih disiplin, bukan lebih sembrono. Ketika inflasi umum Februari 2026 sudah naik ke 4,76 persen secara tahunan dan sentimen terhadap rupiah serta obligasi masih sensitif, ruang eksperimen fiskal sesungguhnya tidak selebar yang ingin dibayangkan.
Karena itu, Purbaya harus menjawab kegelisahan publik dengan perubahan sikap dan arah kebijakan. Ia perlu mengembalikan jangkar fiskal yang kredibel, bukan hanya mengatakan defisit masih di bawah 3 persen, tetapi menunjukkan jalur penurunan yang tegas mulai 2027. Ia juga harus mengikat penempatan Rp200 triliun di perbankan dengan target kinerja yang terbuka ke publik. Di atas itu semua, ia perlu berhenti menjual optimisme administratif dan mulai berbicara jujur tentang strategi pembiayaan, risiko refinancing, penggunaan buffer kas, dan prioritas belanja yang harus dikoreksi bila penerimaan meleset.
Pada akhirnya, pertumbuhan yang sehat tidak lahir dari APBN yang dipaksa terus mengembang. Pertumbuhan yang sehat lahir dari fiskal yang disiplin, belanja yang produktif, dan reformasi yang menurunkan biaya ekonomi. Jika fokus tetap diletakkan pada konsumsi yang dipompa anggaran, bukan pada produktivitas yang dipompa reformasi, maka target pertumbuhan hanya akan menjadi slogan mahal.
Kita tentu berharap Indonesia tumbuh lebih tinggi. Tetapi pertumbuhan yang dibangun di atas fondasi fiskal rapuh dan kredibilitas yang terus tergerus bukanlah kemajuan, melainkan penundaan masalah. Karena itu, kegelisahan publik terhadap arah ekonomi harus dijawab sekarang juga. Bukan dengan slogan, melainkan dengan disiplin, transparansi, dan keberanian memperbaiki prioritas. Jika tidak, yang sedang disiapkan bukan lompatan pertumbuhan, tetapi krisis kepercayaan yang mahal.
Rilis lengkap: https://achmadnurhidayat.id/2026/03/purbaya-harus-menjawab-kegelisahan-publik-soal-arah-ekonomi/
